22 November 2026

Matadi

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Kerukunan Orang Betawi (KERABAT), Matadi kerap disapa Adong menyatakan Orang – orang dinas di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta selalu membuat program untuk masyarakat Betawi. Anggaran APBD setiap tahun selalu dialokasikan demi kemajuan masyarakat Betawi.

“Tapi sayang, menurut Kami selama ini ASN di Dinas-dinas Pemprov Daerah Khusus Jakarta, masyarakat Betawi dalam program yang menggunakan anggaran APBD Daerah Khusus Jakarta hanya sebagai komoditas dan cari cuan oleh oknum mereka saja,” tegas Adong.

“Coba lihat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2024 mempunyai Program Belanja Makanan dan Minuman Pendampingan Batik Betawi sampai sebesar Rp 117.000.000,” ungkap Adong.

“Anggaran pendamping masyarakat Betawi ini sangat besar sekali. Seolah oleh dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DK Jakarta begitu sangat memperihatinkan kepada masyarakat Betawi,” tegas Adong.

Padahal, lanjut Adong belum tentu masyarakat Betawi bisa menikmatinya. Selain belanja makanan dan minuman juga pendampingan batik betawi, masih ada lagi anggaran untuk Honorarium narasumber pendampingan batik Betawi sebesar Rp 432.000.000,” terang Adong.

Untuk itu Kerabat mendesak kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta agar segera menyelidiki atas dugaan anggaran-anggaran ganda di dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta yang dipimpin Kepala Dinas, Elisabeth Ratu Rante Allo,” tegas Adong.

“Dan juga anggaran-anggaran ganda yang patut diselidiki Kejati Jakarta seperti Pertama, Pada anggaran tahun 2024 ada Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Timur sebesar Rp 85.140.000.

“Kedua, Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Barat sebesar Rp 85.140.000,” paparnya.

“Ketiga, Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Utara sebesar Rp 85.140.000,” terang Adong.

“Keempat, Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Pusat sebesar Rp 85.140.000,” ungkapnya.

Selanjutnya,
Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Selatan sebesar Rp 85.140.000,” pungkas Adong.

MoneyTalk,Jakarta – Ketua Umum Kerukunan Orang Betawi (KERABAT), Matadi kerap disapa Adong mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kasus dugaan korupsi Double anggaran atau Mark Up di event Pemilihan Abang None 2024 dan Menelusuri Harta Kekayaan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKJ, Andhika Permata.

Matadi mendesak KPK memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Andhika Permata untuk penyelidikan dugaan korupsi Anggaran event Pemilihan Abang None Jakarta 2024 dan Telusuri Harta Kekayaan yang tidak sesuai LHKPN,” kata Ketum Kerabat, Matadi dalam keterangannya Sabtu, (18/1/2025).

Ada keanehan dalam realisasi anggaran di Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk Empat Proyek event Pemilihan Abang dan None Jakarta pada tahun 2024,” ungkap Matadi.

Proyek Pertama, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah Event Pemilihan Abang dan None Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp 8.019.570.463.

Dan Anggaran sebesar Rp 8.019.570.463 ini untuk beberapa kegiatan seperti untuk dihabiskan membayar Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara.

Proyek Kedua, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta adalah Pemberdayaan Abang dan None Jakarta Dengan Anggaran sebesar Rp 882.750.000 untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.

Proyek Ketiga Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta adalah Pemilihan Abang dan None Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp 17.500.000 untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.

“Selanjutnya Proyek Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Penjilidan Soft Cover sebesar Rp 553.046 untuk Pemberdayaan Abang dan None Jakarta,” tegas Matadi.

Selain itu Matadi minta KPK untuk menelusuri Harta Kekayaan yang dimiliki Kadis Parekraf DKJ dimana Data laporan yang tercantum dalam LHKPN Andhika Permata yang disampaikan 24 Maret tahun 2023 diduga tidak sesuai dengan aktual Asset yang dimiliki Andhika Permata,” ungkap Matadi.

Harta kekayaan yang dilaporkan mencakup Tanah dan Bangunan, Alat transportasi dan mesin, Harta bergerak lainnya, Kas dan setara kas, serta Total Hutang.

Dari seluruh jenis harta kekayaan yang dilaporkan, terlihat Bahwa Tanah dan Bangunan menjadi jenis Harta kekayaan yang paling banyak dimiliki oleh Kadis Parekraf DKJ, Andhika Permata.

“Selain itu, terdapat juga Alat transportasi dan mesin yang dilaporkan dalam LHKPN. Salah satunya adalah Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2018 yang ngakunya dimiliki oleh Andhika Permata dengan nilai mencapai sebesar Rp 110.000.000, Padahal dalam penelusuran faktanya dimiliki atas nama istrinya Vira Marselina,” papar Matadi.

“Bahwa data laporan LHKPN yang disampaikan Andhika Permata ke KPK terdapat perbedaan antara Data dalam dokumen dengan Aktual Harta Kekayaan yang sebenarnya,” ungkapnya.

“Dalam LHKPN tercatat kepemilikan Tanah dan Bangunan ada di wilayah Kota Bekasi, Bogor, Kota Depok dan Jakarta Selatan, namun tempat tinggal sesuai KTP berada di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara tidak dilaporkan,” terang Matadi.

“Terkait Mobil atas nama istri dan Rumah mewah di kawasan Kelapa Gading Kami minta KPK untuk menelusuri,” ucap Matadi.

“Kami mendesak KPK untuk memeriksa kasus dugaan korupsi ini, Dan segera memeriksa serta memanggil Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKJ, Andhika Permata,” tegas Matadi.

Kerabat juga mengajak Masyarakat Jakarta untuk Bersih-bersih mengawasi dan mengawal kinerja Dinas-dinas di Pemprov Daerah Khusus Jakarta agar tidak ada lagi kasus-kasus korupsi seperti yang terjadi di Dinas Kebudayaan DKJ,” pungkas Matadi.

MoneyTalk,Jakarta – Ketua Umum Kerukunan Orang Betawi (Kerabat) Apresiasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta yang melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kebudayaan DKJ dan mendesak untuk segera menetapkan tersangka terkait pelaku korupsi tersebut. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI yang bersumber dari Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi DKJ Tahun Anggaran 2023 sebesar 150 Milyar. kata Ketua Kerabat, Matadi kerap disapa Adong dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Kamis, (19/12/2024).

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKJ Syahron Hasibuan mengatakan, penggeledahan dilakukan hari Rabu, (18/12/2024) oleh jajaran penyidik pada Bidang Pidana Khusus. Penggeledahan dilakukan di lima lokasi, yaitu Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKJ di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kantor EO GR-Pro, serta tiga rumah tinggal ASN, dua di antaranya di Kebon Jeruk dan satu di Matraman.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita beberapa unit laptop, handphone, PC, dan flashdisk yang bakal dianalisis forensik. Selain itu, ada pula uang tunai, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya, maupun ratusan stempel palsu.

Ratusan stempel kelompok seni disita dari Kantor Dinas, di kantor EO, serta rumah ASN.

“Penggeledahan dan penyitaan dilakukan guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” sambung Syahron.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kejati DKJ sudah mengumpulkan data dan bahan keterangan terhadap dugaan penyimpangan pada kegiatan-kegiatan di DInas Kebudayaan DKJ sejak November lalu. Pada Selasa, (17/12/2024) kemarin, Syahron menyebut penyidik menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut.

“Yang bersumber dari Anggaran Dinas Kebudayaan DKJ TA 2023 dengan nilai kegiatan kurang lebih sebesar Rp150 miliar,” pungkas Syahron.

Menurut Adong Ketua umum Kerukunan Orang Betawi (Kerabat) sejak awal kerap mengkritisi Dinas Kebudayaan DKJ serta memperjuangkan sanggar-sanggar seni Betawi untuk berani bersuara.

Namun Adong kala itu malah didzalimi dan disudutkan oleh oknum Dinas Kebudayaan dengan memaksa untuk menyampaikan permohonan maaf dan divideokan serta disebarkan.

Adong kala itu selalu bersikap kritis terlebih sebagai pengurus ormas kebetawian, maka sikap yang diambil oleh Saya merupakan sebuah kewajiban moral dalam mengontrol dalam hal ini Dinas Kebudayaan DKJ yang notabene bersinggungan langsung dengan Hal-hal yang bersifat kebetawian.

Adong menerangkan ini bagian upaya kontrol dari masyarakat atas berbagai kebijakan pemprov sebuah hal yang wajar bahkan wajib sebagai bentuk kecintaannya sebagai putera Betawi.

“Terkait surat permohonan maaf Saya selaku ketua umum Kerabat menuturkan bahwa dirinya tidak tahu akan diminta menandatangani surat pernyataan tersebut,” kenang Adong kala itu.

“Saya diundang oleh Kadisbud, namun saya tidak tahu jika diminta untuk menandatangani surat pernyataan permohonan maaf tersebut” kata Adong.

“Dihadapan Kadis dan beberapa stafnya, Ya Saya tandatangani aja jika itu dianggap sebuah kekeliruan sebagaimana yang telah saya sampaikan dibeberapa media,” jelas Adong.

“Namun yang Saya sesalkan adalah Bahwa video permohonan maaf tersebut disebarluaskan. Karena sebagai pejabat publik tentunya harus lebih arif dan bijaksana dalam mengambil sikap, keputusan maupun tindakan” tutup Adong.