Kopdes Merah Putih

MoneyTalk.id,Jakarta – Kondisi perekonomian Indonesia mendapat sorotan tajam dari ekonom senior Ferry Latuhihin. Ia menilai pasar keuangan nasional sedang menghadapi tekanan serius, ditandai dengan pelemahan rupiah, arus modal asing yang terus keluar, serta anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (31/10/2026), Ferry menyebut investor asing masih diliputi ketakutan untuk menanamkan modal di Indonesia. Situasi tersebut, menurut dia, membuat arus keluar modal atau capital flight terus berlangsung dan menekan nilai tukar rupiah.

Ferry bahkan mengingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi semakin dalam. Ia menyinggung pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, yang sempat memperkirakan nilai tukar dolar AS bisa mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000.

Menurut Ferry, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya menyangkut peringkat kredit formal, melainkan juga kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi nasional.

Ferry mengatakan, secara formal Indonesia memang masih mempertahankan status investment grade dari tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Moody’s, Fitch, dan Standard & Poor’s (S&P).

Namun, ia mengingatkan bahwa penilaian lembaga pemeringkat tidak selalu mencerminkan persepsi investor di pasar.

“Di mata investor de facto, bukan cuma non-investment grade, tetapi sudah disebut non-investable grade,” ujar Ferry.

Ia menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena investor bukan hanya mempertimbangkan peringkat kredit, tetapi juga stabilitas ekonomi, kepastian kebijakan, dan kepercayaan terhadap pengelolaan pemerintahan.

Ferry juga menyoroti kejatuhan pasar saham Indonesia. Ia mengawali pembahasannya dengan menunjukkan kondisi IHSG yang mengalami tekanan hebat.

Dalam perdagangan Jumat (30/10/2026), IHSG sempat menyentuh level 4.979,34 atau jatuh di bawah angka psikologis 5.000, sebelum akhirnya ditutup pada posisi 5.075,05.

Tekanan pasar tersebut terjadi di tengah pelemahan rupiah dan aksi jual investor asing.

Menurut Ferry, kondisi ini menjadi sinyal bahwa pasar keuangan Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Selain membahas kondisi ekonomi, Ferry juga melontarkan kritik keras terhadap pengamat politik Rocky Gerung yang dinilainya terlalu keras membela program pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ferry menyebut Rocky seolah-olah sedang menebarkan logika yang keliru ketika menanggapi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menegaskan, kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah tidak berarti menuduh pemerintah sengaja meracuni rakyatnya sendiri.

“Adanya korban keracunan MBG bukan merupakan upaya pemerintah untuk meracuni rakyatnya sendiri. Masa sih pemerintah dengan terang-terangan meracuni rakyatnya? Kan tidak mungkin,” kata Ferry.

Namun, menurut dia, persoalan yang seharusnya dijawab adalah mengapa kasus keracunan terus berulang dan menimbulkan korban dalam jumlah besar.

Ferry menyebut jumlah korban keracunan mencapai 50.059 orang, termasuk siswa dan guru.

Angka tersebut sejalan dengan data surveilans Kementerian Kesehatan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris. Hingga 2 September 2026, tercatat 560 kejadian keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

Menurut Ferry, angka tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah, bukan justru membuat kritik terhadap program MBG dianggap sebagai serangan politik.

Ia mempertanyakan sikap Rocky yang dinilainya kerap menyebut orang lain dungu, tetapi justru membela program pemerintah yang masih menyisakan persoalan besar.

Kritik Ferry berikutnya diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih.

Ia mempertanyakan pernyataan Rocky Gerung mengenai pembangunan koperasi desa yang disebut mencapai 12 juta. Ferry meminta agar angka dan data pembangunan tersebut dijelaskan secara terbuka.

Ia juga menyoroti persoalan lokasi pembangunan koperasi yang dinilainya tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ferry mempertanyakan mengapa banyak bangunan koperasi justru berada di lokasi yang jauh dari permukiman penduduk.

“Berapa yang lokasinya dianggap tidak layak, berapa yang dianggap layak? Tidak ada datanya,” ujarnya.

Ferry kemudian menyindir pembangunan koperasi yang berada di kawasan hutan.

“Siapa yang mau belanja di hutan? Kuntilanak. Kopdes Merah Putih itu sebetulnya dibangun untuk siapa? Itu juga perlu dipertanyakan,” katanya.

Ia bahkan melontarkan sindiran satir mengenai monyet yang akan datang ke lokasi koperasi di tengah hutan.

Persoalan kesiapan operasional juga menjadi perhatian Ferry. Berdasarkan data yang diberitakan ANTARA pada 21 Oktober 2026, terdapat 28.662 bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah rampung. Namun, baru 10.070 yang memenuhi persyaratan dan siap beroperasi penuh.

Artinya, pembangunan fisik belum otomatis membuat koperasi dapat menjalankan kegiatan ekonomi dan melayani kebutuhan masyarakat.

Ferry mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara apabila bangunan sudah didirikan, tetapi belum bisa beroperasi secara optimal.

Ferry menegaskan kritiknya terhadap MBG dan KDMP bukan semata-mata persoalan perbedaan pandangan politik.

Ia merasa memiliki hak untuk mempertanyakan penggunaan anggaran negara karena program-program tersebut dibiayai dari uang rakyat melalui pajak.

“Andai Anda mungkin tidak bayar pajak, saya bayar pajak. Oleh karena itu, saya berontak terhadap program-program seperti ini yang notabene adalah uang saya dan uang pembayar-pembayar pajak lainnya, sementara hasilnya tidak ada,” tegasnya.

Menurut Ferry, pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara. Program besar tidak cukup hanya dipromosikan melalui angka pembangunan dan target penerima manfaat, tetapi harus dibuktikan dengan hasil nyata di lapangan.

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat dan investor merupakan modal penting bagi keberlangsungan perekonomian nasional.

Kritik Ferry terhadap Rocky Gerung pada akhirnya mempertemukan dua persoalan besar pemerintahan Prabowo Subianto, yakni tekanan ekonomi dan efektivitas program prioritas pemerintah.

Di satu sisi, Indonesia menghadapi tekanan rupiah, arus modal asing, dan gejolak pasar saham. Di sisi lain, program MBG dan KDMP masih menghadapi persoalan pelaksanaan, pengawasan, serta kesiapan operasional.

Bagi Ferry, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kritik. Sebab, uang yang digunakan untuk membiayai program-program tersebut berasal dari rakyat dan hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat.