MoneyTalk.id,Jakarta – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Desakan ini dilayangkan menyusul adanya dugaan ketidakberesan dalam proyek pengadaan laptop guru di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp33,2 miliar.
Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, menegaskan bahwa lembaga antirasuah harus bersikap independen, tegas, dan fokus menelisik kasus ini. Pasalnya, spesifikasi produk laptop yang akan dibeli pada tahun anggaran 2025 tersebut dinilai masih abu-abu dan belum tercantum secara jelas.
“KPK harus memanggil dan meminta klarifikasi kepada Gus Ipul karena tidak jelas spesifikasi laptop yang akan dibeli tersebut,” ujar Pamit Andrianto, Minggu (20/09/26).
Lebih lanjut, Pamit mengingatkan KPK agar tidak melunak atau terpengaruh oleh kunjungan yang pernah dilakukan oleh Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK beberapa waktu lalu. Diketahui, kedatangan Mensos saat itu berdalih untuk meminta nasihat terkait proses pengadaan di Kemensos tahun 2026, khususnya program Sekolah Rakyat.
“Pesta Muktamar NU sudah selesai. Saatnya lembaga antirasuah fokus mengusut tuntas pengadaan laptop ini. KPK jangan lembek meskipun yang bersangkutan pernah berkunjung untuk meminta nasihat,” tegas Pamit.
Sebelumnya, desakan serupa juga disuarakan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.Ia meminta KPK untuk segera memeriksa Gus Ipul bersama Sekretaris Jenderal Kemensos guna memberikan keterangan transparan terkait proses pengadaan barang tersebut.
Uchok secara khusus menyoroti penggunaan metode e-purchasing melalui Katalog Elektronik (e-Katalog). Menurutnya, metode serupa pernah digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pengadaan laptop periode 2020–2022 dengan nilai fantastis hampir mencapai Rp10 triliun, yang pada akhirnya berujung pada proses hukum akibat sejumlah masalah penyimpangan.
ASNI berharap KPK dapat segera mengambil langkah proaktif demi mengawal keuangan negara dan mencegah potensi kerugian anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.
