MoneyTalk.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi telah melekat kuat dengan citra politik Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut berpotensi ikut berdampak terhadap nama baik dan legitimasi politik Presiden.
Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto mengatakan, secara politik MBG identik dengan kehendak dan kebijakan Prabowo. Menurutnya, keberlanjutan program maupun kualitas pelaksanaannya sangat bergantung pada keputusan dan kepemimpinan Presiden.
“Secara politik, MBG itu identik dengan kehendak dan kebijakan Prabowo. Terus dan tidaknya program MBG ini tergantung kehendak, kemauan dan pikiran Prabowo,” kata Henri di akun X (Twitter), Jumat (11/9/2026).
Ia menilai kualitas MBG secara keseluruhan juga akan dipersepsikan publik sebagai cerminan kualitas pengambilan keputusan pemerintah yang dipimpin Prabowo.
“Begitu pula baik buruknya kualitas MBG secara keseluruhan juga identik dengan kualitas pengambilan keputusan Prabowo,” ujarnya.
Menurut Henri, skala operasional MBG yang sangat luas membuat program tersebut memiliki banyak titik kerawanan. Pelaksanaan yang melibatkan ribuan lokasi, petugas, pemasok dan pihak lain di berbagai daerah membuat pengawasan terhadap kualitas makanan menjadi tantangan besar.
“Operasional MBG yang sangat luas dengan potensi ribuan titik kelemahan yang terbentang di seluruh Indonesia menjadi risiko politik yang sangat berbahaya bagi nama baik dan reputasi Presiden Prabowo,” katanya.
Henri menilai persoalan terbesar bukan hanya mengenai kebijakan di tingkat pusat, melainkan kemampuan pemerintah memastikan standar yang sama benar-benar dijalankan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menggambarkan, apabila terdapat SPPG yang teledor atau tidak berhati-hati dalam menyediakan makanan, dampaknya tidak berhenti pada unit pelaksana di daerah.
“Ibaratnya kalau ada SPPG teledor atau tidak hati-hati dalam menyediakan MBG, maka risikonya adalah nama baik Prabowo,” tutur Henri.
Kerentanan tersebut, lanjut dia, juga dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kelemahan sistem. Namun, Henri menekankan bahwa kondisi tersebut menjadi risiko politik yang perlu diantisipasi pemerintah.
“Belum lagi jika ada pihak ketiga yang mencoba mengambil keuntungan dari kerentanan sistem MBG, lagi-lagi risikonya adalah kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Prabowo,” katanya.
Henri juga menyoroti munculnya berbagai kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. Menurut dia, kejadian berulang semacam itu menunjukkan bahwa program dengan cakupan nasional tersebut memiliki risiko yang tidak kecil.
“Dengan banyaknya kasus keracunan di berbagai daerah yang terus saja terjadi dan menelan banyak korban adalah sebuah fakta bahwa MBG itu penuh risiko,” ujarnya.
Ia kemudian mempertanyakan apakah pemerintah dapat benar-benar memastikan seluruh petugas yang terlibat dalam rantai pelaksanaan MBG memiliki tingkat kehati-hatian dan kompetensi yang sama.
“Percayakah kita pada semua karyawan SPPG di seluruh Indonesia tidak akan teledor dan tidak akan berbuat kesalahan hingga memunculkan produk MBG yang rendah kualitasnya atau bahkan beracun dan berbahaya?” kata Henri.
Selain risiko akibat kesalahan atau kelalaian, Henri juga mengangkat kemungkinan adanya pihak yang sengaja memanfaatkan kerentanan sistem untuk kepentingan politik. Ia menyebut dinamika perebutan kekuasaan dapat berlangsung keras sehingga pemerintah perlu memperhitungkan berbagai kemungkinan.
“Percayakah kita bahwa saat aktivitas politik itu sering diwarnai perebutan kekuasaan secara sadis, hitam dan kejam, tidak mungkin ada upaya kesengajaan, sabotase untuk menghancurkan Prabowo lewat kasus-kasus keracunan MBG yang akibatnya nampak dramatis hingga mengikis kepercayaan publik padanya?” ujarnya.
Atas dasar itu, Henri mengingatkan Prabowo agar melihat MBG tidak hanya sebagai program unggulan pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu titik yang berpotensi menjadi kelemahan politik apabila kualitas pelaksanaannya tidak mampu dikendalikan.
“Please Pak Prabowo, sadarlah, bahwa MBG itu adalah titik lemah, yang memungkinkan ‘musuh’ atau siapapun dengan mudah merusak reputasi hingga legitimasi Anda,” tegasnya.
Henri menambahkan, MBG bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Namun, menurut dia, program tersebut memiliki tingkat kerawanan yang relatif terbuka karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menyangkut kebutuhan dasar, terutama anak-anak.
“MBG memang tidak satu-satunya masalah, namun itu merupakan salah satu sebab yang paling terbuka,” katanya.
Karena itu, Henri mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada besarnya capaian dan perluasan program, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan, standar keamanan pangan, kompetensi petugas serta mekanisme pengendalian di setiap titik pelaksanaan.
“Semakin gigih Anda membenarkan dan membanggakan MBG, maka bisa membuat semakin rawan posisi politik Pak Prabowo sebagai Presiden dalam kondisi Indonesia seperti sekarang ini dan ke depan,” pungkas Henri.
