MoneyTalk, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus anggota Advisory Board MSI, Muslim Arbi, menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menyimpan banyak misteri dan potensi penyimpangan yang bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap ambisi politik masa lalu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk upaya memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode.
Menurut Muslim Arbi, kerja sama proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) yang digagas sejak masa pemerintahan Jokowi merupakan salah satu indikasi kuat adanya kepentingan politik yang lebih dalam. “Whoosh adalah simbol gunung es dari kebijakan yang diselimuti kepentingan kekuasaan. Proyek ini tidak berdiri sendiri,” ujarnya di Surabaya, Rabu (29/10/2025).
Ia mengungkapkan, pada masa sebelum Pilpres 2019–2024, sempat muncul tiga skenario politik untuk memperpanjang masa kekuasaan Jokowi. Pertama, memperbolehkan Jokowi menjabat tiga periode. Kedua, menunda pelaksanaan pemilu. Dan ketiga, memperpanjang masa jabatan dua tahun dengan alasan pandemi COVID-19.
“Alhamdulillah, tekanan publik yang sadar konstitusi dan berpikir sehat menggagalkan skenario itu. Namun, dengan dimunculkannya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, terlihat upaya pelanggengan kekuasaan melalui dinasti politik,” tegas Muslim.
Muslim juga menilai bahwa setelah kekuasaan berpindah kepada Presiden Prabowo Subianto, mulai terbongkar berbagai kelemahan dan kebobrokan dari pemerintahan Jokowi selama satu dekade terakhir. Salah satunya, kata dia, adalah proyek ambisius infrastruktur seperti Whoosh yang kini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan kerugian negara dan masalah transparansi pembiayaan.
“Jokowi dan Luhut kini seperti mau cuci tangan dan mencari alibi atas proyek itu. Padahal, Whoosh bisa menjadi pintu pembuka untuk mengungkap seluruh kebijakan bermasalah yang merugikan bangsa,” tambahnya.
Muslim Arbi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani mengusut tuntas kasus tersebut. “Publik yang waras harus mengawal KPK agar tidak takut menelusuri keterlibatan siapa pun, termasuk Jokowi dan Luhut, demi kebenaran dan keadilan negara,” tutupnya.
