20 November 2026

Kementerian Sosial

MoneyTalk.id, Jakarta – Program Sekolah Rakyat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan dari Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI). Namun, dukungan tersebut disertai komitmen untuk terus mengawasi penggunaan anggaran program yang berada di bawah Kementerian Sosial.

Koordinator ASNI Pamit Andrianto mengatakan, pengawasan diperlukan agar program yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu tersebut benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan persoalan dalam pengadaan barang.

Menurut Pamit, pihaknya menemukan sejumlah nomenklatur anggaran yang berkaitan dengan peralatan masak dan dapur Sekolah Rakyat yang perlu dijelaskan secara terbuka. Ia mempertanyakan kemungkinan terjadinya tumpang tindih penganggaran atau double anggaran, termasuk kewajaran harga satuan barang.

“Kami mendukung Sekolah Rakyat sebagai program pemerintahan Prabowo-Gibran. Tetapi dukungan bukan berarti kami diam. Anggarannya tetap harus diawasi,” ujar Pamit Andrianto, Senin (21/9/2026).

Pamit menyoroti anggaran pada 2026 yang menurutnya mencantumkan pengadaan alat masak melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial sebesar Rp16,2 miliar untuk 312 paket.

Jika angka tersebut dibagi rata berdasarkan jumlah paket, nilainya sekitar Rp51,9 juta per paket.

“Kalau Rp16,2 miliar untuk 312 paket, berarti rata-rata sekitar Rp52 juta per paket. Pertanyaannya, alat masak apa saja yang ada di dalam paket tersebut? Rinciannya harus dibuka agar masyarakat bisa mengetahui barang apa yang dibeli dan berapa harga satuannya,” kata Pamit.

Selain itu, Pamit juga menyoroti adanya anggaran lain dengan nomenklatur Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Dapur Terintegrasi Sekolah Rakyat senilai Rp16.040.232.000 untuk 16 paket.

Berdasarkan hitungan sederhana, anggaran tersebut setara dengan sekitar Rp1,002 miliar untuk setiap paket.

“Pada tahun yang sama ada program Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Dapur Terintegrasi Sekolah Rakyat sebesar Rp16,040 miliar untuk 16 paket. Kalau dibagi, rata-rata sekitar Rp1 miliar per paket. Ini yang harus dijelaskan kepada publik,” ujar Pamit.

Ia menilai perbedaan nomenklatur pengadaan perlu diperiksa untuk memastikan apakah barang yang dibeli memang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda atau justru terdapat komponen pengadaan yang beririsan.

“Jangan sampai nomenklaturnya berbeda, tetapi barangnya sebenarnya sama atau memiliki fungsi yang sama. Kalau memang berbeda, pemerintah harus menjelaskan spesifikasi dan kebutuhan masing-masing pengadaan,” katanya.

Pamit juga mempertanyakan anggaran pengadaan Alat Memasak Nasi sebesar Rp334.880.000 untuk 416 unit.

Dengan membagi total anggaran tersebut dengan jumlah unit, nilai rata-ratanya sekitar Rp805 ribu per unit.

“Untuk alat memasak nasi anggarannya Rp334,88 juta untuk 416 unit. Rata-rata sekitar Rp805 ribu per unit. Ini juga perlu dijelaskan spesifikasi dan mereknya, sehingga publik bisa mengetahui apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar,” tutur Pamit.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata pada besarnya anggaran, tetapi pada transparansi perencanaan, spesifikasi barang, volume pengadaan, harga satuan, serta hubungan antara satu paket pengadaan dengan paket lainnya.

Pamit meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka informasi pengadaan secara lebih rinci agar masyarakat, lembaga pengawasan, maupun aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara objektif.

“Yang kami persoalkan adalah transparansinya, Gus Ipul jangan tertutup. Dan jangan sampai masyarakat hanya melihat angka total, sementara isi paket dan harga satuannya tidak jelas,” ujarnya.

Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap banyaknya nomenklatur pengadaan peralatan masak yang muncul dalam program tersebut.

“Kenapa banyak sekali nomenklatur untuk memborong peralatan masak? Apakah ini memang kebutuhan yang berbeda-beda atau ada cara untuk memecah pengadaan? Jangan sampai publik justru bertanya-tanya,” kata Pamit.

Pamit menegaskan, pernyataan tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat dan bukan tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana.

Ia meminta setiap dugaan ketidakwajaran diperiksa berdasarkan dokumen pengadaan, spesifikasi teknis, harga pasar, kontrak, serta realisasi barang.

“Kalau semuanya memang sesuai aturan dan kebutuhan, silakan dibuka dan dijelaskan. Kalau ada perbedaan nomenklatur karena memang kebutuhan barangnya berbeda, publik juga akan memahami. Yang penting jangan tertutup,” katanya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan berbasis asrama yang diarahkan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Dokumen pemerintah menyebut program tersebut tidak hanya mencakup pendidikan, tetapi juga pengasuhan, kesehatan dan dukungan ekosistem pendidikan.

Karena itu, Pamit mengatakan pengawasan terhadap anggaran Sekolah Rakyat harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“ASNI mendukung tujuan Sekolah Rakyat. Tetapi justru karena program ini untuk masyarakat dan menggunakan uang negara, pengawasannya harus kuat. Jangan sampai program yang niatnya baik kemudian menimbulkan persoalan karena pengadaan yang tidak transparan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti proyek pengadaan kompor di lingkungan Kementerian Sosial yang nilainya mencapai miliaran rupiah pada tahun anggaran 2025 hingga 2026. Kritik tersebut disampaikan setelah mencuatnya momen salam antara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Gedung KPK.

Menurut Uchok Sky, salam yang dititipkan Gus Yaqut kepada Gus Ipul merupakan “salam kompor” yang dianggap berkaitan dengan proyek pengadaan kompor di Kementerian Sosial.

“Salam dari Gus Yaqut ke Gus Ipul itu namanya salam kompor yang sering kali dikaitkan dengan konteks memanaskan suasana. Dari kasus Gus Yaqut dan kasus harga sepatu Rp700 ribu Gus Ipul bikin suasana panas di media sosial dan ruang publik,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Kementerian Sosial melalui Sekretariat Jenderal disebut mengadakan Kompor SR 1C dengan total anggaran sekitar Rp1,8 miliar untuk 264 unit. Jika dihitung, rata-rata harga per unit mencapai sekitar Rp7 juta.

Namun, menurut Uchok, pengadaan tidak berhenti di situ. Pada tahun yang sama, Kemensos kembali menganggarkan pembelian kompor dengan nilai mencapai Rp5,3 miliar. Ia menyebut harga rata-rata per unit mencapai sekitar Rp13,2 juta.

“Belum selesai rasa kaget, ternyata di tahun yang sama Gus Ipul juga memborong kompor dengan anggaran sebesar Rp5,3 miliar. Dengan harga rata-rata sebesar Rp13.255.000,” katanya.

Uchok Sky menambahkan, pada tahun 2026 proyek pengadaan kompor kembali berlanjut. Kali ini disebut sebanyak 416 unit kompor dianggarkan dengan nilai mencapai Rp5,5 miliar, dengan rata-rata harga per unit tetap berada di kisaran Rp13,2 juta.

Sindiran pun dilontarkan Uchok terhadap harga pengadaan tersebut. Ia mempertanyakan spesifikasi kompor yang dibeli oleh Kemensos.

“Wah, jenis kompor apa sih yang mau dibeli oleh Kemensos? Apakah bahan bakunya campuran emas murni, atau apinya bisa menyala abadi tanpa butuh gas? Padahal harga kompor di pasaran paling mahal pun biasanya cuma jutaan rupiah,” sindirnya.

Menurutnya, publik berhak mempertanyakan transparansi dan urgensi pengadaan tersebut, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.

Uchok juga menyebut istilah “kompor” di lingkungan kementerian seolah memiliki makna berbeda.

“Bagi rakyat kompor cuma buat masak nasi dan lauk, tapi sepertinya di sana kompor ini punya fungsi lain, mungkin buat memanaskan anggaran, atau sekadar memastikan bara api proyek pengadaan tetap menyala terang,” lanjutnya.

Karena itu, ia mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membuka penyelidikan terhadap proyek pengadaan kompor tersebut agar tidak menimbulkan kerugian negara.

“Dengan harga semahal itu, publik cuma berharap apinya jangan sampai malah membakar nama baik lembaga dan kepercayaan publik terhadap Kemensos,” tegas Uchok Sky.

Ia juga membandingkan proyek pengadaan kompor tersebut dengan program bantuan kompor biomassa yang pernah dijalankan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kemensos di Aceh Timur. Dalam program itu, sebanyak 244 kompor rakyat didistribusikan kepada warga Desa Seunobok Simpang, Kecamatan Idi Rayeuk, dengan total anggaran sekitar Rp61 juta.

Menurut Uchok, program semacam itu dinilai lebih tepat sasaran karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dengan biaya yang jauh lebih realistis dan terjangkau.