30 Oktober 2026

Muktamar NU

MoneyTalk.id,Jakarta – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Desakan ini dilayangkan menyusul adanya dugaan ketidakberesan dalam proyek pengadaan laptop guru di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp33,2 miliar.

Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, menegaskan bahwa lembaga antirasuah harus bersikap independen, tegas, dan fokus menelisik kasus ini. Pasalnya, spesifikasi produk laptop yang akan dibeli pada tahun anggaran 2025 tersebut dinilai masih abu-abu dan belum tercantum secara jelas.

“KPK harus memanggil dan meminta klarifikasi kepada Gus Ipul karena tidak jelas spesifikasi laptop yang akan dibeli tersebut,” ujar Pamit Andrianto, Minggu (20/09/26).

Lebih lanjut, Pamit mengingatkan KPK agar tidak melunak atau terpengaruh oleh kunjungan yang pernah dilakukan oleh Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK beberapa waktu lalu. Diketahui, kedatangan Mensos saat itu berdalih untuk meminta nasihat terkait proses pengadaan di Kemensos tahun 2026, khususnya program Sekolah Rakyat.

“Pesta Muktamar NU sudah selesai. Saatnya lembaga antirasuah fokus mengusut tuntas pengadaan laptop ini. KPK jangan lembek meskipun yang bersangkutan pernah berkunjung untuk meminta nasihat,” tegas Pamit.

Sebelumnya, desakan serupa juga disuarakan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.Ia meminta KPK untuk segera memeriksa Gus Ipul bersama Sekretaris Jenderal Kemensos guna memberikan keterangan transparan terkait proses pengadaan barang tersebut.

Uchok secara khusus menyoroti penggunaan metode e-purchasing melalui Katalog Elektronik (e-Katalog). Menurutnya, metode serupa pernah digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pengadaan laptop periode 2020–2022 dengan nilai fantastis hampir mencapai Rp10 triliun, yang pada akhirnya berujung pada proses hukum akibat sejumlah masalah penyimpangan.

ASNI berharap KPK dapat segera mengambil langkah proaktif demi mengawal keuangan negara dan mencegah potensi kerugian anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.

MoneyTalk, Jakarta –  Ketegangan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mencuat ke permukaan. Dalam beberapa hari terakhir, wacana perpecahan dua kubu di tubuh PBNU ramai diperbincangkan, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu krisis organisasi terbesar dalam sejarah jam’iyah tersebut.

Rumor ini mengemuka seiring dengan keputusan pemberhentian Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang disebut berkaitan dengan dinamika kepengurusan dan dugaan ketidakharmonisan di internal Syuriah dan Tanfidziyah.

Seorang Warga NU, HRM Khalilur R Ab. S, menyampaikan pandangan kerasnya terkait situasi ini. Menurutnya, perseteruan ini berawal dari “duet salah kamar”, yakni relasi kepemimpinan yang tidak sebagaimana mestinya dalam struktur PBNU.

Menurut sumber tersebut, ketegangan PBNU saat ini terbagi dua kelompok besar:

1. Kubu Jombang

Diklaim berada di bawah pengaruh:

-Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar

-Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

-Bendum PBNU Gudfan Arif Ghafur

serta sejumlah pengurus lain.

2. Kubu Rembang

Dikomandoi oleh:

-Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf

-Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori

-Wakil-wakil ketua umum dan pendukungnya.

Relasi silang antar posisi inilah yang disebut memunculkan miskomunikasi struktural dan akhirnya melahirkan dua kubu yang saling berhadap-hadapan.

Beberapa warga NU yang dikutip narasumber menyebut kantor PBNU “sepi bak kuburan” dalam beberapa bulan terakhir. Minimnya kegiatan organik disebut sebagai dampak dari konflik internal yang makin mengeras.

“Kondisi ini membuat PBNU menjadi yang tersepi sepanjang sejarah berdirinya NU,” ujar narasumber.

HRM Khalilur R Ab. S memaparkan tiga isu yang disebut-sebut menjadi penyebab utama pemberhentian Ketum PBNU:

1. Dugaan Tipikor Kuota Haji

Kasus yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, adik kandung Gus Yahya, diduga memberikan tekanan moral dan politis terhadap PBNU. Meski secara organisasi NU tidak terlibat, namun perhatian publik otomatis tertuju pada figur-figur PBNU.

2. Penjualan Saham IUP Batubara

Dikabarkan ada transaksi penjualan kepemilikan saham yang dilakukan tanpa sepengetahuan Sekjen dan Bendahara Umum. Laporan internal disebut telah sampai kepada Rais Aam.

3. Isu ‘Agen Zionis’

Tudingan terhadap Gus Yahya sebagai ‘antek Yahudi’ dinilai narasumber hanya sebagai pemanis pemecatan dan bukan faktor utama.

Melihat eskalasi konflik yang semakin tajam antara Rais Aam dan Ketum PBNU, narasumber menilai keduanya telah gagal memimpin PBNU dengan baik.

Ia mendorong pelaksanaan Muktamar NU dipercepat dari jadwal akhir 2026 menjadi awal 2026 sebagai solusi paling elegan untuk memulihkan marwah organisasi.

“Dua orang ini telah merepotkan dan memalukan NU. Jalan terbaiknya adalah keduanya mundur, lalu PBNU menggelar muktamar percepatan,” ujarnya.

HRM Khalilur R Ab. S menegaskan bahwa NU sebagai organisasi tetap suci dan tidak terseret dalam perilaku oknum–oknum yang disebutnya bermasalah.

Ia menutup pernyataannya dengan kepercayaan bahwa Allah akan menjaga NU dan menuntun organisasi keluar dari situasi pelik ini.