MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden dan wakil presiden di Istana Negara menjadi sorotan publik. Agenda yang disebut-sebut sebagai upaya merajut persatuan nasional di tengah dinamika global itu dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Namun absennya Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, memantik spekulasi dan perdebatan politik. Sejumlah pengamat menilai ketidakhadiran Ketua Umum PDI Perjuangan itu tidak sekadar soal agenda, melainkan mencerminkan dinamika relasi politik yang belum sepenuhnya pulih.
Pertemuan para eks presiden dan wakil presiden di Istana dinilai sebagai langkah simbolik Presiden Prabowo dalam merespons situasi global yang penuh ketidakpastian. Isu geopolitik kawasan, tekanan ekonomi global, hingga dinamika domestik disebut menjadi latar penting di balik inisiatif tersebut.
Secara simbolik, kehadiran para mantan pemimpin negara menunjukkan kesinambungan dan soliditas elite nasional. Karena itu, absennya Megawati dinilai menciptakan ruang tafsir politik yang luas.
Pengamat politik Muhammad Huda menilai, ketidakhadiran Megawati tidak bisa dilepaskan dari relasi historisnya dengan sejumlah tokoh yang hadir. “Ada memori politik panjang antara Megawati dengan SBY dan Jokowi. Politik Indonesia tidak pernah sepenuhnya steril dari faktor personal,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Hubungan Megawati dan SBY memiliki sejarah kompetisi yang panjang sejak Pemilu 2004, ketika SBY mengalahkan Megawati dalam pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia. Kompetisi tersebut bukan sekadar kontestasi elektoral, tetapi membentuk polarisasi politik yang terasa hingga bertahun-tahun kemudian.
Sementara relasi Megawati dengan Jokowi juga mengalami dinamika. Jokowi yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilpres 2014 dan 2019 sempat dianggap sebagai kader ideologis partai. Namun menjelang akhir masa jabatannya, hubungan keduanya dinilai merenggang, terutama setelah arah politik Jokowi dalam Pilpres 2024 berbeda dengan garis partai.
Muhammad Huda menyebut, faktor-faktor inilah yang bisa menjelaskan sikap Megawati. “Dalam politik, memori dan persepsi soal loyalitas itu penting. Ketidakhadiran bisa dibaca sebagai pesan politik,” katanya.
Pernyataan bahwa Megawati bersikap “pendendam” memicu respons beragam. Sebagian menilai label tersebut terlalu simplistik dan cenderung mengabaikan kompleksitas strategi politik.
Dalam konteks elite nasional, ketidakhadiran dalam forum simbolik bisa memiliki banyak makna: menjaga jarak politik, menegaskan posisi oposisi, atau sekadar pertimbangan teknis dan agenda internal partai.
Muhammad Huda menilai Megawati dikenal sebagai figur yang tegas dan konsisten terhadap garis politik partainya. Jika ia memilih tidak hadir, itu bisa menjadi sinyal bahwa relasi politik dengan pemerintahan saat ini belum sepenuhnya menemukan titik temu.
Bagi Presiden Prabowo, mengundang seluruh mantan presiden dan wapres adalah bagian dari upaya membangun konsensus elite di tengah tekanan global—termasuk ketegangan geopolitik dan ancaman perlambatan ekonomi dunia.
Langkah ini juga bisa dibaca sebagai strategi memperkuat legitimasi pemerintahan dengan menunjukkan bahwa komunikasi lintas generasi kepemimpinan tetap terjalin.
Namun dinamika elite Indonesia memang sarat sejarah panjang rivalitas dan aliansi yang berubah-ubah. Politik nasional tidak hanya ditentukan oleh kepentingan jangka pendek, tetapi juga oleh relasi personal dan warisan kompetisi masa lalu.
Absennya Megawati memunculkan pertanyaan: apakah ini hanya episode kecil dalam dinamika politik, atau pertanda jarak yang semakin melebar?
Kata Muhammad Huda, dalam politik Indonesia, simbol sering kali lebih keras berbicara daripada pernyataan resmi. Publik kini menanti, apakah akan ada pertemuan tersendiri antara Prabowo dan Megawati, atau justru konfigurasi politik baru yang semakin menegaskan diferensiasi posisi PDI Perjuangan di luar lingkar kekuasaan.
“Yang jelas, pertemuan di Istana telah membuka kembali memori rivalitas lama sekaligus menguji kemampuan para elite untuk menempatkan kepentingan nasional di atas sentimen politik,” pungkasnya.
