16 November 2026

Laode Kamaludin

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah prabowo melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menciptakan bencana paling menakutkan di indonesia Bahlil Lahadalia telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Aturan ini secara formal diklaim untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kepastian hukum pengelolaan air tanah. Namun, setelah dilakukan kajian terhadap substansi dan implikasinya di lapangan, kami memandang bahwa Permen ini lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi industri besar ketimbang perlindungan sumber daya air untuk rakyat dan lingkungan hidup.

Mekanisme Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT) dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah (PPAT) membuka ruang besar bagi industri air kemasan, pertambangan, dan manufaktur untuk mengambil air tanah dalam jumlah besar dengan prosedur yang berdampak pada lingkungan sosial di masyarakat

Permen esdm no 14 tahun 2024 yang di tanda tangani oleh Bahlil Lahadalia sebagai menteri esdm ini tidak menempatkan konservasi air tanah sebagai prioritas utama, padahal Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa air dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. “Air untuk rakyat bukan untuk korporasi”

keputusan peraturan menteri esdm no 14 tahun 2024 bertentangan dengan semanngat undang undang 1945 Pasal 33 Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 4: Menjamin hak rakyat atas air sebagai hak asasi manusia

Dampak nya cukup mengkwatirkan dan nyata terlihat contohnya di radius pengambilan air tanah mengalami penurunan tanah dan wilayah pesisir pantura

Dampak Sosial dan Ekologis serta Krisis air bersih di kawasan pemukiman padat karena air tanah dangkal tersedot oleh aktivitas industri dan Kerusakan ekosistem akuifer dan mata air, yang mengancam ketersediaan air generasi mendatang.

‘’Ketimpangan akses air, di mana korporasi besar mendapat legalitas penuh sementara masyarakat kecil terus kekurangan air bersih.’’

Demi masa depan anak cucu dan masyarakat dan NKRI kami santri bakti nusantasa menunntut :

Cabut Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 karena bertentangan dengan prinsip pengelolaan air berbasis hak rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 adalah bentuk komersialisasi sumber daya air tanah yang mengancam hak rakyat atas air dan masa depan ekologis Indonesia.

Kami menolak keras regulasi ini dan menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan seluruh praktik eksploitasi air tanah yang tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan.

“Air tanah bukan milik industri air adalah hak hidup rakyat!”

“Cabut Permen 14/2024, selamatkan air tanah Indonesia!”

Prioritaskan air tanah untuk kebutuhan rakyat, pertanian rakyat, dan konservasi lingkungan, bukan untuk kepentingan industri besar.

Penulis : Laode Kamaludin,Santri Bakti Nusantara

MoneyTalk, Jakarta – Koalisi Sipil Reformasi Polri (KORSPRI) menyerukan perlunya revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan fokus membatasi kewenangan Polri di bidang tindak pidana khusus, memperjelas fungsi intelijen, menempatkan Polri di bawah koordinasi kementerian sipil, serta menegaskan batas masa jabatan Kapolri dan sistem promosi berbasis prestasi.

Ketua KORSPRI Laode Kamaludin menegaskan bahwa revisi UU Polri adalah langkah krusial untuk memastikan kepolisian Indonesia benar-benar bekerja sebagai alat negara yang profesional, transparan, dan tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum.

“Kami melihat banyak pasal dalam UU Polri saat ini yang terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan. Wewenang penyidikan Tipikor, Tipiter, dan Tipidsus seharusnya dibatasi dan dialihkan pada lembaga khusus agar tidak terjadi konflik kepentingan,” ujar Laode Kamaludin dalam pernyataannya di Jakarta.

Dalam kajian KORSPRI, sedikitnya terdapat enam poin utama yang harus menjadi fokus revisi, Pembatasan kewenangan Tipikor, Tipiter, dan Tipidsus, Pasal 14 dan 15 perlu direvisi agar penyidikan tindak pidana khusus hanya dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti KPK atau Kejagung RI sesuai undang-undang khusus.

Pembatasan fungsi intelijen Polri, Polri hanya boleh menjalankan fungsi intelijen di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan intelijen strategis negara.

Penempatan Polri di bawah kementerian sipil, Pasal 8 UU Polri diubah agar Polri tidak langsung di bawah Presiden, melainkan di bawah Kementerian untuk memperkuat pengawasan sipil.

Pembatasan masa jabatan Kapolri , Ditambah pasal baru yang membatasi masa jabatan Kapolri maksimal 3 tahun.

Sistem promosi berbasis merit dan prestasi, Pasal 25 dan 32 diperkuat agar pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat didasarkan pada kinerja dan integritas, bukan kedekatan atau senioritas.

Lebih lanjut, Laode Kamaludin menekankan bahwa reformasi Polri tidak boleh dilihat semata sebagai isu internal kepolisian, melainkan bagian penting dari reformasi demokrasi.

“Kita ingin Polri yang berpihak pada warga negara, bukan pada kekuasaan. Polri harus bekerja berdasarkan hukum dan prestasi, bukan karena kedekatan atau perintah politik,” tegasnya.

KORSPRI menilai bahwa kelembagaan kepolisian yang sehat dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dan menjadi pondasi supremasi hukum yang sesungguhnya.

KORSPRI juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah agar membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan revisi UU Polri.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk ikut mengawal proses revisi ini. Tanpa reformasi Polri, tidak mungkin kita bicara soal penegakan hukum yang adil dan beradab,” tutup Laode Kamaludin.

MoneyTalk,Jakarta – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera meninjau kembali Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan mencabut izin operasi PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua LPBINU DKI Jakarta, Laode Kamaludin, menyusul keberadaan pagar beton laut sepanjang tiga kilometer yang dibangun oleh PT KCN di wilayah pesisir.

Menurut Laode, pagar beton tersebut telah mengganggu aktivitas nelayan setempat dan menimbulkan keresahan di masyarakat pesisir. “Pagar beton ini membatasi ruang gerak nelayan, menghambat akses mereka ke laut, dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan reklamasi di masa mendatang, meskipun pihak PT KCN mengklaim hanya untuk kepentingan pelabuhan,” tegas Laode dalam keterangan resminya.

Laode menambahkan, PT KCN bukan hanya menghadirkan masalah melalui proyek pagar beton laut, tetapi juga memiliki catatan panjang persoalan yang merugikan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, LPBINU DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk tidak hanya mengevaluasi Amdal, tetapi juga mengambil langkah tegas berupa pencabutan izin operasi perusahaan tersebut demi melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.

“Pemprov DKI harus berpihak pada masyarakat, bukan pada korporasi yang merugikan mereka. Kita harus menjaga pesisir Jakarta agar tidak berubah menjadi kawasan reklamasi terselubung,” tutup Laode.