23 November 2026

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP);

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai belum tentu membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom Ferry Latuhihin mengatakan persoalan utama fiskal Indonesia bukan hanya siapa yang menduduki kursi Menteri Keuangan, melainkan tarik-menarik antara menjaga kredibilitas fiskal dan membiayai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Fakta atau opini, pengganti Purbaya sama saja, tidak akan ada perubahan dalam mengelola APBN,” kata Ferry, Kamis (17/9/2026).

Ferry menilai Purbaya sebelumnya berada dalam posisi sulit karena harus menjaga keseimbangan antara kredibilitas fiskal dengan agenda prioritas pemerintah.

“Di satu pihak kredibilitas daripada fiskal kita. Di lain pihak itu prioritas program-program Pak Presiden,” ujarnya.

Menurut Ferry, salah satu program yang menjadi perhatian dari sisi kebutuhan anggaran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut besarnya kebutuhan pendanaan program tersebut menjadi salah satu sumber tekanan yang harus dihadapi pengelola fiskal.

Ferry sebelumnya juga pernah mengkritik MBG dan menyebutnya sebagai program yang berpotensi menjadi beban berat bagi APBN. Pada Juni 2026, ia menyatakan MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Danantara menjadi tiga program yang menurutnya memberikan tekanan terhadap kesehatan fiskal.

“Di sinilah Purbaya mencoba mencari keseimbangan dan ternyata dia gagal,” kata Ferry.

Ia mengatakan persoalan tersebut tidak otomatis selesai hanya karena terjadi pergantian Menteri Keuangan. Menurutnya, selama ketegangan antara kebutuhan menjaga kredibilitas APBN dan pelaksanaan program prioritas pemerintah tetap tinggi, menteri baru akan menghadapi persoalan yang sama.

Suahasil sendiri setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan menyatakan mendapat arahan Presiden Prabowo untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Ia juga menegaskan APBN harus tetap sehat agar mampu membiayai program prioritas pemerintah.

Bahkan, Suahasil menyatakan pergantian dirinya dari Purbaya bukan berarti perubahan arah kebijakan keuangan negara. Ia mengatakan akan melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan di Kementerian Keuangan.

Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi Ferry untuk mempertanyakan seberapa besar perubahan yang dapat dihasilkan dari pergantian menteri apabila kebijakan fiskal pemerintah tidak mengalami perubahan fundamental.

“Kalau seandainya diganti orang pun, apakah itu berhasil atau tidak berhasil, ya sama saja. Selama tegangan ini masih tetap tinggi,” ujar Ferry.

Ferry berharap setidaknya Suahasil dapat memperbaiki administrasi dan tata kelola fiskal. Namun, ia menilai ekspektasi terhadap perubahan kebijakan yang fundamental belum besar apabila arah program pemerintah tetap sama.

“Harapannya mungkin Suahasil bisa merapikan administrasinya dengan baik,” katanya.

Ferry juga menyoroti pergerakan pasar setelah pergantian Menteri Keuangan. Menurut dia, respons pasar menunjukkan bahwa investor tidak hanya menunggu siapa yang menjadi Menteri Keuangan, tetapi terutama mengamati apakah terjadi perubahan kebijakan fiskal.

“Market kemarin rebound dari minus 150 sampai minus single digit, itu merayakan kepergian Pak Purbaya,” ujar Ferry.

Ia kemudian mengaitkan pelemahan pasar setelah pengangkatan Suahasil dengan persepsi bahwa tidak terjadi perubahan kebijakan yang signifikan.

“Tadi market minus lagi itu merayakan kedatangan Pak Suahasil,” katanya sambil bergurau.

Secara resmi, Suahasil memang menyatakan kebijakan yang telah berjalan akan dilanjutkan. Ia juga belum memberikan keputusan mengenai kebijakan Purbaya yang akan dievaluasi atau ditinjau ulang.

Ferry menilai pernyataan tersebut membuat pasar kembali menunggu perubahan kebijakan yang lebih konkret.

“Yang ditunggu-tunggu oleh market adalah perubahan kebijakan,” ujarnya.

Ferry juga mengaku tidak yakin target menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) akan mudah dicapai apabila tekanan belanja pemerintah tetap tinggi.

“Saya enggak yakin budget kita bisa defisitnya di bawah 3 persen,” kata Ferry.

Target menjaga defisit di bawah 3 persen sendiri menjadi perhatian utama pemerintah. Suahasil mendapat mandat untuk menjaga kredibilitas APBN sekaligus memastikan anggaran tetap mampu membiayai program prioritas pemerintah.

Karena itu, menurut Ferry, persoalan yang dihadapi Suahasil bukan hanya persoalan teknis administrasi Kementerian Keuangan. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga disiplin fiskal sekaligus memenuhi agenda belanja yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau tegangan tadi tidak diubah, menurut saya ini cuma sekadar…” ujar Ferry.

Ia kemudian menilai pergantian Purbaya lebih tepat dipahami sebagai upaya mencari figur baru untuk mengelola persoalan yang sama.

“Daripada gagal dengan orang ini, kita coba sama orang lain. Tapi jangan rubah strateginya,” kata Ferry.

Pergantian Purbaya menjadi Suahasil berlangsung pada 14 September 2026. Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan kemudian dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan baru.

Di tengah pergantian tersebut, perhatian pasar dan publik kini tertuju pada langkah konkret Suahasil dalam menjaga kredibilitas APBN, mengendalikan defisit, serta memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang semakin besar.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pegiat media sosial Ferry Koto melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat dalam mengelola fiskal berpotensi memperbesar ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ferry menyoroti kebijakan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya merupakan hak daerah. Ia mempertanyakan apabila dana yang menjadi bagian daerah tersebut dikurangi atau diarahkan untuk membiayai berbagai program pemerintah pusat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

“Di tangan pemerintahan Prabowo kacau balau negara ini diurus. DBH yang jadi hak daerah dipotong seenaknya, dengan alasan kebutuhan fiskal pemerintah pusat, akibat program seperti MBG dan KDMP,” ujar Ferry dalam pernyataannya di X (Twitter), Senin (7/9/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai besaran anggaran, tetapi menyangkut hubungan fiskal dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Berbagai kewenangan dan hak daerah ditarik kembali ke pusat,” katanya.

Kritik Ferry muncul di tengah perubahan skema pengelolaan sejumlah anggaran yang berkaitan dengan daerah. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, misalnya, mengatur skema penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa untuk mendukung pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam aturan tersebut, pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan melalui DAU/DBH untuk skema tertentu.

Sementara itu, Ferry sebelumnya juga menyoroti besarnya anggaran MBG dan perubahan pola pengelolaan Transfer ke Daerah (TKDD). Dalam unggahannya pada Februari 2026, ia mencatat adanya pengurangan alokasi TKDD dan berpendapat sebagian anggaran yang sebelumnya dikelola daerah dialihkan untuk dikelola pemerintah pusat.

Namun, pemerintah memiliki penjelasan berbeda. Dalam analisis yang juga ditulis Ferry berdasarkan data APBN, pengurangan TKDD disebut pemerintah sebagai bagian dari efisiensi dan pengalihan sejumlah program agar dikelola langsung pemerintah pusat. Ferry sendiri dalam unggahan tersebut mengakui adanya argumentasi pemerintah bahwa pengalihan tersebut berkaitan dengan efisiensi dan pencegahan penyimpangan anggaran.

Kritik Ferry kali ini kemudian melebar pada kekhawatiran mengenai masa depan hubungan pusat dan daerah.

“Mosok baru dua tahun jadi Presiden sudah sekacau ini negara, daerah mulai menunjukkan ketidakpuasan. Bayangkan jika lima tahun begini terus,” ujar Ferry.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa sentralisasi pengelolaan fiskal dan kewenangan dapat menimbulkan resistensi dari pemerintah daerah apabila dianggap mengurangi ruang fiskal maupun kewenangan daerah.

Sebelumnya, Ferry juga beberapa kali mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo, khususnya terkait MBG. Ia bahkan mempertanyakan kebijakan penempatan anggaran MBG dalam pos anggaran pendidikan serta dampaknya terhadap struktur APBN.

Di sisi lain, kritik mengenai DBH perlu dibedakan dari fakta bahwa pemerintah memang memiliki mekanisme hukum dalam mengatur transfer fiskal pusat-daerah. Karena itu, klaim bahwa DBH “dipotong seenaknya” merupakan penilaian Ferry Koto, bukan kesimpulan hukum yang telah terbukti.

Perdebatan mengenai DBH, TKDD, MBG dan KDMP pada akhirnya kembali pada pertanyaan besar: seberapa jauh pemerintah pusat boleh melakukan konsolidasi fiskal tanpa mengurangi kemampuan daerah menjalankan pelayanan publik dan pembangunan?

Pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika berbagai program nasional membutuhkan anggaran besar, sementara pemerintah daerah juga menghadapi kebutuhan pembiayaan yang tidak kecil.

MoneyTalk,Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta melontarkan kritik keras terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang disebut telah menembus Rp16.000 per liter. Organisasi mahasiswa tersebut menilai lonjakan harga energi menjadi bukti kegagalan pemerintah mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta, Gus Fakhier, menyatakan kenaikan harga BBM tidak bisa dilepaskan dari memburuknya situasi geopolitik dunia akibat konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, dampak global tersebut semakin memperberat kondisi ekonomi nasional yang dinilai sedang menghadapi tekanan serius.

“Di saat APBN kita kolaps dan dunia dihantam sentimen perang Timur Tengah, pemerintah harus realistis. Berhentikan proyek-proyek tersebut agar anggarannya bisa dialokasikan langsung untuk mengembalikan dan memulihkan perekonomian rakyat yang sedang sekarat,” kata Gus Fakhier bersama Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Desak Hentikan Program Populis

Melihat kondisi yang disebut semakin darurat, DPD GMNI DKI Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai membebani keuangan negara.

Tiga program yang diminta untuk dihentikan sementara antara lain:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

2. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP);

3. Program pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menurut GMNI, penghentian program-program tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memulihkan daya beli masyarakat dan menstabilkan kondisi ekonomi nasional.

Soroti Dugaan Maraknya KKN

Selain menyoroti persoalan ekonomi, GMNI DKI Jakarta juga mengkritik kondisi politik dan penegakan hukum yang dinilai masih diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain menyoroti persoalan ekonomi, GMNI DKI Jakarta juga mengkritik kondisi politik dan penegakan hukum yang dinilai masih diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mereka menilai kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin berat karena terjadi bersamaan dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap para penyelenggara negara.

“Situasi ini membuat rakyat semakin susah. Apabila rakyat marah, jangan salahkan rakyat. Karena pemerintah dan DPR sama sekali tidak mendengar keluh kesah rakyat yang semakin hari semakin sengsara,” tegasnya.

Kembali ke Amanat Konstitusi

DPD GMNI DKI Jakarta menegaskan pemerintah harus kembali berpegang pada amanat konstitusi, terutama dalam situasi yang mereka sebut sebagai kondisi darurat ekonomi.

Menurut organisasi tersebut, pemerintah semestinya lebih fokus pada upaya melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi ketimbang menjalankan program-program yang dianggap tidak mendesak.

“Sudah saatnya pemerintah menghentikan ambisi politik jangka pendek dan fokus pada tugas utamanya sesuai amanat konstitusi, yaitu hadir secara nyata untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” demikian pernyataan DPD GMNI DKI Jakarta.