22 November 2026

koperasi desa (Kopdes) Merah Putih

MoneyTalk.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jakarta mendesak pemerintah menghentikan secara total program Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Organisasi mahasiswa tersebut menilai program itu tidak hanya bermasalah dari sisi manajemen, tetapi juga dinilai telah membebani anggaran negara serta menimbulkan korban jiwa.

Ketua DPD GMNI Jakarta, Deodatus Sunda Se atau yang akrab disapa Bung Dendy, mengatakan penghentian atau moratorium program perlu segera dilakukan bersamaan dengan evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurutnya, tuntutan pemeriksaan hingga pemecatan terhadap sejumlah pejabat terkait, termasuk jajaran Direksi PT Agrinas Pangan, harus dibarengi dengan penghentian program demi menyelamatkan anggaran negara sekaligus melindungi hak hidup warga negara.

“Negara tidak boleh terus membiayai program yang menurut kami telah gagal di lapangan dan tidak memiliki urgensi konstitusional bagi kemakmuran rakyat,” ujar Bung Dendy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2026).

Ia menilai anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat semestinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk program yang dinilai sarat pemborosan.

“Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat seharusnya digunakan untuk menyejahterakan kaum Marhaen, bukan dihambur-hamburkan untuk proyek pengadaan yang sarat korupsi dan pemborosan anggaran. Sangat biadab ketika anggaran negara yang boros ini justru digunakan untuk membiayai program yang mengorbankan nyawa dan darah rakyat sendiri,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, DPD GMNI Jakarta menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, menghentikan secara total Program Kopdes Merah Putih tanpa membuka ruang perbaikan sistem, karena dinilai hanya akan memperpanjang pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedua, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran yang mengalir ke PT Agrinas Pangan untuk menelusuri dugaan pemborosan maupun potensi penyimpangan.

Ketiga, meminta dilakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kemanusiaan terkait meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih yang, menurut GMNI Jakarta, diduga berkaitan dengan pola pendidikan dan pelatihan yang bersifat militeristis.

DPD GMNI Jakarta juga menilai persoalan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pangan dan koperasi yang dinilai tidak berjalan baik di bawah koordinasi pemerintah.

GMNI Jakarta menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga program dihentikan dan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam upaya untuk mencapai target pembentukan 80.000 koperasi desa (Kopdes) Merah Putih sesuai dengan Inpres 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes, pemerintah sudah semakin serampangan. Hal hal prinsip mendasar koperasi semua dilanggar, dan bahkan dibentuk tanpa dasar regulasi yang memadai.

Kopdes Merah Putih itu bahkan sudah tidak layak untuk dapat disebut sebagai koperasi. Sebab, hanya satu denominator koperasi yang sah, ialah jatidiri koperasi yang dibentuk karena adanya nilai nilai dan prinsipnya sebagai karakter koperasi.

Pemerintah dalam pembentukkan Kopdes ini telah melanggar nilai dan prinsip koperasi. Nilai nilai penting koperasi seperti otonomi, kemandirian, demokrasi, solidaritas, persamaan, keadilan dilanggar secara total.

Otonomi koperasi dilanggar dengan lakukan intervensi terhadap koperasi, dijadikan sebagai alat pemerintah dan bahkan ditengarai sebagai alat politisasi rakyat. Kemandirian koperasi dikesampingkan dengan pembiayaan koperasi berdasarkan pada sumber modal dari kas negara. Demokrasi dan solidaritas warga dihancurkan dengan cara semua ditentukan dari atas oleh pemerintah. Persamaan dan keadilan dihantam dengan cara tempatkan posisi pemerintah sebagai yang supreme, bukan rakyat.

Di dalam praktik terbaik koperasi, prinsip pembentukan koperasi secara sukarela. Semua didasarkan kemauan dan atas kesadaran masyarakat sendiri untuk membentuk koperasi karena manfaat dan keuggulan koperasi secara natural.

Pemerintah lupa, bahwa alasan adanya (raison d’etre) nya koperasi itu karena secara politik ekonomi negara maupun pasar telah gagal untuk mendistribusikan kesejahteraan untuk masyarakat. Koperasi, yang dibangun dari oleh dan untuk masyarakat yang otonom itu lahir untuk berikan jawaban atas kegagalan tersebut.

Kopdes Merah Putih ini juga sesungguhnya tidak memiliki pijakan hukum karena dikembangkan hanya berdasarkan selera penguasa. Birokrasi sudah melampaui undang undang dan bahkan melanggar Undang Undang Dasar. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi, pasal 33 UUD NRI 1945, suatu sistem yang bekerja atas dasar kesadaran partisipatif warga untuk membangun ekonomi mereka melalui koperasi sebagai gerakan menolong diri sendiri secara bersama sama.

Rakyat itu yang berdaulat atas negara ini, tidak bisa pemerintah itu menginstruksi rakyat. Kita memilih Presiden itu untuk kita perintah bukan menyuruh rakyat untuk membentuk koperasi dengan kewenangan melampaui undang undang dan bahkan Undang Undang Dasar. Ini sudah melanggar hak rakyat dan berpotensi timbulkan moral hazard yang tinggi.

Pemerintah yang seharusnya menjadi penjaga kepentingan publik agar citra koperasi tetap terjaga justru bertindak sebaliknya, menjadi pengkreasi kerusakan koperasi serta mengulang ulang kesalahan lama seperti hulp spaarken bank ( bank berbantuan ) yang dikembangkan di jaman Kolonial Hindia Belanda hingga Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu yang sering diplesetkan sebagai Ketua Untung Duluan.

Koperasi itu per definisi, sebagaimana berlaku universal dan dijadikan kesepakatan gerakan koperasi di seluruh dunia adalah sebagai perkumpulan otonom dari orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan, serta aspirasi sosial, ekonomi dan budaya bersama melalui perusahaan yang dikelola dan dikendalikan secara demokratis. Berdasarkan definisi inilah koperasi itu dikembangkan dan dijadikan sebagai pijakan sehingga menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang kuat dan masif.

Perusakan koperasi oleh pemerintah ini sungguh disesalkan karena tepat dilakukan pada saat dunia sedang mengakui keberhasilan gerakan koperasi itu kuat sebagai tahanan sosial ekonomi domestik dengan ditetapkanya tahun 2025 sebagai Tahun Koperasi Internasional (International Year Cooperative). Saat dunia akui bahwa koperasi adalah alat efektif dalam upaya membangun pembangunan ekonomi yang utamakan kemanusiaan, keadilan dan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Penulis : Suroto,Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)