16 November 2026

Kingswood Capital Ltd

JAKARTA – Dua mantan Direksi BUMD Migas di Riau malah didakwa melakukan tindak pidana penggelapan lantaran menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

Padahal, hasil audit BPKP tanggal 30 Desember 2014 telah menyatakan kesepakatan bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingswood Capital Ltd tanggal 18 April 2010 tidak seimbang antara kedua pihak dan terindikasi merugikan keuangan negara.

Menurut BPKP Provinsi Riau, nilai kerugian negara akibat Kesepakatan Bersama antara PT SPR dengan Kingswood Capital Ltd sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 mencapai sekitar USD 7,4 juta.

Sejak adanya hasil audit BPKP Provinsi Riau itu, Direksi PT SPR Langgak yang kala itu masih dijabat Rahman Akil, menghentikan pembayaran bagi hasil kepada Kingswood Capital Ltd. Kebijakan itu pun dilanjutkan oleh Direktur Utama PT SPR Langgak setelahnya, inisial IF, hingga saat ini.

Penghentian pembayaran bagi hasil kepada Kingswood Capital Ltd oleh PT SPR Langgak lantaran adanya temuan indikasi merugikan negara oleh BPKP Provinsi Riau itu juga disetujui oleh Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau inisial MND, yang melanjutkan menjadi Dirut PT SPR menggantikan Rahman Akil.

Atas tindakan melaksanakan rekomendasi BPKP Provinsi Riau itulah, IF dan MND menjadi terdakwa kasus penggelapan.

Pada persidangan kedua yang berlangsung Senin (23/9/2024) di PN Jakarta Selatan, Tim Penasehat Hukum IF dan Tim Penasehat Hukum MND dalam eksepsi mereka menegaskan dan menekankan bahwa dakwaan terhadap IF dan MND tidak jelas dan kabur.

Selain itu, menurut Penasihat Hukum IF, Denny B Latief SH MH, perbuatan terdakwa yang disebutkan JPU dalam dakwaan bukanlah merupakan sebuah tindak pidana, melainkan perselisihan perdata.

Denny juga mengutarakan dalam eksepsinya, dakwaan terhadap IF adalah keliru menentukan terdakwa serta prematur. Tak kalah penting, Denny dalam eksepsinya juga menegaskan bahwa pelapor dalam kasus tersebut tidak memenuhi kapasitas sebagai pelapor.

Sedangkan Penasihat Hukum MND, Nora Haposan Situmorang SH MH dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dalam malah menguraikan peristiwa perdata dalam dakwaannya.

Haposan juga menyatakan dalam eksepsi itu bahwa penuntut umum tidak cermat menjelaskan kualifikasi terdakwa berdasarkan pasal 55 KUHP dalam dakwaan.

Oleh sebab itu, Tim Penasihat Hukum IF dan MND dalam eksepsinya, memohonkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk membatalkan dakwaan JPU dan membebaskan terdakwa IF dan MND dari segala dakwaan hukum.

Demikian disampaikan oleh Penasehat Hukum IF, Denny Latief SH MH, dan Penasehat Hukum ND, Nora Haposan Situmorang, SH, MH. (*)

MoneyTalk,Jakarta  – Tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya orang kuat di balik Kingswood Capital Ltd (KCL) yang melaporkan dua pejabat tinggi BUMD Migas Riau ke Bareskrim Polri tampaknya mulai terjawab.

Menurut penelusuran Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), ada nama pengusaha kelas kakap nasional yang namanya terkait dengan Kingswood Capital Ltd.

“Dilansir situs datatempo.co edisi 09/45 tanggal 1 Mei 2016 berjudul ‘Orang Kita di Gedung Akara’, disebutkan bahwa empat puluh lima dokumen terserak di antara 11,5 juta dokumen Panama Papers. Jika dicetak, tebalnya lebih dari setengah rim kertas. Semuanya terkait dengan aktivitas perusahaan offshore milik pengusaha Edi Yosfi,” ungkap Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, Kamis (13/9/2024) pagi di Jakarta.

“Masih menurut artikel itu, ada setidaknya empat perusahaan di berkas Panama yang terkait dengan Edi: Saxenburg Enterprises Ltd, Palomino Energy Ketapang Limited, Hollingsworth Group Ltd, dan Kingswood Capital Ltd. Empat perusahaan tersebut didaftarkan oleh firma hukum Mossack Fonseca dan beralamat sama: Akara Building, Tortola, British Virgin Islands,” lanjut Hengki.

Jadi, lanjut Hengki, melihat dari sosok orang kuat di balik Kingswood Capital Ltd berhadapan dengan dua petinggi BUMD Migas Riau itu, sudah ibarat kelas berat lawan kelas terbang ringan saja. “Sehingga menurut kami wajar saja kedua petinggi BUMD Migas Riau itu jadi korban,” celetuk Hengki.

Sementara itu, sesuai jadwal persidangan di PN Jakarta Selatan, kasus dugaan penggelapan dengan tersangka dua mantan petinggi BUMD Migas Riau inisial IF dan ND, akan disidangkan pada Kamis (12/9/2024) pagi pada pukul 10.00 WIB.

Menurut Pengacara IF, Denny Latief SH MH, sejak awal penyelidikan dan penyidikan, kasus kliennya itu terkesan dipaksakan dan ada penyimpangan hukum.

Pasalnya, kasus yang dilaporkan sekitar lima tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 November 2018, dengan sangat cepat diproses pada tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, perjanjian kerjasama antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Ltd yang ditandatangani Direktur Utama PT SPR Rahman Akil dan Martino Noma pada tanggal 18 April 2010 ditandatangani sewaktu Gubernur Riau masih dijabat oleh Rusli Zainal. Saat itu, Kepala BP Migas dijabat Raden Priyono.(*)

MoneyTalk,Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan akan menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh mantan Direksi BUMD Migas Riau PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT SPR Langgak inisial ND dan IF pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 10.00 WIB.

(lebih…)