17 November 2026

Kusyani

MoneyTalk,Labuan Bajo – Seperti sudah diberitakan sebelumnya, bahwa Santosa Kadiman bertindak selaku penyelenggara ground breaking The Hotel St.Regis Labuan Bajo April 2022 lalu, dimana lokasi hotelnya ternyata tumpang tindih di atas tanah warga pemilik tanah di Kerangan, Labuan Bajo. Dan sejak saat itu para pemilik tanah melawan hingga kini.

Pemilik tanah melawan dan terjadi gugatan beruntun ke Pengadilan. Para pemilik tanah pantang mundur melawan gerombolan terduga mafia tanah, Santosa Kadiman, ahli waris Niko Naput, Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair yang bukan penerus jabatan fungsionaris adat.

“Setelah inkrah perkara perdata 11 ha ahli waris Ibrahim Hanta, dimana klaim hak 40 ha itu ternyata fiktif, maka terdapat 8 pemilik tanah lagi di kawasan itu melakukan gugatan perdata sejak April 2025. Perkara no.32, 33, 41 dan 44/2025. Minggu lalu, masuk lagi gugatan intervensi dari atas Kusyani, pemilik tanah 1 hektare, ke perkara perdata no.53/2025,” ujar Dr (c) Indra Triantoro, anggota tim kuasa hukum dari Kantor Advokat Sukawinaya-88 Law Firm & Partners, Kamis (11/12/2025) di Labuan Bajo

Menurutnya, ada pondok dari Kusyani pemilik tanah yang dihancurkan secara paksa oleh terduga otak mafia Santosa Kadiman dkk. Sekitar April 2025, pondok dan pagar di tanah itu dibongkar paksa oleh  preman dan oknum TNI.

“Pondok itu dibangun dengan biaya urunan sesama anggota Masjid. Mereka bikin pagar seng terbentang di batas jalan raya Labuan Bajo Kerangan di batas timur tanah Kusyani. Inilah cara-cara premanisme dalam merampas tanah dan rumah rakyat Labuan Bajo,” kata Indra.

Menurut Kusyani mengatakan, hampir dipastikan bahwa otak dibalik ini semua adalah terduga mafia tanah pembeli dan penjual 40 ha tanah fiktif. Yaitu Santosa Kadiman dan Nikolaus Naput (red-anak-anaknya). Terbukti Santosa Kadiman bangun pos baru miliknya itu di tanah miliknya, serta di pagar dipasang spanduk.

Dimana bertuliskan ‘tanah ini milik ahli waris Nikolaus Naput dan Beatrix Seran berdasarkan perolehan tanah adat 21 Oktober 1991. Padahal setahu Kusyani tanah berdasarkan surat itu lokasinya di tempat lain, dan sudah dibatalkan oleh fungsionaris adat 1998.

“Tanah itu tumpang tindih, karena berada di atas tanah warga dan sebagian tanah pemda,” kata Kusyani dengan nada tegang.

Katanya, tanah itu miliknya yang dibeli dari pemilik semula, perolehan tanah adat 1992. Dirinya berjanji akan mempertahankan tanah miliknya dan siap mati demi hak milik tersebut.

“Saya tidak takut mati sebagai manusia, kecuali takut kepada Tuhan,” ucap Kusyani berlinang air mata dan kertak gigi siap mati di tanah miliknya.

Kusyani menyatakan, sangat heran dalam perkara perdata di PN Labuan Bajo, no.53/2025. Dimana anak-anak Nikolaus Naput menggugat Ramang Ishaka dan Muhamad Syair.

Hal ini supaya tanah Nikolaus Naput dan Beatrix Seran yang sudah dibatalkan 1998 oleh fungsionaris alm. Ishaka dan Haku Mustafa diganti rugi oleh Ramang Ishaka dan Muhamad Syair. Karena kedua orang ini menurut anak-anak Nikolaus Naput adalah penerus otomatis jabatan Fungsionaris adat, alias mereka masih berkuasa sampai hari ini.

Padahal kata Kusyani, Ramang dan Syair bukan penerus jabatan fungsionaris adat. Mereka adalah ahli waris perdata biasa, bukan ahli waris tanah ulayat dan jabatan fungsionaris ulayat Nggorang.

“Oleh karena itu saya melakukan gugatan intervensi. Tergugatnya adalah Johanis van Naput, mewakili anak-anak Nikoloaus Naput dan Beatrix, Rosyina Yulti Mantuh, Santosa Kadiman, Ramang Ishaka dan Muhamad Syair, dll,” jelas Kusyani.

Sementara itu salah satu warga mengatakan, akan ada gugatan perdata oleh 3 Pemilik Tanah Kerangan lainnya. Dimana nantinya akan didaftarkan pada tahun 2026, 2028, 2031

“Kami juga akan melakukan gugatan perdata atas perlakuan terduga mafia tanah Santosa Kadiman dkk. Awal tahun 2026, 2029, dan 2031. Tanah kami tiba-tiba disertifikatkan oleh Nikolaus Naput, padahal orangtua kami dulu tidak pernah menjual tanahnya sampai 10 ha lebih kepada mereka. Kami siap mati di tanah leluhur kami,” ucap salah satu pemilik tanah di Kerangan.

Jon Kadis, S.H., salah satu anggota tim kuasa hukum penggugat mengatakan, bahwa memang benar klien kami Kusyani telah melakukan gugatan intervensi terhadap perkara no.53/2025. Tergugat-nya adalah Johanis van Naput mewakili anak-anak Niko Naput, Ramang & Syair, Santosa Kadiman, dkk minggu lalu.

“Pondok di tanah Kusyani dibongkar paksa, lalu tanah dipagari dan diduduki oleh tergugat. Sudah ada 5 orang melakukan gugatan (red-5 dari 8 orang) dengan total 4,1 ha. Dan nanti akan ada lagi pemilik asli di situ yang akan ajukan gugatan hingga tahun 2030an. Total tanah mereka sekitar 16 hektar semuanya,” kata Jon Kadis, SH, yang juga berdomisili di Labuan Bajo.

Menurutnya, para pemilik tanah ini memang berani bangkit pantang mundur saat ini. Karena mereka sudah tahu, bahwa jelas terbukti di Kejaksaan Agung bahwa Santosa Kadiman & Nikolaus Naput, mereka semua tidak punya dokumen tanah yang benar.

“Dokumen para terduga mafia tanah tersebut, idak ada aslinya dan dokumen tanah salah lokasi. Bahkan dokumen tanah tidak ada luas-nya, dll,” tutup Jon yang juga tokoh masyarakat adat-budaya Labuan Bajo.

MoneyTalk,Labuan Bajo – Suasana perjuangan tujuh petani pemilik lahan 3,1 hektare di hamparan Bukit Kerangan, Labuan Bajo, Manggarai Barat, kian memanas. Dalam seminggu terakhir, konflik yang selama ini bergulir senyap kembali mencuat.

Setelah beredar kabar tentang kehadiran Dandim 1630/Manggarai Barat di lokasi sengketa pada malam hari, 26 Oktober 2025. Kehadirannya disebut-sebut memicu ketegangan baru.

Dandim Muncul Setelah Magrib, Perintahkan Bongkar Pagar Warga

Menurut kesaksian warga, Dandim datang menggunakan mobil dinas dan meminta pemilik tanah membongkar pagar yang baru mereka bangun. Permintaan itu langsung ditolak.

“Kalau kami wajib bongkar pagar kami, ya silakan bongkar juga pagar yang dibuat Santosa Kadiman dan anak-anak Nikolaus Naput,” ujar Muhamad Hatta, salah satu pemilik tanah kepada media, Jumat malam (14/11/2025) di Labuan Bajo.

Pagar yang dimaksud warga adalah pagar yang dibangun pihak Santosa Kadiman sejak April 2025, yang menurut warga justru menutup akses jalan masuk ke lahan mereka.

Besoknya, Oknum TNI Menjemput Pemilik Tanah

Sehari setelah insiden itu, 27 Oktober 2025, oknum TNI berinisial LMFP disebut menjemput Muhamad Hatta dan memintanya ikut membongkar pagar. Menyadari ia dibawa sendirian, Hatta memilih turun dari mobil dan kembali ke rumah.

Padahal sebelumnya, situasi di lokasi terpantau kondusif setelah pihak Polres Manggarai Barat bertemu dengan kedua belah pihak. Warga dan para pekerja Santosa Kadiman bahkan terlihat saling menyapa.

“Tapi tiba-tiba Dandim datang dan langsung menyuruh bongkar pagar kami. Sementara pagar Santosa Kadiman dibiarkan begitu saja,” ujar Hatta.

Warga Melapor ke Pomdam IX Udayana: Ada Unsur Intimidasi

Atas insiden tersebut, para pemilik tanah melapor ke Pomdam IX/Udayana pada 4 November 2025. Laporan itu berisi dugaan ancaman dan intimidasi oleh oknum TNI-AD dalam konflik yang jelas-jelas merupakan perkara perdata dan tengah diperkarakan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

“Kehadiran oknum TNI ini justru memunculkan dugaan kuat ada pembekingan terhadap Santosa Kadiman dan ahli waris Nikolaus Naput,” kata Mustarang, salah satu pemilik tanah.

Kuasa Hukum: Dugaan Kuat Ada Pembekingan

Kuasa hukum warga, Indra Triantoro, S.H., M.H., menyebut tindakan oknum TNI janggal dan tidak dapat dipisahkan dari sengketa besar 40 hektare yang melibatkan nama Santosa Kadiman dan keluarga Nikolaus Naput.

“PPJB 40 hektare tahun 2014 itu kini terbukti fiktif berdasarkan putusan inkrah MA, 8 Oktober 2025. Tidak ada alas hak. Intel TNI pasti tahu itu, tetapi mengapa masih memberi ruang dengan hadir di lokasi dan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pihak?” ujar Indra.

Indra menegaskan, dugaan pembekingan terhadap pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sangat wajar muncul berdasarkan kejadian di lapangan.

Dandim Bantah Lewat Media, Warga Menyebutnya Bohong

Dalam pemberitaan media harianlabuanbajo.com hari ini, Dandim membantah keras seluruh tuduhan: mulai dari perintah bongkar pagar hingga dugaan mendatangi rumah warga.

Namun kuasa hukum warga menyebut bantahan itu tidak sesuai fakta.

“Itu bohong. Belasan keluarga kami ada di lokasi, dengar jelas apa yang diucapkan. Polisi saja bilang situasi kondusif kok. Lalu mengapa pagar Santosa Kadiman yang menutup jalan sejak April tidak dianggap masalah?” kata Indra.

Indra juga menilai pemberitaan tersebut tidak berimbang. “Itu berita monolog. Satu sumber saja. Harusnya cek juga ke Pomdam atau saksi-saksi di lapangan.”

Proses Laporan di Pomdam Terus Berjalan

Ketika ditanya perkembangan laporan, Indra menegaskan proses sedang berlangsung.

“Kami dan publik berharap Pomdam tidak hanya menegur, tapi memeriksa oknum tersebut secara resmi. Jika terbukti, maka bantahan Dandim di media adalah bentuk pembohongan publik,” ucap Indra.

Pemilik Tanah Tunjukkan Bukti Foto Aktivitas Oknum TNI

Seorang pemilik tanah, Kusyani, menunjukkan foto oknum TNI berseragam yang diduga mengawal pembongkaran pondok dan pembangunan pagar milik pihak lawan.

“Ini faktanya. TNI ada di lokasi, kawal bongkar paksa pondok saya,” kata Kusyani.

Ia juga menyoroti pemasangan spanduk yang mengklaim tanah atas nama ahli waris Nikolaus Naput berdasarkan “surat perolehan adat 1991”.

Padahal, menurut kesaksian Haji Ramang di Pengadilan Tipikor Kupang tahun 2021, sertifikat tersebut sudah dibatalkan fungsionaris adat sejak 1998, dan lokasi tanahnya berada di sisi timur Jalan Labuan Bajo–Batu Gosok, bukan di atas lahan para warga pelapor.