18 November 2026

Majelis Kehormatan Hakim

MoneyTalk.id,Jakarta – Persoalan pengawasan hakim di Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat perbedaan penafsiran kewenangan antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Konflik mengenai batas antara pengawasan perilaku hakim dan teknis yudisial dinilai perlu segera diselesaikan agar independensi peradilan tetap terjaga tanpa mengabaikan akuntabilitas hakim.

Ketua Komisi Yudisial RI, Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., mengusulkan pembentukan Badan Pengawas Hakim Terpadu (BPHT) sebagai model kolaborasi antara KY dan MA. Gagasan tersebut ditujukan untuk mengintegrasikan mekanisme pengawasan hakim sekaligus mengakhiri persoalan dualisme kewenangan yang selama ini menimbulkan perbedaan penafsiran.

Dalam naskah berjudul Membangun Model Kolaborasi Pengawasan Hakim tertanggal 26 Oktober 2026, Abdul Chair menilai independensi peradilan tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas dan pengawasan. Menurutnya, pengawasan yang melemah justru dapat berdampak buruk terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Ia menyoroti persoalan penentuan batas teknis yudisial yang kerap menjadi sumber perbedaan pandangan antara KY dan MA. Ketidakjelasan batas tersebut dinilai telah menghambat tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang dikeluarkan KY.

“Persoalan yang berkepanjangan itu sampai kini belum menemukan suatu resolusi,” demikian pokok persoalan yang diuraikan dalam naskah tersebut.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tingginya jumlah rekomendasi KY yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan menyangkut teknis yudisial.

Abdul Chair mencatat, sepanjang 2005 hingga 2025, sebanyak 75 persen putusan KY disebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial.

Angka tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam hubungan pengawasan antara kedua lembaga. Namun, untuk menilai skala persoalan secara menyeluruh, diperlukan pula informasi mengenai jumlah keseluruhan rekomendasi, klasifikasi kasus, serta rincian alasan penolakan atau tidak ditindaklanjutinya setiap rekomendasi.

Menurut Abdul Chair, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menempatkan teknis yudisial sebagai wilayah eksklusif MA. Sebaliknya, pengawasan KY terhadap perilaku hakim juga harus dirancang sedemikian rupa agar tidak berubah menjadi intervensi terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara.

“Tidak dapat dipungkiri, jika putusan hakim menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial, tentu akan dianggap sebagai intervensi terhadap kemandirian hakim. Di sisi lain penentuan teknis yudisial jika hanya dimaksudkan sebagai domain Mahkamah Agung semata adalah juga tidak dapat dibenarkan,” tulisnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan untuk menemukan batas yang jelas antara kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan dan kewajiban mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai kode etik.

Abdul Chair menjelaskan, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim, tetapi menurut analisisnya belum memberikan batas yang cukup jelas mengenai persoalan teknis yudisial dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Pengawasan internal terhadap perilaku hakim dilakukan oleh MA, sedangkan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim dilakukan oleh KY.

Perbedaan fungsi tersebut, menurut Abdul Chair, turut memengaruhi hubungan kedua lembaga dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Ia juga menyoroti status putusan KY yang berbentuk usulan atau rekomendasi sehingga tindak lanjutnya menjadi salah satu titik persoalan.

Karena itu, ia menilai diperlukan penyelarasan pemahaman mengenai kewenangan masing-masing lembaga. Upaya tersebut tidak harus sepenuhnya menunggu perubahan undang-undang, tetapi dapat dimulai melalui penafsiran yang lebih progresif terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Abdul Chair berpandangan, MA dan KY perlu membangun kesamaan paradigma mengenai pengawasan hakim. Tujuannya bukan untuk mengurangi independensi peradilan, melainkan memastikan kebebasan hakim berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap kode etik dan prinsip akuntabilitas.

Gagasan utama yang ditawarkan Abdul Chair adalah membentuk Badan Pengawas Hakim Terpadu atau BPHT sebagai wadah bersama KY dan MA.

Badan tersebut dirancang untuk melakukan penilaian awal terhadap dugaan pelanggaran hakim sekaligus menentukan jalur penanganan berdasarkan karakter persoalannya.

Dalam usulannya, BPHT melibatkan unsur pimpinan pengawasan dari MA dan KY, dengan dukungan tenaga ahli yang memiliki kompetensi memadai. Kedua pihak ditempatkan sebagai penjamin mutu dalam pelaksanaan pengawasan terpadu.

Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperjelas apakah suatu laporan berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) atau murni menyangkut persoalan hukum acara.

Jika persoalan tersebut murni berkaitan dengan hukum acara, penanganannya tidak diarahkan menjadi perkara etik semata-mata karena adanya ketidakpuasan terhadap putusan hakim.

Sebaliknya, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, perkara dapat diproses melalui mekanisme yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Abdul Chair mengusulkan agar pelanggaran ringan dan sedang ditangani melalui sidang pleno. Sementara itu, pelanggaran berat tetap diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim.

Ia juga menegaskan bahwa penyimpangan hukum acara yang mengandung indikasi tindak pidana, seperti dugaan praktik transaksional, perlu dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Dengan pembagian tersebut, pengawasan diharapkan tidak mencampuradukkan perbedaan penafsiran hukum dengan pelanggaran etik ataupun dugaan tindak pidana.

Dalam desain BPHT, Abdul Chair mengusulkan agar komisioner KY menjalankan fungsi sebagai pengendali pengawasan.

Menurutnya, fungsi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih pembinaan hakim atau mencampuri kewenangan MA dalam teknis peradilan. Sebaliknya, pendekatan tersebut diarahkan untuk membangun pembagian tanggung jawab antara kedua lembaga.

Ia menggunakan prinsip shared responsibility atau tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hakim sebagai landasan gagasannya.

Abdul Chair juga membandingkan konsep koordinasi tersebut dengan pengaturan dalam Undang-Undang Kelautan, yang memberikan peran koordinatif kepada Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum di bidang kemaritiman.

Melalui model kolaborasi, KY dan MA diharapkan tidak lagi memandang kewenangan pengawasan sebagai dua wilayah yang saling berhadapan. Keduanya justru perlu membangun mekanisme kerja bersama dengan batas kewenangan yang terukur.

Meski demikian, pembentukan badan baru tersebut membutuhkan perumusan yang jelas mengenai dasar hukum, kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, serta hubungan kelembagaan dengan mekanisme pengawasan yang telah ada.

Hal itu penting agar integrasi pengawasan tidak justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan baru.

Abdul Chair menilai penyelesaian konflik pengawasan tidak cukup hanya melalui perubahan aturan dan pembentukan struktur kelembagaan. Budaya kerja yang mendukung kolaborasi juga menjadi faktor penting.

Ia merujuk pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai komponen kultural dalam sistem hukum serta pandangan von Savigny tentang peran budaya dalam pembentukan hukum di masyarakat.

Dalam pandangannya, kualitas aturan dan struktur kelembagaan tidak akan menghasilkan pengawasan efektif jika tidak didukung sikap saling memahami, kepercayaan, dan solidaritas di antara unsur birokrasi.

Karena itu, ia mendorong penerapan collaborative governance, yakni tata kelola kolaboratif yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun kesepakatan bersama.

Pendekatan tersebut dinilai relevan karena persoalan pengawasan hakim tidak dapat diselesaikan secara optimal oleh satu lembaga saja.

Melalui kerja sama, KY dan MA diharapkan mampu mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi, tanpa menghilangkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Usulan BPHT pada dasarnya berangkat dari kebutuhan untuk mendamaikan dua prinsip penting dalam negara hukum, yakni independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas hakim.

Independensi diperlukan agar hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Namun, independensi tidak berarti hakim terbebas dari pengawasan atas perilaku dan kepatuhan terhadap kode etik.

Sebaliknya, pengawasan juga tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menekan hakim hanya karena putusannya tidak sejalan dengan kepentingan pihak tertentu.

Karena itu, keberhasilan model pengawasan terpadu akan sangat bergantung pada kejelasan batas antara pemeriksaan etik, evaluasi administrasi peradilan, dan penilaian terhadap substansi putusan.

Jika batas tersebut dirumuskan secara transparan, BPHT berpotensi menjadi ruang koordinasi yang memperkuat akuntabilitas tanpa mereduksi kemerdekaan hakim.

Sebaliknya, jika kewenangan dan prosedurnya tidak dirumuskan secara cermat, badan tersebut berisiko memindahkan konflik lama ke dalam struktur baru.

Dalam penutup naskahnya, Abdul Chair menegaskan pentingnya membangun sistem dan mekanisme pengawasan yang kolaboratif. Ia berharap pengawasan terpadu dapat membuat evaluasi kompetensi, pemenuhan standar, dan peningkatan profesionalisme hakim menjadi lebih terukur dan terarah.

Gagasan tersebut menempatkan kerja sama KY dan MA sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki tata kelola pengawasan peradilan. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan gagasan itu ke dalam desain kelembagaan yang memiliki dasar hukum kuat, prosedur transparan, serta jaminan bahwa pengawasan tidak berubah menjadi intervensi terhadap kebebasan hakim.