MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali kembali memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang paling dominan berbicara kepada publik di tubuh PT Pertamina (Persero). Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti peran Laode Sulaeman yang dinilainya lebih sering muncul dalam menjelaskan persoalan Pertamina dibandingkan Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri.
Uchok mempertanyakan pembagian peran dan tanggung jawab di perusahaan energi milik negara tersebut. Menurut dia, publik bisa dibuat bingung ketika sosok yang menjelaskan persoalan operasional perusahaan bukan direktur utama yang secara resmi memimpin Pertamina.
“Publik itu dibuat bingung, Direktur Utama PT Pertamina itu siapa sih? Apakah Laode Sulaeman atau Simon Aloysius Mantiri yang namanya tercatat resmi? Atau secara diam-diam kursi jabatan Dirut sudah diambil oleh Laode Sulaeman dari Simon Aloysius Mantiri tanpa pelantikan?” tanya Uchok kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
Pernyataan tersebut merupakan sindiran kritis Uchok terhadap penampilan para pejabat Pertamina di ruang publik. Ia menilai krisis BBM di Bali seharusnya menjadi momentum bagi jajaran direksi untuk menjelaskan secara terbuka persoalan distribusi, penyebab antrean, serta langkah konkret untuk memulihkan pasokan.
Uchok menyoroti perbedaan intensitas komunikasi publik antara Laode Sulaeman dan Simon Aloysius Mantiri ketika persoalan BBM di Bali menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Uchok, Laode terlihat lebih menonjol dalam memberikan penjelasan, sementara Simon dinilainya relatif irit berbicara. Ia juga mempertanyakan sikap Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, serta jajaran komisaris lainnya dalam merespons persoalan tersebut.
“Coba lihat krisis BBM di Bali, yang banyak bicara itu Laode Sulaeman. Sedangkan Simon Aloysius Mantiri irit berbicara. Apalagi komisaris lain, atau Komisaris Utama Mochamad Iriawan diam dan hanya memperhatikan dengan saksama,” ujar Uchok.
Bagi CBA, persoalan ini bukan hanya menyangkut siapa yang paling sering tampil di hadapan media. Lebih jauh, hal tersebut menyangkut kejelasan kewenangan, akuntabilitas, dan tanggung jawab pejabat dalam menjelaskan masalah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ketika masyarakat menghadapi antrean BBM, publik membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai ketersediaan stok, distribusi ke SPBU, kendala transportasi, dan waktu normalisasi pasokan. Penjelasan itu semestinya disampaikan secara terkoordinasi oleh manajemen yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan.
Uchok mengakui Laode Sulaeman merupakan salah satu komisaris Pertamina. Namun, ia mengingatkan bahwa fungsi komisaris berbeda dengan direksi yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
“Semua orang tahu bahwa Laode Sulaeman itu salah satu Komisaris PT Pertamina. Tapi bukan porsi untuk menjelaskan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali disebabkan kendala distribusi,” kata Uchok.
Dalam tata kelola perusahaan, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sedangkan dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Karena itu, menurut kritik Uchok, penjelasan mengenai persoalan teknis distribusi BBM semestinya menjadi tanggung jawab manajemen operasional Pertamina.
Meski demikian, komisaris tetap dapat menyampaikan keterangan kepada publik sesuai kewenangan dan penugasan perusahaan. Persoalan yang disoroti CBA adalah perlunya batas peran yang jelas agar masyarakat tidak kebingungan menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Uchok menilai, apabila persoalan distribusi BBM di Bali memang terjadi akibat kendala tertentu, Pertamina perlu menyampaikan data dan penjelasan resmi. Masyarakat tidak cukup hanya menerima pernyataan umum bahwa masalah berada pada distribusi, tanpa penjelasan mengenai penyebab, wilayah terdampak, dan langkah penyelesaiannya.
Kritik Uchok terhadap Laode Sulaeman juga berkaitan dengan posisinya sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
CBA meminta Laode lebih memusatkan perhatian pada tugasnya di kementerian, terutama pelayanan administrasi perizinan bagi perusahaan sektor migas, termasuk perusahaan menengah.
Uchok menilai, jangan sampai perhatian terhadap persoalan Pertamina membuat pekerjaan utama di lingkungan ESDM justru terabaikan.
Sorotan itu menjadi semakin tajam setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan teguran kepada Dirjen Migas terkait pelayanan kepada perusahaan menengah.
“Saya minta sama Pak Dirjen jangan hanya ngurus perusahaan yang besar-besar. Yang menengah juga diurus,” ujar Bahlil saat meresmikan operasi kilang mini di Kabupaten Karawang, Kamis, 15 Oktober 2026, sebagaimana dikutip dalam keterangan yang disampaikan.
Teguran tersebut menyoroti pentingnya pemerataan pelayanan perizinan. Perusahaan menengah yang membutuhkan kepastian administrasi juga berhak memperoleh pelayanan yang memadai, tanpa harus kalah perhatian dibandingkan perusahaan besar.
Bagi Uchok, pernyataan Bahlil itu menjadi bahan evaluasi terhadap prioritas kerja Dirjen Migas. Ia menyindir bahwa Laode jangan sampai terlalu sibuk mengurusi persoalan Pertamina, sementara tanggung jawabnya dalam mengawal pelayanan sektor migas di kementerian tidak berjalan optimal.
Namun, hubungan langsung antara aktivitas Laode dalam menangani persoalan Pertamina dan teguran Bahlil mengenai pelayanan perizinan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan tersebut.
CBA Minta Pertamina Berbenah
Uchok menegaskan, Pertamina perlu memperjelas siapa yang bertanggung jawab menyampaikan perkembangan persoalan BBM kepada masyarakat. Menurut dia, direktur utama dan jajaran direksi tidak seharusnya membiarkan munculnya kesan bahwa tanggung jawab komunikasi perusahaan justru lebih banyak diambil oleh komisaris.
Di sisi lain, Laode juga diminta memprioritaskan tugasnya sebagai Dirjen Migas di Kementerian ESDM. Pelayanan perizinan, pembinaan industri migas, dan penyelesaian hambatan yang dihadapi perusahaan menengah merupakan bagian dari tanggung jawab yang perlu mendapatkan perhatian.
“Bisa jadi karena Laode terlalu sibuk di koridor Pertamina sehingga urusan di kementerian, tempat ia digaji resmi, jadi terbengkalai. Perusahaan menengah menunggu izin, sementara Dirjennya sibuk menjadi ‘juru selamat’ di perusahaan raksasa,” sindir Uchok.
Kritik CBA tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan Pertamina tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan pejabat di hadapan media. Yang lebih penting adalah kepastian pasokan BBM, transparansi penyebab gangguan distribusi, dan kejelasan tanggung jawab manajemen.
Publik berhak mengetahui siapa yang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab atas operasional, serta apa langkah nyata untuk mencegah antrean BBM kembali terjadi.
Pertamina sebagai perusahaan strategis milik negara juga dituntut menjaga tata kelola yang baik. Sementara itu, pejabat Kementerian ESDM harus memastikan bahwa tugas pelayanan kepada industri berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
