22 November 2026

Kelompok Islam Radikal

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Jokowinisti, Nurhadianto Sukojoyo, melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menuding rezim Prabowo justru memberikan ruang politik kepada kelompok-kelompok yang selama ini dipersepsikan sebagai kelompok Islam radikal, sementara sejumlah pihak yang dahulu menjadi pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai mulai disingkirkan dari lingkaran kekuasaan.

Nurhadianto menyoroti keberadaan sejumlah tokoh seperti Alfian Tanjung, Habib Muhsin Alatas, dan Bachtiar Nasir yang disebutnya memberikan dukungan kepada Prabowo. Menurut dia, fenomena tersebut memperlihatkan perubahan konfigurasi politik yang patut dipertanyakan, terutama jika dibandingkan dengan posisi kelompok pendukung Jokowi sebelum dan sesudah Pilpres 2024.

“Publik tentu bisa melihat siapa saja yang sekarang mendapatkan ruang dan kedekatan politik dengan pemerintahan Prabowo. Ada Alfian Tanjung, Habib Muhsin Alatas, Bachtiar Nasir dan sejumlah simpatisan kelompok Islam yang selama ini memiliki rekam jejak politik tertentu. Ini menjadi pertanyaan besar mengenai arah politik pemerintahan sekarang,” ujar Nurhadianto kepada wartawan, Ahad (22/11/2027).

Ia secara khusus menyinggung Alfian Tanjung yang menurut penilaiannya selama ini dikenal memiliki sikap politik keras terhadap Jokowi. Nurhadianto juga menuding Alfian kerap melontarkan tuduhan terhadap mantan Presiden Jokowi.

“Alfian Tanjung selama ini dikenal sangat keras menyerang Jokowi. Bahkan, berbagai tuduhan terhadap Jokowi pernah dilontarkan. Sekarang, ketika kelompok seperti itu berada di barisan pendukung Prabowo, publik tentu berhak mempertanyakan konsistensi politik pemerintah,” katanya.

Menurut Nurhadianto, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut siapa yang boleh mendukung atau tidak mendukung Presiden Prabowo. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah menentukan arah politik, menjaga kebinekaan, serta memastikan tidak ada kelompok tertentu yang mendapatkan keistimewaan hanya karena memiliki kedekatan politik dengan kekuasaan.

Ia menilai pemerintahan Prabowo seharusnya mempertimbangkan kontribusi politik Jokowi dalam perjalanan menuju kemenangan Pilpres 2024. Dalam pandangannya, dukungan dan pengaruh politik Jokowi ketika itu menjadi salah satu faktor penting yang ikut memperkuat elektabilitas serta kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

“Jangan dilupakan bahwa kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 tidak bisa dilepaskan dari peran dan dukungan politik Jokowi. Ada kontribusi besar yang diberikan Jokowi. Karena itu, sangat ironis apabila setelah berkuasa, justru orang-orang yang selama ini berada dalam barisan pendukung Jokowi merasa disingkirkan,” tegasnya.

Nurhadianto bahkan menyebut perkembangan politik tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap hubungan politik yang sebelumnya terbangun antara Prabowo dan Jokowi. Ia menilai loyalitas politik yang telah diberikan dalam proses pemenangan semestinya dihargai, meskipun pergantian pemerintahan membawa konsekuensi perubahan susunan kabinet dan konfigurasi kekuasaan.

“Kalau melihat perkembangan sekarang, kami menilai Prabowo telah mengkhianati Jokowi. Bagaimana mungkin dukungan politik yang begitu besar pada Pilpres 2024 seolah-olah dilupakan setelah kekuasaan berada di tangan Prabowo? Ini bukan persoalan jabatan semata, tetapi juga menyangkut etika dan komitmen politik,” ungkap Nurhadianto.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pemerintahan tidak boleh terjebak dalam politik balas jasa kepada kelompok tertentu. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab untuk merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang organisasi, pandangan keagamaan, maupun pilihan politik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan negara tidak dipengaruhi kepentingan kelompok yang berpotensi memunculkan polarisasi.

Koordinator Jokowinisti itu juga mempertanyakan arah hubungan politik antara kelompok pendukung Jokowi dan pemerintahan Prabowo. Ia menilai munculnya kesan bahwa pendukung Jokowi semakin kehilangan ruang politik dapat memperlebar jarak di antara dua kekuatan yang sebelumnya berada dalam satu barisan kemenangan Pilpres 2024.

Nurhadianto meminta Prabowo menjelaskan secara terbuka arah politik pemerintahannya, termasuk mengenai kriteria kelompok dan tokoh yang memperoleh akses serta ruang dalam pemerintahan. Baginya, ukuran dukungan terhadap pemerintah tidak boleh hanya didasarkan pada kedekatan personal ataupun kepentingan politik jangka pendek, melainkan harus berlandaskan komitmen terhadap konstitusi, demokrasi, dan persatuan nasional.

“Presiden Prabowo harus membuktikan bahwa pemerintahannya berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kelompok tertentu. Jangan sampai masyarakat melihat adanya perubahan dari pemerintahan yang sebelumnya dibangun bersama menjadi pemerintahan yang justru menjauh dari orang-orang yang ikut memperjuangkan kemenangan politiknya pada 2024,” pungkas Nurhadianto.