9 November 2026

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

JAKARTA, MoneyTalk – UMKM merupakan salah satu engine perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap 60,51% PDB dan mampu menyerap hampir 96,92% dari total tenaga kerja nasional. Mengingat pentingnya peran UMKM ini, Pemerintah terus mendorong berbagai upaya agar UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan naik kelas.

“Potensi UMKM menjadi modal dalam ekosistem pengembangan ekonomi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Musrenbang) Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024 pada hari Selasa (21/03).

Belajar dari masa pandemi Covid-19 yang menjadikan proses adopsi teknologi menjadi lebih cepat, termasuk untuk UMKM, Menko Airlangga menambahkan bahwa UMKM harus terus didorong untuk masuk ke ekosistem digital.

Per Desember 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah onboarding digital, tahun 2023 ditargetkan tambahan 4 juta UMKM onboarding digital, dan targetnya tahun 2024 sebanyak 30 juta UMKM dapat onboard digital.

Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menguatkan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, sertifikasi, iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi.

“Pemerintah sedang menyusun basis data tunggal UMKM yang dapat memberikan navigasi pemberdayaan UMKM agar fokus dan tersinergi secara berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dengan ditopang oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 5,3% (yoy) dan pada tahun 2024 ditargetkan tumbuh di 5,4% (yoy). Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

Dalam jangka pendek, Pemerintah mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk memperkuat pasar dalam negeri, pemberdayaan dan perluasan akses KUR bagi UMKM, sekaligus pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat bisa terjaga.

Dalam jangka menengah, Pemerintah terus melakukan penguatan, termasuk di sektor pariwisata dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, memperkuat hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam dan Mineral, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor, dan salah satunya adalah melalui optimalisasi Keketuaan Indonesia di dalam ASEAN di tahun 2023.

Untuk jangka panjang, Pemerintah berkomitmen meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, menjaga pertumbuhan investasi, serta melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM, melalui Perpu UU Cipta Kerja.

“Upaya mentransformasikan UMKM terus didorong oleh Pemerintah, dan oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci agar UMKM bisa naik kelas,” pungkas Menko Airlangga.[MT]

BALI, MoneyTalk – Di tengah terpaan tantangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar yang melambat, Indonesia dan ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan Indonesia disebut merupakan the bright spot in the dark di tengah ketidakpastian global.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy). Pada sisi pengeluaran, konsumsi masih menjadi kontributor utama terbesar dan kinerja ekspor mampu tumbuh pada angka dua digit. Pada sisi lapangan usaha, sektor utama masih tumbuh kuat seperti manufaktur, perdagangan, transportasi, dan infokom.

“Kalau kita lihat, kinerja ekonomi Indonesia itu tahun 2022 kemarin, dua indikator utama, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sekali, 5,31%, di sisi yang lainnya inflasi cukup terkendali. Inflasi kemarin di angka 5,5%. Dua hal ini yang menjadi nilai lebih kita di mata dunia. Dan dari surveinya Bloomberg, mengukur suatu negara terjadi resesi atau tidak, Indonesia relatif pada posisi paling rendah. Jadi paling jauh dari terjadinya resesi,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Kerja Teknis PROPAM POLRI 2023, Kamis (2/03).

Berbagai leading indicator baik dari sektor riil dan eksternal, menunjukkan prospek ekonomi ke depan berada di level yang baik, tercermin dari nilai IKK yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam level aman.

Namun, Pemerintah tetap waspada dan antisipatif dalam menghadai risiko kedepan, mengingat pertumbuhan global diperkirakan masih melambat di tahun 2023. Hal ini terjadi karena berbagai risiko seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya extreme weather, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit. Sehingga, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023.

“Di 2023 kita optimis ekonomi kita akan tetap tangguh di tengah-tengah resiko perlambatan global. Dengan kita mulai buka PPKM kemarin, kita harapkan mobilitas masyarakat terus meningkat. Kemudian juga berbagai kenaikan investasi dan perbaikan demand global. Dan yang paling penting, Bapak Presiden terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, pelarangan ekspor sumber daya alam, surplus Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan, memanfaatkan bonus demografi, digitalisasi. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang kita dorong sekarang ini,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Dengan puncak bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini dan hanya dapat dirasakan satu kali dalam setiap sejarah suatu bangsa, Pemerintah mendorong untuk memanfaatkan kesempatan tersebut agar dapat keluar dari middle income trap dan menjadi negara sejahtera (high income).

“Pemerintah akan fokus dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali, ini harus bisa gunakan untuk menciptakan lapangan kerja karena jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Kita harus menurunkan tingkat kemiskinan dengan berbagai program yang sedang kita jalankan, serta meningkatkan kualitas SDM,” kata Sesmenko Susiwijono.

Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Inflasi kita kontribusi terbesar dari pangan. Karena itu, temen-temen seluruh K/L dan dari Kepolisian sebagai salah satu yang ada di Tim Pengendalian Inflasi Nasional, bersama-sama dengan Pemda mengontrol pengendalian inflasi sebagai salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi kita,” tutup Sesmenko Susiwijono.[MT]