6 November 2026

Karni Ilyas

MoneyTalk, Jakarta – Jurnalis senior Karni Ilyas menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Subdirektorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Selasa (31/3). Karni Ilyas hadir untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam mengusut laporan yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, pemanggilan Karni Ilyas berkaitan dengan perannya sebagai jurnalis senior yang dinilai memiliki informasi atau perspektif tertentu terkait isu yang berkembang di masyarakat. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami berbagai keterangan saksi guna memastikan kejelasan kasus.

Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah sejumlah pihak melaporkan dan meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan lebih lanjut. Isu ini sendiri sebelumnya telah beberapa kali muncul dan dibantah oleh pihak terkait.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik juga mengedepankan asas kehati-hatian dalam menangani perkara yang memiliki sensitivitas tinggi tersebut.

Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari Karni Ilyas usai menjalani pemeriksaan. Namun, sumber menyebutkan bahwa ia bersikap kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik.

Pihak kepolisian membuka kemungkinan akan memanggil saksi-saksi lain untuk melengkapi berkas penyelidikan. Publik pun diminta untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi dari proses hukum yang sedang berjalan.

Perkembangan kasus ini dipastikan akan terus menjadi sorotan, mengingat melibatkan nama besar dan isu yang sensitif di ranah politik nasional.

MoneyTalk,Jakarta – Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir tampil penuh kritik dan sindiran tajam dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) edisi Jumat malam (10/10).

Dalam forum yang dipandu Karni Ilyas itu, Fuad menyoroti kebijakan ekonomi sepuluh tahun terakhir yang ia sebut “mandek, pajak mencekik, dan utang tak terkendali.”

“Untuk rakyat kecil itu sudah kayaknya menjadi musuh bersama, dipajakin melulu,” ujarnya tegas disambut riuh peserta ILC.

Fuad menilai, selama satu dekade terakhir, rakyat menengah dan bawah tidak pernah benar-benar menikmati pertumbuhan ekonomi.

“Tek ratio makin menurun, pertumbuhan jalan di tempat, utang luar negeri naik terus, kemiskinan turun cuma 0,26% dalam 10 tahun, pengangguran tetap tinggi,” jelasnya.

Fuad mengaku justru optimis dengan kehadiran Menteri Keuangan baru, yang disebutnya membawa semangat berbeda.

“Alhamdulillah, ada menteri baru yang berani gebrak. Baru sebulan, tapi sudah bikin heboh,” ucapnya sambil tersenyum.

Ia menyamakan gebrakan sang menteri dengan gaya legendaris Radius Prawiro dan J.B. Sumarlin di era Orde Baru.

“Sekarang ada yang berani bilang ke Pertamina: ‘Bangun dong kilang!’ Itu keberanian yang jarang. Selama ini tidak ada yang berani nyentuh,” kata Fuad.

Menurutnya, kebijakan berani seperti itu perlu untuk menumbuhkan ekonomi yang stagnan dan membuka lapangan kerja baru.

“Semua ini tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi, target 8%. Karena kalau ekonomi tumbuh, masalah kemiskinan dan pengangguran bisa ikut teratasi,” tegasnya.

Tolak Pajak Berlebihan & Teks Amnesti Ulang-Ulang

Fuad juga menyoroti kebijakan pajak dan program tax amnesty yang dianggapnya lebih berpihak kepada elit ekonomi daripada rakyat.

“Tax amnesty bolak-balik itu cuma untuk elit. Zaman Pak Harto 32 tahun, amnesti pajak cuma sekali. Sekarang kok terus diulang-ulang?” sindirnya.

Ia menegaskan bahwa kenaikan pajak bukan solusi utama, karena penerimaan negara bisa meningkat justru dengan menurunkan tarif pajak.

“Saya dulu nurunin tarif pajak 15%, tapi penerimaan malah naik,” ungkapnya, mencontohkan pengalaman masa jabatannya.

Sindiran Soal Uang Indonesia di Luar Negeri: “Teori Ekonomi Nggak Cukup

Fuad juga mengulas fenomena modal Indonesia yang disimpan di luar negeri, bukan karena kurangnya peluang investasi, tapi karena campur aduk faktor non-ekonomi.

“Uangnya dari Indonesia, tapi disimpan di luar negeri. Alasannya bukan ekonomi saja — ada faktor korupsi, transfer pricing, dan rasa takut,” katanya.

“Bahkan ketika ada tax amnesty, uang itu tetap nggak balik. Karena orang-orangnya nggak percaya.”

Ia menilai, ilmu ekonomi murni tak cukup untuk memahami perilaku ini.

“Ekonomi itu nggak selalu ceteris paribus. Banyak faktor sosial, politik, dan moral yang bermain,” ujarnya menohok.

Fuad memberikan pesan keras untuk seluruh kabinet dan lembaga ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dibebankan pada Menteri Keuangan.

“Pertumbuhan 8% itu bukan tugas Menkeu saja. Itu fungsi fiskal, moneter, dan sektor riil. Semua harus jalan bareng,” katanya.

“Kalau yang satu ngerem, yang lain ngebut, ya ekonomi kita tetap begini-begini aja.”