Kementerian Dalam Negeri Archives -

Kemendagri Dorong Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional IMG-20230411-WA0076

Kemendagri Dorong Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional

Hedi Batubara 11 April 2023

GORONTALO, MoneyTalk – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Restuardy Daud mewakili Menteri Dalam Negeri hadir pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 secara daring pada Senin, (10/04/2023).

Tema dari pelaksanaan Musrenbang adalah “Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang berwawasan lingkungan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Infrastruktur Dasar dan Strategis” telah mendukung RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pada kesempatan tersebut, Restuardy Daud menyampaikan beberapa point penting diantaranya soal pembangunan daerah yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 sebagai bentuk sinkronisasi antara Rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024, terdapat 401 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp.421 Miliar yang mendukung prioritas urusan nasional serta terdapat 20 usulan Major Project, dengan rincian 12 usulan diakomodir, 7 usulan dibahas lebih lanjut, dan 1 usulan yang ditolak.

“Oleh karena itu, program pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektivitas dan terintegrasi dengan pembangunan nasional,” ujar Restuardy Daud di sela-sela paparannya.

Menurutnya, APBD di Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi rata-rata pertumbuhan pendapatan yaitu sebesar -0,29% dan belanja sebesar 3,47% sedangkan pembiayaan sebesar 111,82%.

“Catatan diberikan agar alokasi APBD yang ada dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas belanja yang fokus untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui pelaksanaan prioritas pembangunan,” kata Restuardy

Sementara itu, untuk capaian pembangunan makro di Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2022, telah menunjukan hal yang menggembirakan, yakni laju pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh menjadi 4,04% setelah sebelumnya sebesar 2,41%, diikuti oleh Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat dari angka 69 menjadi 69,81,

“Perlu diapresiasi selama 10 Tahun terakhir IPM Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun, lebih cepat dibandingkan rata- rata pertumbuhan IPM Indonesia sebesar 0,76 persen per tahun” ungkapnya.

Sedangkan, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka terjadi penurunan dari 3,01% menjadi 2,58%. Namun, hal yang perlu mendapat perhatian yaitu capaian Rasio gini di mana terjadi peningkatan dari 0,409 menjadi 0,423. Serta tingkat kemiskinan yang juga menunjukan angka peningkatan dari 15,41% menjadi 15,51%,

Restuardy Daud menambahkan bahwa, tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Keberhasilan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak tahun 2024 tentunya memerlukan dukungan pemerintah daerah.

Musrenbang dihadiri oleh Pj. Gubernur Gorontalo, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Menteri PPN/Kepala Bappenas hadir diwakili oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Anggota DPRD Gorontalo, Bupati/Walikota atau yang mewakili, Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bappeda se- Gorontalo, Pimpinan BUMD, para akademisi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan pers.

Kemendagri Dukung Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Tuberkulosis IMG-20230407-WA0180

Kemendagri Dukung Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Tuberkulosis

Hedi Batubara 7 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Penyakit Tuberkulosis (TBC) mudah menular dan dapat menyerang siapa saja. Risiko pemburukan TBC pun bisa meningkat jika orang yang terpapar patogen tersebut punya gaya hidup buruk.

Dalam riset, ada lima gaya hidup buruk yang berpotensi meningkatkan risiko TBC, yaitu merokok, memakai narkoba, konsumsi alkohol, pola makan buruk hingga menyebabkan malnutrisi, dan kurang aktivitas fisik sampai menimbulkan obesitas.

Berdasarkan Global TB Report tahun 2022, jumlah kasus TBC terbanyak pada kelompok usia produktif terutama pada usia 25 sampai 34 tahun. Di Indonesia, jumlah kasus TBC terbanyak yaitu pada kelompok usia produktif terutama pada usia 45 sampai 54 tahun.

Menyikapi kondisi ini, perlu adanya peran penting dari seluruh stakeholders terkait dalam menanggulangi kasus TBC dan pengentasan angka perokok di Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Sri Purwaningsih mengatakan bahwa, pihaknya mendukung Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Tuberkulosis.

Tidak hanya itu, Kemendagri juga mendukung Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Daerah melalui Permendagri 90/2019 yang telah dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri 81/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan Permendagri 84/2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, dan Permendagri 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

“Kami telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.5.7/780/Bangda Tanggal 25 Januari 2023 untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia guna mengoptimalkan serta melakukan akselerasi penanggulangan Tuberkulosis di daerah” kata Sri Purwaningsih.

Hal itu diungkap Sri Purwaningsih di sela-sela perhelatan Hari Tuberkulosis Sedunia pada Kamis, (6/04/2023) yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan YouTube.

Melalui Surat Edaran ini, Sri Purwaningsih berharap dapat mendorong pemerintah daerah untuk bisa memprioritaskan penanggulangan Tuberkulosis sebagai prioritas pembangunan daerah, di mana hal tersebut harus diakomodir ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Sri Purwaningsih menjelaskan bahwa, penanggulangan Tuberkulosis dan merokok merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian target pembangunan nasional bidang kesehatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage), yaitu pada indikator meningkatnya pengendalian indikator pengendalian penyakit pada insidensi Tuberkulosis sebesar 190/100.000 penduduk di tahun 2024 dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada persentase penduduk merokok usia 10-18 tahun sebesar 8,7% di tahun 2024.

Pada perhelatan Hari Tuberkulosis Sedunia dihadiri oleh sejumlah Kementerian/ lembaga diantaranya Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, serta ADINKES, The Union, Asia Pasific Cities Alliance for Health and Development (APCAT), JetSet TB, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan beberapa organisasi profesi serta akademisi.[MT]

Pembangunan Berkelanjutan Jadi Salah Satu Fokus Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau pada 2024 IMG-20230407-WA0110

Pembangunan Berkelanjutan Jadi Salah Satu Fokus Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau pada 2024

Hedi Batubara 7 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo menjelaskan bahwa, sinkronisasi perencanaan pusat dengan Provinsi Riau harus dilakukan secara mendasar dimulai dengan sinkronisasi tema RKPD dengan RKP Tahun 2024.

“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah tema RKP Tahun 2024. Hal ini selaras dengan tema RKPD Tahun 2024 Provinsi Riau seyogyanya menjiwai seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dijalankan pada tahun 2024 nanti,” jelas La Ode.

Hal tersebut disampaikan La Ode saat menghadiri acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Riau tahun 2024, pada Rabu (5/4/2023) di Balai Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru secara daring.

Pada kesempatan itu, La Ode membeberkan prestasi yang sudah dicapai oleh Provinsi Riau, salah satunya terkait capaian Indikator Makro Pembangunan Riau yang sebagian besar menunjukkan tren positif. Dari capaian tersebut, menggambarkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Riau menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengapresiasi sebagian besar capaian makro dan IKU (Indikator Kerja Utama) yang memiliki tren positif pada beberapa tahun terakhir berada di atas capaian Nasional dan menargetkan Provinsi Riau sebagai Provinsi dengan IPM tertinggi kedua di Wilayah Sumatera,” katanya.

La Ode juga menegaskan capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau juga berhasil tumbuh bertahap, begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan, serta tingkat kemiskinan di Provinsi Riau selama 3 tahun terakhir mengalami tren penurunan secara gradual.

Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dimaknai Provinsi Riau sebagai langkah penting bagi kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, sosial dan lingkungan yang seimbang, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau.

Berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan, Gubernur Riau Syamsuar, yang hadir membuka Musrenbang menjelaskan bahwa pelaksanaannya melalui Program Riau Hijau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2021 tentang optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan.

“Rencana aksi Riau Hijau meliputi tiga kebijakan yaitu meningkatkan pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan baruan energi dari sumber daya energi terbarukan, dengan melibatkan para pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta, Civil Society Organization (CSO) dan Media” pungkas Syamsuar.

Pada kesempatan terakhir, La Ode mengingatkan soal pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan nonpemerintah (Pentahelix) dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan mencapai solusi permasalahan pembangunan daerah yang kompleks.

“Pemerintah Provinsi Riau diharapkan juga berkomitmen untuk memperhatikan dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional selain mengakomodir kebijakan provinsi pada Tahun 2024 yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD, guna menjamin sinkronisasi, keserasian, dan kesinambungan pembangunan di Pusat dan Daerah,” pintanya.[MT]

Program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF Diharapkan Percepat Pembangunan SDM Indonesia IMG-20230406-WA0083

Program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF Diharapkan Percepat Pembangunan SDM Indonesia

Hedi Batubara 6 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud mengatakan program kerja sama Pemerintah RI dengan UNICEF pada tataran pelaksanaan program, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam mempercepat pencapaian pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Restuardy saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pusat (Rakortekpus) Program Kerja Sama Pemerintah RI dengan UNICEF Periode 2021-2025 Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan pada 29 hingga 30 Maret 2023 di Hotel Grand Savero Bogor.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah kementerian/lembaga dan sembilan provinsi yang menjadi lokasi pilot kerja sama program pemerintah RI – UNICEF yang bertujuan untuk melakukan tinjauan dan penajaman terhadap rencana program dan kegiatan dalam Annual Work Plan (AWP)/Rencana Kerja Tahunan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Restuardy juga menyampaikan perlunya dibuat siklus program/kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah dengan pendampingan (katalisator) dari UNICEF dari aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program, dan keberlanjutan program secara mandiri oleh daerah dengan sumber pendanaan dari APBD.

Selain itu, perlu adanya integrasi perencanaan program/kegiatan kerja sama pemerintah RI – UNICEF dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD dan RKPD).

“Berbagai hasil praktek baik, diperlukan proses penguatan untuk menangkap dan mendokumentasikan dari hasil kerja sama pemerintah RI – UNICEF untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dari tahun ke tahun agar capaian hasil dapat terpetakan dan searah dengan target output dan outcome yang ada di dalam AWP,” terang Restuardy, dalam keterangannya, Kamis (6/4)

Sementara itu, dalam rangka kerja sama multisektor, Bappeda perlu mengadakan forum khusus dengan multisektor berkaitan dengan isu-isu yang menjadi fokus pelaksanaan program kerja sama pemerintah RI – UNICEF seperti nutrisi dan gizi, penurunan kematian bayi, stunting, pekerja anak, dan penanganan anak tidak sekolah.

Pada kesempatan itu, Restuardy menegaskan beberapa hal sebagai tindak lanjut dari kegiatan rapat koordinasi.

Pertama, untuk kementerian/lembaga, perlu melakukan penajaman kembali berbagai strategi tindak lanjut hasil kesepakatan Rakortekpus; sebagai pengampu program memastikan program yang dilaksanakan pihak ketiga telah sesuai dengan arah kebijakan program kerja sama dalam mendukung visi pembangunan SDM nasional yang berkualitas; kementerian/lembaga dapat mempertimbangkan dukungan yang diharapkan oleh daerah sebagai masukan dalam pelaksanaan program di daerah.

Kedua, untuk daerah, Bappeda provinsi diharapkan dapat mensosialisasikan hasil Rakortepus kepada stakeholders terkait di daerah; Bappeda provinsi menindaklanjuti hasil kesepakatan Rakortekpus dengan mengadakan rapat dengan OPD terkait, FO, dan pihak ketiga; Bappeda provinsi mengawal pelaksanaan AWP di daerah agar tetap sejalan dengan arah kebijakan daerah; Bappeda memperbarui perkembangan program dalam Kertas Kerja Daerah (melalui hasil Rakor Triwulan, Rakorman, dan Monev).

Ketiga, untuk UNICEF, diharapkan dapat menindaklanjuti hasil kesepakatan Rakortekpus melalui penyediaan dukungan teknis, administrasi dan finansial serta memperkuat implementasi pelaksanaan program kerja sama di tingkat daerah.[MT]

Kemendagri Dorong Provinsi Jambi Buka Akses Rantai Ekonomi Seluas-luasnya IMG-20230406-WA0024

Kemendagri Dorong Provinsi Jambi Buka Akses Rantai Ekonomi Seluas-luasnya

Hedi Batubara 6 April 2023

JAMBI, MoneyTalk – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024, Rabu (5 April 2023) di Swiss-Belhotel Jambi.

Musrenbang tahunan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Pertemuan dimaksud dilaksanakan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 sampai ke APBD,” ungkap Restuardy Daud di sela-sela sambutannya.

Penyelarasan dilakukan melalui tema Pembangunan Tahunan Nasional yang disinkronisasi dengan tema Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan yang sama, Restuardy Daud juga mengapresiasi Provinsi Jambi atas capaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,13 persen. Capaian tersebut berada diurutan kedua tertinggi di wilayah Sumatera setelah Provinsi Jambi.

“Jika melihat pada aspek ketimpangan yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio selama 3 tahun kebelakang (2020-2022), Gini Ratio di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari 0,32 di Tahun 2020 menjadi 0,335 di Tahun 2022,” tegas Ardy.

Ardy berharap, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Pasalnya, penurunan ketimpangan pendapatan harus diupayakan lebih optimal dan membuka akses seluasnya-luasnya melalui affirmative action terhadap akses rantai ekonomi (produksi), utamanya bagi kelompok rentan. Sehingga, lanjut Ardy, mereka dapat mengakses kegiatan perekonomian makro dan mikro yang bisa dinikmati semua kelas.

Adapun potensi yang dimiliki Provinsi Jambi dalam hal menunjukan berdaya saing daerah bisa dilihat melalui rencana pengembangan kawasan Pariwisata, Kawasan strategis, Kawasan Industri dan 5 Potensi EBT yang bisa menghasilkan cadangan energi sebesar 12.661 MegaWatt, serta beberapa komoditas perkebunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengharapkan hal ini untuk dapat dikembangkan semaksimal mungkin dengan menggunakan pendekatan berkelanjutan agar memberikan kemanfaatan peningkatan pendapatan daerah serta memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar destinasi,” ujar Ardy.[MT]

Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri Dorong Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional

Kemendagri Dukung Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Tuberkulosis

Pembangunan Berkelanjutan Jadi Salah Satu Fokus Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau pada 2024

Program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF Diharapkan Percepat Pembangunan SDM Indonesia

Kemendagri Dorong Provinsi Jambi Buka Akses Rantai Ekonomi Seluas-luasnya

Baca Juga Berita Ini

‎Bank Sampoerna Lanjutkan Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Hendrajit Sebut Prabowo Berhadapan dengan Triumvirat Luhut-Tito-Listyo, Bukan Sekadar Perseteruan Prabowo vs Jokowi

Kabar Pertemuan Rahasia Widya Chandra 3 Jam Sebelum Penangkapan, Menjadi Misterius

Utang Klaim AXA Mandiri Tembus Rp413 Miliar, Nasabah Keluhkan Penolakan Klaim, OJK Diminta Turun Tangan