Muhammad Herindra

MoneyTalk, Jakarta – Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, memberikan peringatan keras kepada aparat intelijen di berbagai daerah. Dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11), Herindra menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antar aparat intelijen dari berbagai instansi demi menjaga stabilitas dan keamanan Pilkada.

Herindra mengawali pesannya dengan ucapan salam dan penghormatan kepada seluruh peserta Rakornas, termasuk Wakil Presiden RI yang hadir. Dalam sambutannya, ia menyoroti masih adanya ego sektoral di kalangan aparat intelijen, seperti antara TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga intelijen daerah. Herindra menyampaikan, sikap seperti ini berpotensi melemahkan upaya deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul menjelang Pilkada.

“Koordinasi antara intelijen daerah sangat penting. Saya melihat banyak yang masih ego sektoral. Ada yang TNI-Polri, pindah ke kejaksaan, namun tidak ada sinergi yang optimal,” tegas Herindra.

Menurutnya, banyak aparat intelijen yang justru sibuk ‘memata-matai’ sesama rekan dari instansi lain alih-alih berbagi informasi yang dimiliki. Ia menyebut fenomena ini sebagai “intel makan informasi sendiri” — sebuah sindiran tajam yang menggambarkan kecenderungan para aparat untuk menyimpan informasi tanpa membaginya, padahal informasi tersebut sangat krusial untuk menjaga keamanan bersama.

Herindra mengingatkan bahwa Pilkada 2024 akan dihadapkan pada berbagai tantangan serius yang harus diantisipasi oleh aparat keamanan, termasuk intelijen. Terdapat tiga fase kritis yang menjadi fokus BIN.

Pada tahap ini, potensi ancaman gangguan keamanan seperti intimidasi, disinformasi, hingga manipulasi politik sangat tinggi. Herindra menegaskan bahwa kampanye sering kali menjadi ajang adu kekuatan berbagai kelompok yang bisa memicu konflik di lapangan. Meski disebut “minggu tenang”, kenyataannya tidak selalu demikian.

“Banyak kegiatan tertutup yang sering tidak terdeteksi, seperti mobilisasi massa yang justru terjadi di minggu tenang. Di sini, peran intelijen sangat penting untuk mendeteksi gerakan bawah tanah yang berpotensi merusak kondusifitas Pilkada,” ujarnya.

Setelah tahapan kampanye, saat penetapan calon juga rawan sengketa. Perselisihan hasil pemungutan suara dapat memicu konflik horizontal yang membahayakan stabilitas daerah. Herindra menegaskan, intelijen harus mampu memberikan informasi yang akurat dan cepat untuk mencegah eskalasi konflik.

Lebih lanjut, Herindra mengungkapkan beberapa ancaman utama yang telah dipetakan oleh BIN menjelang Pilkada. Ancaman-ancaman ini mencakup:

Radikalisme dan Separatisme: Meski tidak terjadi di semua wilayah, ancaman ini tetap menjadi perhatian khusus.

Tangan-tangan Tak Terlihat (Invisible Hands): Herindra mengingatkan akan adanya pihak-pihak yang tidak terlihat namun berpotensi mengganggu jalannya Pilkada, termasuk terorisme yang walaupun eskalasinya rendah, tetap perlu diwaspadai.

Serangan Siber (Cyber Attack): Dalam era digital ini, serangan siber dan penyebaran hoax, hate speech, maupun fake news menjadi ancaman nyata yang dapat mempengaruhi opini publik.

Konflik Horizontal dan Bencana Alam: Konflik antarpendukung, black campaign, serta isu netralitas ASN juga disebut sebagai gangguan yang perlu diantisipasi. Selain itu, faktor bencana alam yang bertepatan dengan musim hujan bisa mempengaruhi pendistribusian logistik pemilu.

Herindra melontarkan sindiran tajam kepada aparat intelijen, khususnya kepada Badan Intelijen Daerah (Binda) dan pihak terkait lainnya.

“Biasanya aparat intelijen itu kerjanya senyap, tapi kadang senyap karena tidur. Jangan begitu! Koordinasi antar aparat intelijen daerah itu penting,” ujarnya sambil menekankan bahwa informasi intelijen harus segera dibagikan dan tidak disimpan sendiri.

Herindra mengingatkan bahwa informasi yang lambat tidak lagi berguna. Prinsip “velox et exactus” atau cepat dan tepat harus dipegang oleh seluruh aparat intelijen. Intelijen bukan hanya sekadar mengumpulkan data, namun juga harus memastikan informasi yang akurat dapat disebarluaskan dengan cepat ke seluruh instansi terkait.

Pesan Herindra yang tegas ini diharapkan mampu memecah sekat-sekat ego sektoral di lapangan. Menurutnya, koordinasi yang baik akan memudahkan deteksi dini terhadap potensi ancaman, sehingga bisa diantisipasi sebelum terjadi eskalasi konflik.

Dengan tantangan Pilkada yang semakin kompleks, kerja sama antar lembaga menjadi kunci utama. Tidak ada lagi ruang bagi sikap ‘saling memata-matai’ di internal aparat intelijen. Sebaliknya, sinergi dan kolaborasi menjadi solusi untuk memastikan Pilkada 2024 dapat berlangsung aman, damai, dan tertib.

Pesan Kepala BIN Muhammad Herindra menjadi pengingat penting bagi aparat intelijen di seluruh Indonesia untuk memperkuat kerja sama dan berbagi informasi demi menjaga stabilitas politik dan keamanan jelang Pilkada 2024. Koordinasi antar instansi, percepatan deteksi ancaman, dan penghapusan ego sektoral menjadi fokus utama yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran aparat intelijen.