18 November 2026

Khoirul Fuad

MoneyTalk.id,Jakarta – Dunia pendidikan pesantren kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri laki-laki di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena para korban diduga masih berusia anak-anak. Terduga pelaku merupakan pimpinan pondok pesantren berinisial F yang diduga memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap santri.

Berdasarkan keterangan kepolisian, salah satu modus yang diduga digunakan adalah meminta santri memijat tubuhnya. Dalam kesempatan tersebut, diduga terjadi tindakan kekerasan seksual terhadap para korban.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah beredar informasi mengenai dugaan intimidasi terhadap orang tua korban. Juru bicara pihak F, yang disebut bernama Khoirul Fuad, dituding mengirimkan pesan suara atau voice note melalui grup WhatsApp yang berisi ancaman agar laporan dugaan kekerasan seksual tersebut dicabut.

Polisi Konfirmasi Tujuh Santri Diduga Menjadi Korban

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya laporan dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri di salah satu pondok pesantren di wilayah Jakarta Selatan.

Laporan tersebut diterima kepolisian pada 8 November 2026 dan tercatat dengan nomor LP/B/8522/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Menurut Budi, dugaan peristiwa tersebut berlangsung sejak 2025. Terlapor dalam perkara ini masih disebut dengan inisial F.

Polisi menyebut modus yang dilaporkan adalah meminta para santri melakukan pemijatan.

Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan korban, saksi, serta barang bukti berupa rekaman video dan audio.

Penanganan perkara juga dikoordinasikan dengan Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya, UPT PPA Provinsi DKI Jakarta, serta Komnas Anak.

Informasi tersebut diberitakan Tirto, Kumparan, dan BeritaNasional pada 9 November 2026.

Dugaan Ancaman terhadap Orang Tua Korban

Di tengah proses pengungkapan kasus, muncul persoalan lain yang tidak kalah serius, yakni dugaan adanya tekanan terhadap keluarga korban.

Khoirul Fuad disebut-sebut menjadi juru bicara pihak F. Ia dituding mengirimkan voice note di grup WhatsApp orang tua santri yang diduga berisi ancaman agar laporan dugaan pencabulan dicabut.

Jika tudingan tersebut benar, tindakan itu patut mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Keluarga korban seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan menghadapi tekanan ketika berusaha mencari keadilan bagi anak-anak mereka.

Aparat kepolisian perlu memeriksa rekaman percakapan tersebut, termasuk menelusuri siapa pengirimnya, apa isi ancamannya, serta apakah terdapat upaya memengaruhi atau menghalangi proses hukum.

Namun, sampai informasi tersebut dapat diverifikasi dan dikonfirmasi kepada Khoirul Fuad, tudingan intimidasi tidak boleh dinyatakan sebagai fakta hukum.

Dugaan Kekerasan Seksual dan Relasi Kuasa

Kasus di Ponpes Daru Hasbi juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap relasi kuasa di lingkungan pendidikan.

Pimpinan pesantren memiliki kewenangan dan kepercayaan besar terhadap para santri. Dalam hubungan yang tidak seimbang, anak-anak dapat mengalami kesulitan menolak permintaan orang yang memiliki otoritas atas kehidupan pendidikan dan keseharian mereka.

Liputan6.com pada 11 November 2026 mengutip kuasa hukum pelapor dan korban, La Ode Joko, yang menjelaskan bahwa para santri diduga dipanggil secara bergantian dan seorang diri dengan alasan diminta memijat.

Menurut La Ode, ada santri yang mengaku dipanggil berulang kali, bahkan hingga lima sampai tujuh kali.

Sementara itu, Merdeka.com pada 11 November 2026 memberitakan bahwa kasus tersebut mulai terungkap setelah seorang pengajar berinisial R melihat perubahan perilaku sejumlah santri.

Ada santri yang terlihat murung dan mengalami perubahan perilaku. Kecurigaan tersebut kemudian mendorong pengajar itu menggali keterangan dari anak didiknya hingga dugaan kekerasan seksual terungkap.

Keterangan tersebut masih merupakan penjelasan dari pihak pelapor dan kuasa hukum yang perlu diuji melalui proses penyidikan.

Polisi Diminta Mengusut Tuntas dan Melindungi Korban

Pada 16 November 2026, Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto kembali menyampaikan bahwa jumlah korban yang terdata masih tujuh orang.

Penyidik sedang mendalami keterangan korban dan saksi serta melakukan verifikasi alat bukti digital. Setelah pemeriksaan tersebut rampung, polisi akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku berinisial F alias Fikri Hasbi.

Polda Metro Jaya juga membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum berani melapor.

Direktur Reserse PPA-PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo sebelumnya menjelaskan bahwa sebagian keluarga korban masih tertutup karena khawatir terhadap stigma sosial dan dampak kasus terhadap masa depan anak-anak.

Kepolisian menegaskan pentingnya menjaga identitas korban agar tidak menimbulkan trauma tambahan.

Dugaan kasus di Daru Hasbi tidak boleh membuat masyarakat menggeneralisasi seluruh lembaga pesantren. Pesantren merupakan institusi pendidikan dan keagamaan yang memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda.

Namun, siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Pertama, memastikan seluruh korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan hukum.

Kedua, menelusuri kemungkinan adanya korban lain, termasuk santri yang sudah tidak lagi belajar di pesantren tersebut.

Ketiga, memeriksa dugaan intimidasi terhadap keluarga korban apabila tersedia bukti rekaman dan saksi.

Keempat, memastikan tidak ada upaya menghalangi proses penyidikan maupun memengaruhi keterangan korban.

Sementara itu, pihak Fikri Hasbi dan Khoirul Fuad perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas berbagai tudingan yang beredar.

Hingga berita ini disusun, belum tersedia keterangan langsung dari keduanya yang dapat diverifikasi mengenai dugaan kekerasan seksual maupun tudingan ancaman melalui voice note WhatsApp.

Proses hukum harus berjalan transparan. Perlindungan anak dan kepentingan korban harus menjadi prioritas, sementara kesalahan pidana tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.