21 November 2026

Menkomdigi

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, yang menyampaikan keberatan kepada perusahaan teknologi global Meta Platforms terkait kebijakan moderasi konten di platform Facebook.

Menurut Mahfudz, sikap pemerintah tersebut menunjukkan komitmen dalam menjaga keadilan ruang digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menjadikan media sosial sebagai ruang publik baru bagi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa saat ini arus informasi di media sosial bergerak sangat cepat dan melintasi batas negara. Kondisi tersebut membuat pengelolaan informasi menjadi isu penting agar ruang digital tetap sehat, terbuka, serta tidak menimbulkan bias terhadap isu tertentu.

“Langkah yang diambil Menkomdigi merupakan bentuk keberanian pemerintah dalam menyuarakan kepentingan publik. Platform digital global yang beroperasi di Indonesia juga harus memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam mengelola ruang informasi,” ujar Mahfudz dalam pernyataannya, Senin (9/3/2026).

Mahfudz menilai, kebijakan moderasi konten pada platform digital global harus dijalankan secara konsisten dan transparan. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan dalam penerapan standar moderasi yang kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Di satu sisi, sejumlah konten tertentu dapat dengan cepat dihapus atau dibatasi oleh sistem moderasi platform. Namun di sisi lain, berbagai konten yang berisi hoaks, disinformasi, maupun informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat masih sering beredar cukup lama sebelum ditangani.

Ia juga menyinggung beberapa kasus yang berkaitan dengan isu kemanusiaan internasional. Menurutnya, konten yang berkaitan dengan situasi di Palestina dalam sejumlah kasus justru mengalami pembatasan relatif cepat, sementara konten menyesatkan lainnya masih dapat beredar luas di ruang digital.

“Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi dan transparansi standar moderasi yang diterapkan oleh platform digital global,” kata Mahfudz.

Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah untuk mendorong perusahaan teknologi global agar lebih terbuka dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan moderasi konten.

Mahfudz menegaskan bahwa platform digital saat ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan teknologi, tetapi juga telah berkembang menjadi pengelola ruang publik global yang memiliki pengaruh besar terhadap arus informasi dan pembentukan opini masyarakat.

Menurutnya, kehadiran perusahaan teknologi di berbagai negara juga membawa tanggung jawab sosial yang besar. Sistem algoritma serta kebijakan moderasi konten perlu dirancang secara adil agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak setara terhadap isu tertentu.

Di sisi lain, Mahfudz juga mengingatkan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat. Kemampuan untuk membedakan antara informasi yang valid dan konten manipulatif menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas ruang informasi di era digital.

“Penyebaran hoaks dan disinformasi bukan hanya merusak kualitas informasi, tetapi juga berpotensi memicu polarisasi sosial yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola ruang digital ke depan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi global, serta masyarakat.

Mahfudz menilai langkah proaktif pemerintah dalam menyuarakan keberatan terhadap kebijakan platform digital global merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

“Ruang digital harus menjadi sarana yang memperkuat demokrasi, memperluas solidaritas kemanusiaan, serta menjaga kualitas informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pada Selasa (05/11), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi), Meutia Hafid, mengumpulkan tiga pakar siber ternama tanah air di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber dan digitalisasi di Indonesia.

Tiga pakar siber yang diundang adalah Pratama Persada, chairman lembaga riset siber Sisrek; Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dari Vaksinom; dan Ruby Alamsyah, ahli digital forensik. Ketiganya memiliki pengalaman luas dalam bidangnya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memperbaiki kebijakan serta melawan ancaman di dunia maya.

Pertemuan ini melibatkan para pakar yang sudah diakui kiprahnya dalam dunia siber dan keamanan digital. Mereka adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan kebijakan digital Indonesia.

Pratama Persada. Sebagai chairman dari Sisrek, lembaga riset siber, Pratama dikenal dengan keahlian dalam menganalisis dan merancang kebijakan mengenai data dan keamanan siber. Melalui riset-risetnya, Sisrek telah banyak berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait ancaman di dunia maya.

Alfons Tanujaya. Sebagai pakar keamanan siber dari Vaksinom, Alfons memiliki pengalaman dalam merancang sistem keamanan digital yang lebih solid. Vaksinom sendiri dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi yang berfokus pada solusi perlindungan data di era digital. Keahlian Alfons di dunia siber sangat penting untuk melindungi data sensitif dari ancaman yang terus berkembang.

Ruby Alamsyah. Sebagai ahli digital forensik, Ruby memiliki peran penting dalam penyelidikan kejahatan dunia maya. Keahlian dalam digital forensik memungkinkan Ruby untuk menganalisis bukti-bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki celah-celah keamanan dalam sistem digital Indonesia.

Pertemuan dengan tiga pakar siber tersebut bukan sekadar diskusi biasa. Menkomdigi menerima berbagai masukan mengenai pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan di sektor keamanan digital Indonesia. Beberapa isu yang disoroti dalam pertemuan ini antara lain:

Peraturan Turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP). Salah satu fokus utama adalah pengembangan aturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan. Menurut Pratama Persada, UUPDP yang disahkan pada tahun 2023 masih memerlukan sejumlah peraturan teknis untuk implementasi yang lebih efektif. Dalam diskusi tersebut, Pratama menggarisbawahi perlunya penguatan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, yang harus memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi dengan baik.

Penyelesaian Masalah Judi Online. Masalah judi online yang semakin marak di Indonesia juga menjadi topik yang mendapat perhatian serius. Judi online tidak hanya berdampak buruk pada masyarakat, tetapi juga menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber untuk menyalahgunakan data pribadi. Alfons Tanujaya menekankan bahwa perlu ada tindakan lebih tegas dalam menanggulangi judi online. Selain penegakan hukum yang lebih keras, Alfons juga mengusulkan pendekatan berbasis teknologi untuk memantau dan mencegah peredaran situs judi online, termasuk melalui sistem pemblokiran yang lebih efektif dan penggunaan AI untuk mendeteksi situs ilegal.

Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber. Ruby Alamsyah menekankan pentingnya penguatan infrastruktur keamanan siber, terutama untuk melindungi sektor-sektor vital seperti perbankan, kesehatan, dan pemerintahan. Sistem keamanan yang lebih kuat dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman dari serangan siber yang semakin canggih. Oleh karena itu, penting bagi Komdigi untuk terus memperbarui sistem pengamanan digital dan memastikan bahwa seluruh infrastruktur teknologi memiliki lapisan perlindungan yang memadai.

Setelah pertemuan dengan ketiga pakar siber, Meutia Hafid mengajak mereka untuk melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komdigi. Ditjen Aptika bertanggung jawab dalam mengelola aplikasi-aplikasi yang mendukung digitalisasi di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan langsung kepada para pakar mengenai upaya yang telah dilakukan Ditjen Aptika dalam memperkuat ekosistem digital Indonesia. Selain itu, Meutia juga berharap para pakar dapat memberikan saran dan rekomendasi terkait kebijakan yang lebih baik dalam menangani tantangan-tantangan digital yang dihadapi Indonesia, mulai dari masalah privasi hingga ancaman terhadap infrastruktur digital negara.

Dengan semakin pesatnya transformasi digital di Indonesia, tantangan dalam memastikan keamanan dunia maya semakin kompleks. Menkomdigi Meutia Hafid dan para pakar siber yang dikumpulkan memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pemain dalam ekosistem digital global, tetapi juga melindungi data dan informasi yang dimiliki oleh setiap warganya.

Pekerjaan rumah yang dihadapi Indonesia tidak hanya tentang membuat kebijakan yang efektif, tetapi juga tentang penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Kolaborasi antara pemerintah, pakar siber, dan masyarakat sangat penting agar Indonesia dapat menghadapi tantangan digital dengan lebih percaya diri dan aman.

Langkah Menkomdigi Meutia Hafid untuk mengumpulkan tiga pakar siber ternama ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat infrastruktur dan kebijakan terkait keamanan digital. Dengan melibatkan pakar-pakar yang berkompeten, Meutia berharap Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman-ancaman dunia maya dan dapat melanjutkan transformasi digital dengan aman. Kolaborasi antara pemerintah dan pakar siber akan menjadi kunci sukses dalam menjaga keamanan data pribadi serta memerangi kejahatan siber, termasuk judi online, yang terus.(c@kra)