MoneyTalk.id,Jakarta – CEO WeKa Institute, Wawat Kurniawan, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai ideologi politik-ekonomi yang tercermin dalam sejumlah kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kelompok elite atau kaum borjuis, sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kerasnya kehidupan ekonomi.
Menurut Wawat, pola tersebut memperlihatkan paradoks. Ketika rakyat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun kesejahteraan, negara dinilai belum optimal memberikan perlindungan. Namun, ketika masyarakat berhasil memperoleh penghasilan, memiliki aset, atau menghasilkan sesuatu, negara justru hadir melalui berbagai instrumen pungutan dan kebijakan fiskal.
“Jadi, ideologi Prabowo adalah ideologi kaum borjuis. Apa itu? Mau enak sendiri, tidak mau susah. Paduan kalimatnya, ‘Elu kerja sendiri, sudah sukses, punya duit, elu bagi gue. Setiap keringat lu ada jatah gue’,” kata Wawat di akun X, Senin (2/11/2026).
Ia menggambarkan pola tersebut dengan perumpamaan petani yang menghasilkan sepuluh karung beras, tetapi harus menyerahkan dua karung kepada penguasa untuk dikelola dan dibelanjakan.
“Kalau elu menghasilkan beras sepuluh karung, dua karungnya setor ke gudang gue supaya gue bisa belanjakan duitnya,” ujarnya.
Wawat menilai, untuk mempertahankan pola kekuasaan seperti itu, pemerintah perlu mengendalikan berbagai elemen masyarakat agar tidak banyak melakukan perlawanan atau kritik.
Wawat mengatakan, salah satu pola yang ia soroti adalah penanganan bencana di berbagai daerah. Menurutnya, persoalan bencana kerap berlangsung berlarut-larut, sementara masyarakat terdampak harus berjuang menghadapi penderitaan dan memulihkan kehidupannya sendiri.
Ia juga menyoroti penolakan atau keterbatasan penerimaan bantuan dalam situasi tertentu, ketika kapasitas pemerintah dinilai belum optimal menangani dampak bencana.
Menurut Wawat, kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya kehadiran negara dalam menjamin perlindungan dan keadilan sosial. Ia turut mempertanyakan kecukupan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjalankan fungsi penanganan bencana secara maksimal.
“Rakyat disuruh berjuang sendiri, mengurus diri sendiri. Namun, semua itu dikemas dengan narasi gotong royong. Padahal, yang terjadi adalah sesama rakyat saling membantu, sementara negara tidak optimal menjamin kesejahteraan, permodalan, dan perlindungan sosial yang layak,” kritiknya.
Ia menyebut keadaan tersebut sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara kepada mekanisme pasar. Masyarakat dituntut bekerja keras dan bersaing untuk bertahan hidup, tetapi tidak memperoleh jaminan perlindungan yang sebanding.
Lebih jauh, Wawat melihat adanya perpaduan antara kebijakan ekonomi yang membebankan perjuangan kepada masyarakat dan kecenderungan pengendalian politik terhadap berbagai elemen sosial.
Menurutnya, buruh, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat berpotensi kehilangan independensi apabila terlalu banyak ditempatkan figur-figur yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa pengendalian terhadap elemen masyarakat dapat mempersempit ruang kritik dan menghambat fungsi kontrol publik terhadap pemerintah.
Wawat menggambarkan perpaduan tersebut sebagai sistem yang membebaskan rakyat menghadapi persaingan ekonomi, tetapi pada saat bersamaan memperkuat kontrol kekuasaan.
Ia bahkan menyebutnya sebagai “sistem banci”, istilah yang digunakannya untuk menggambarkan sistem yang tidak sepenuhnya berpihak pada mekanisme pasar, tetapi juga tidak konsisten menjalankan prinsip kesejahteraan sosial.
Kritik Wawat tidak berhenti pada persoalan ideologi. Ia juga menyoroti banyaknya program pemerintah yang dinilainya berpotensi tumpang tindih dengan lembaga, fasilitas, dan unit usaha yang telah lebih dahulu beroperasi.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran negara agar program baru tidak justru menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mengganggu keberadaan pelaku usaha kecil.
Dalam sektor pendidikan, misalnya, ia mempertanyakan pembentukan Sekolah Rakyat ketika Indonesia telah memiliki sekolah negeri dan swasta.
Ia juga menyoroti konsep Sekolah Terintegrasi, rencana Sekolah Pertahanan, serta berbagai jalur pendidikan calon pejabat yang dinilainya perlu diperjelas perbedaannya dengan lembaga pendidikan dan kaderisasi yang sudah ada.
Di sektor pangan dan konsumsi, Wawat menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya perlu memperhatikan keberadaan kantin sekolah, warung makan, serta UMKM lokal.
Ia juga mempertanyakan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) yang masuk ke sektor perdagangan ritel.
Menurutnya, keberadaan warung kelontong, pasar tradisional, dan minimarket swasta harus diperhitungkan agar program pemerintah tidak menciptakan persaingan langsung yang merugikan pedagang kecil.
Di sektor kesehatan, Wawat menyoroti rencana pengembangan klinik melalui Kopdes/KDMP. Ia mempertanyakan bagaimana pembagian fungsi dan koordinasinya dengan puskesmas yang selama ini menjadi fasilitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
Persoalan lain yang ia angkat adalah potensi tumpang tindih layanan, termasuk pembiayaan dan klaim BPJS Kesehatan.
Sementara di sektor jasa keuangan dan logistik, Wawat mempertanyakan rencana pengembangan fungsi yang menyerupai bank desa dan pusat distribusi melalui Kopdes/KDMP.
Padahal, menurutnya, sudah terdapat bank-bank milik negara, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agen layanan perbankan seperti BRILink dan Mandiri Agen, serta koperasi simpan pinjam yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat.
Wawat mengingatkan bahwa program baru yang menggunakan suntikan dana APBN harus memiliki pembagian peran yang jelas. Jangan sampai berbagai entitas yang sama-sama memperoleh dukungan negara justru dipertemukan dalam persaingan untuk memperebutkan pasar yang terbatas.
“Semua entitas yang ada menggunakan suntikan dana APBN, tetapi kemudian disuruh bertarung bebas secara langsung untuk memperebutkan porsi pasar yang itu-itu juga. Bahkan, bisa berbenturan dengan lapak pedagang kecil, swasta murni, sampai fasilitas publik yang sejak dahulu sudah berfungsi,” kritiknya.
Wawat menilai, apabila tidak dirancang secara matang, kebijakan tersebut bukan hanya berisiko membebani anggaran negara, tetapi juga mengacaukan tatanan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Ia mengingatkan bahwa program pemerintah seharusnya memperkuat ekosistem ekonomi yang telah tumbuh, bukan justru menciptakan lembaga baru yang mengambil ruang usaha masyarakat.
Kritik tersebut sekaligus menjadi peringatan agar pemerintah tidak terjebak pada orientasi membangun banyak program tanpa mengukur kebutuhan, efektivitas, dan dampak ekonominya.
Bagi Wawat, persoalan utama bukan semata-mata berapa banyak program yang berhasil diluncurkan, melainkan apakah program tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru menjadi beban baru bagi keuangan negara.
Ia menyindir kecenderungan pemerintah yang dinilainya lebih gemar menggelontorkan anggaran untuk berbagai program baru dibandingkan memperkuat lembaga dan fasilitas yang sudah tersedia.
“Kaum borjuis suka bakar duit daripada benar-benar menyejahterakan rakyat,” sindirnya.
Wawat pun membuka ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi sektor lain yang berpotensi mengalami tumpang tindih program.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar anggaran negara tidak habis untuk membiayai program-program yang saling berhadapan, sementara persoalan mendasar rakyat seperti kesejahteraan, perlindungan sosial, penanganan bencana, dan penguatan ekonomi rakyat belum terselesaikan.
Kritik Wawat tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Prabowo untuk membuktikan bahwa setiap program yang menggunakan uang negara benar-benar memiliki manfaat, tidak tumpang tindih, dan tidak mematikan inisiatif ekonomi masyarakat.
