7 November 2026

Komite Olimpiade Internasional (IOC)

MoneyTalk, Jakarta – Dunia olahraga dan politik kembali bersinggungan setelah keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto menolak kehadiran atlet senam Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta berujung pada sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Namun, di balik sorotan global itu, muncul pandangan strategis dari pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah yang menilai langkah Prabowo justru membuka peluang lahirnya momentum baru dalam konstelasi politik global mirip dengan manuver bersejarah Presiden Soekarno pada awal 1960-an.

Amir Hamzah menilai, keputusan Prabowo memiliki kesamaan ideologis dan geopolitik dengan langkah Bung Karno saat menjadi tuan rumah Asian Games IV tahun 1962. Kala itu, Soekarno menolak memberikan visa bagi atlet Israel dan Taiwan (yang saat itu masih mengklaim sebagai perwakilan seluruh Tiongkok), hingga membuat Indonesia dijatuhi sanksi oleh IOC.

Sebagai respons, Bung Karno mencetuskan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) pada 1963—sebuah “olimpiade tandingan” yang menjadi simbol perlawanan Dunia Ketiga terhadap dominasi Barat.

“Prabowo bisa melakukan hal yang sama dengan menegakkan kembali kedaulatan moral dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif,” ujar Amir.

Menurutnya, jika GANEFO dulu menjadi alat diplomasi anti-imperialisme, maka Prabowo berpotensi menciptakan “GANEFO 2.0” dalam konteks baru: olimpiade dunia multipolar, di mana negara-negara non-Barat menegakkan sportivitas tanpa tekanan ideologis atau politik.

Amir Hamzah menekankan, dalam analisa intelijen, kebijakan penolakan terhadap atlet Israel bukan semata soal agama atau sentimen politik jangka pendek, tetapi mencerminkan sinyal kedaulatan strategis Indonesia.

“Ini langkah yang dikalkulasi. Prabowo memahami bahwa tekanan geopolitik global pasca perang Gaza dan agresi Israel ke Palestina telah membentuk poros baru kekuatan dunia. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, punya posisi moral yang kuat,” jelas Amir.

Ia menambahkan bahwa keputusan Prabowo juga menunjukkan “independensi intelijen negara” yang mulai lepas dari orbit pengaruh Barat.

“Ini bukan kebijakan impulsif, tetapi hasil analisis mendalam bahwa legitimasi politik global Barat sedang menurun. Menolak Israel bukan hanya soal solidaritas Palestina, tapi simbol kebangkitan dunia non-Barat,” ujarnya.

Amir Hamzah mengingatkan bahwa Prabowo bukan figur yang asing di arena diplomasi global.

“Prabowo adalah saksi langsung dari peristiwa penting di Timur Tengah. Ia pernah hadir dalam momen penandatanganan perdamaian Israel-Palestina di Mesir. Ia memahami anatomi konflik dan strategi global yang melingkupinya,” kata Amir.

Menurut dia, pengalaman Prabowo berinteraksi dengan tokoh-tokoh dunia membuatnya memahami politik kekuasaan global (realpolitik). Maka, ketika Donald Trump pernah memuji langkah diplomasi Prabowo, hal itu bukan tanpa alasan.

“Trump melihat Prabowo sebagai pemimpin dengan naluri strategis. Ia bisa menyeimbangkan idealisme dan pragmatisme, bahkan di tengah tekanan Barat,” lanjut Amir.

Amir Hamzah memprediksi, jika Prabowo benar-benar menolak tunduk pada tekanan IOC dan menggagas alternatif global baru dalam dunia olahraga, maka Indonesia akan menarik dukungan luas dari negara-negara BRICS, OKI, dan Dunia Selatan (Global South).

“Bayangkan jika negara seperti Rusia, Tiongkok, Iran, Arab Saudi, Brasil, bahkan Afrika Selatan mendukung gagasan olimpiade alternatif. Itu bukan hanya tentang olahraga, tapi tentang pergeseran tatanan dunia,” ujarnya.

Menurut Amir, keputusan seperti ini akan mempercepat pergeseran pusat gravitasi kekuasaan dunia dari Barat ke Asia dan Selatan Global.

“Indonesia bisa menjadi pusat baru diplomasi olahraga dunia dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan, bukan dominasi,” katanya.

Namun, Amir juga mengingatkan bahwa langkah Prabowo bukan tanpa risiko. Tekanan ekonomi, diplomatik, hingga boikot bisa saja terjadi.

“Tapi justru di sinilah ujiannya. Bung Karno dulu diserang habis-habisan secara ekonomi dan politik setelah GANEFO, namun ia menang secara moral dan ideologis. Jika Prabowo mampu menjaga konsolidasi nasional, ia akan masuk sejarah sebagai pemimpin yang menegakkan kedaulatan di tengah tekanan global,” tegas Amir.

Ia juga menilai, reaksi IOC terhadap Indonesia justru membuka mata publik dunia bahwa olahraga internasional telah terpolitisasi oleh kepentingan negara-negara besar.

“Penolakan Indonesia terhadap Israel adalah ujian moral dunia olahraga. Kalau Olimpiade ingin bersih dari politik, kenapa mereka tak menegur Israel saat membombardir Gaza?” tanya Amir.

Bagi Amir Hamzah, Prabowo kini berada di persimpangan sejarah yang sama dengan Bung Karno 60 tahun lalu.

“Satu keputusan bisa mengubah arah sejarah bangsa. Jika Bung Karno membangun GANEFO untuk Dunia Ketiga, maka Prabowo bisa membangun Olimpiade Dunia Merdeka untuk Dunia Multipolar,” tegasnya.

Langkah tegas Prabowo dalam kasus ini bukan sekadar keputusan politik olahraga, melainkan manifesto kedaulatan bangsa di tengah tekanan geopolitik global yang semakin tajam. Dan seperti kata Amir Hamzah, “Kadang, sejarah memang menunggu satu pemimpin yang berani menolak tunduk.”

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia karena menolak kedatangan atlet Israel adalah tamparan bagi kedaulatan moral bangsa. Di balik narasi “sportivitas tanpa batas negara”, tersimpan ironi: olahraga yang seharusnya menjadi simbol kemanusiaan justru dijadikan alat legitimasi bagi pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Indonesia tidak menolak atas dasar kebencian, melainkan karena keyakinan historis dan konstitusional bahwa setiap bentuk penjajahan harus ditentang. Prinsip ini tercantum tegas dalam Pembukaan UUD 1945. Maka, ketika pemerintah menolak pemberian visa bagi kontingen Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, itu bukan sekadar keputusan politik luar negeri melainkan ekspresi konsistensi terhadap amanat konstitusi dan nurani kolektif bangsa.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak sedang memusuhi atlet, melainkan menolak normalisasi terhadap kekuasaan yang menindas. Pendudukan Israel atas Palestina telah menelan ribuan korban sipil dan meruntuhkan kemanusiaan yang menjadi fondasi perdamaian dunia. Sementara IOC menuntut “netralitas olahraga”, Indonesia justru menegaskan bahwa tidak ada netralitas di hadapan ketidakadilan.

Solidaritas terhadap Palestina telah menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya bangsa Indonesia. Dari doa di masjid hingga mural di jalanan, dari ruang kelas hingga forum diplomasi, semangat anti-penjajahan melekat dalam denyut nadi publik. Menuntut Indonesia bersikap netral terhadap agresor sama artinya meminta bangsa ini melupakan jati dirinya sendiri.

Sanksi IOC juga memperlihatkan standar ganda dunia internasional. Negara-negara Barat yang memboikot Rusia karena invasi ke Ukraina tidak mendapat hukuman serupa. Namun ketika Indonesia menolak Israel dengan alasan yang sama penjajahan dan pelanggaran HAM sanksi keras justru dijatuhkan. Olimpisme yang seharusnya universal kini terlihat selektif dan politis.

Konsekuensi dari keputusan IOC memang berat. Indonesia kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga, termasuk pencoretan dari daftar bidding Olimpiade 2036. Tetapi kehilangan yang sesungguhnya bukanlah kesempatan menjadi tuan rumah, melainkan bila bangsa ini kehilangan keberanian untuk mempertahankan prinsipnya.

Sikap Indonesia harus dibaca sebagai penegasan kedaulatan moral, bukan pembangkangan. Sebab bagi bangsa ini, olahraga bukan sekadar kompetisi meraih medali, tetapi juga ruang untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam dunia yang kian abai pada moral, pilihan Indonesia untuk tetap berpihak pada keadilan adalah bentuk kemenangan tersendiri.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.