18 November 2026

Mohamad Guntur Romli

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli melontarkan sindiran keras kepada sejumlah partai politik yang belakangan kerap menyinggung posisi PDIP sebagai kekuatan oposisi di luar pemerintahan.

Melalui pernyataannya, Guntur mempertanyakan konsistensi partai-partai yang kini ramai mengkritik PDIP. Menurutnya, publik masih mengingat bagaimana sebagian elite partai politik tersebut pernah menjadi pendukung kuat wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, hingga tiga periode.

“Tiba-tiba parpol-parpol ini nyenggol PDI Perjuangan. Masih ingat, parpol-parpol ini pula yang dulu teriak-teriak Jokowi tiga periode,” ujar Guntur Romli, Sabtu (20/6/2026).

Dengan nada satir, ia mempertanyakan arah politik partai-partai tersebut saat ini.

“Dulu di bawah ketiak Jokowi, sekarang di bawah ketiak siapa?” sindirnya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya dinamika politik nasional, di mana posisi PDIP sebagai satu-satunya partai besar yang berada di luar kabinet pemerintahan kerap menjadi sorotan. Berbagai kritik dan pertanyaan mengenai sikap politik PDIP terus bermunculan dari sejumlah elite partai koalisi.

Namun, menurut Guntur, kritik tersebut tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa PDIP saat ini jelas berada di luar pemerintahan sehingga memiliki peran sebagai kekuatan penyeimbang dalam sistem demokrasi.

“Kalau PDI Perjuangan masuk kabinet, boleh parpol-parpol itu mempertanyakan sikap PDI Perjuangan sebagai kekuatan penyeimbang. Saat ini jelas-jelas di luar pemerintahan,” tegasnya.

Guntur bahkan menduga adanya pihak tertentu yang sengaja mengarahkan serangan politik kepada PDIP. Ia mengaitkannya dengan pengalaman masa lalu ketika sejumlah elite partai secara terbuka mendorong wacana Jokowi tiga periode yang sempat menjadi polemik nasional.

“Ayo ngaku, siapa yang menginstruksikan nyenggol PDI Perjuangan? Seperti dulu ketika mereka diinstruksikan menggaungkan Jokowi tiga periode,” ujarnya.

Sebelumnya, Guntur juga berulang kali mengkritik kelompok politik yang menurutnya berperan dalam menghidupkan narasi perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menyebut sejumlah elite partai, menteri, hingga kelompok relawan pernah menjadi bagian dari gelombang dukungan terhadap wacana tersebut.

Pernyataan terbaru Guntur Romli diperkirakan akan semakin memanaskan perdebatan politik antara PDIP dan sejumlah partai pendukung pemerintahan. Di tengah konfigurasi politik nasional pasca-Pilpres, posisi PDIP sebagai kekuatan oposisi terus menjadi faktor penting dalam mengawal jalannya demokrasi dan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Dengan sindiran tajam yang dilontarkannya, Guntur seolah ingin mengingatkan publik bahwa sejarah politik tidak mudah dilupakan. Menurutnya, pihak yang kini paling vokal mempertanyakan sikap PDIP justru merupakan kelompok yang sebelumnya berada di garis depan dalam mendukung berbagai agenda politik pemerintahan sebelumnya.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, mempertanyakan belum adanya pernyataan resmi duka cita dari Presiden Prabowo Subianto atas wafatnya Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran yang secara de facto merupakan kepala negara Iran.

Menurut Guntur, Indonesia dan Iran memiliki hubungan diplomatik yang baik dan telah lama menjalin kerja sama bilateral maupun di berbagai forum internasional. Karena itu, ia menilai secara etika kenegaraan dan adab diplomatik, ucapan belasungkawa dari kepala negara Indonesia merupakan hal yang lazim dan patut dilakukan.

“Ini bukan soal politik praktis, tetapi soal etika hubungan antarnegara dan nilai kemanusiaan. Ketika seorang kepala negara sahabat wafat, lazimnya ada pernyataan resmi duka cita sebagai bentuk penghormatan,” ujar Guntur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2026).

Ia menilai absennya pernyataan duka tersebut menimbulkan pertanyaan publik, terlebih sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai juru damai dalam konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Guntur menilai, jika Indonesia ingin mengambil peran strategis sebagai penengah, maka aspek tata krama dan etika diplomatik seharusnya menjadi fondasi utama.

“Bagaimana kita ingin diterima sebagai juru damai di Teheran jika sikap dasar berupa penghormatan dan empati belum ditunjukkan?” katanya.

Lebih lanjut, Guntur juga menyinggung prinsip politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif”. Menurutnya, prinsip tersebut seharusnya memungkinkan Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan semua pihak, termasuk Iran maupun Amerika Serikat, tanpa kehilangan sikap kemanusiaan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang berada dalam konflik dengan Iran. Karena itu, menurutnya, tidak ada hambatan normatif bagi Presiden untuk menyampaikan ucapan belasungkawa.

“Hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat tetap bisa berjalan, begitu pula dengan Iran. Prinsip bebas aktif justru menuntut keberanian bersikap independen, termasuk dalam hal kemanusiaan,” ujarnya.

Guntur juga mengingatkan bahwa dalam tradisi Islam, penghormatan terhadap jenazah merupakan bagian dari nilai universal kemanusiaan, terlepas dari perbedaan politik maupun konflik.

Di akhir pernyataannya, ia berharap Presiden Prabowo menunjukkan keberanian moral dengan menyampaikan duka cita secara resmi, sekaligus memastikan bahwa komitmen Indonesia dalam diplomasi perdamaian benar-benar didasarkan pada nilai etika, kemanusiaan, dan kepentingan nasional.