19 November 2026

Narasi Institute

Jakarta,MoneyTalk – Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam 3 hari terakhir sejak Senin(8/5) sampai Rabu (10/5) mengalami error.

Error tersebut terbilang sangat lama dan sampai sekarang Rabu (10/5) belum sepenuhnya pulih.

Publik akhirnya menjadi ramai dan heboh akibat tidak bisa diaksesnya sistem perbankan BSI.

Dari internet banking, mobile banking sampai layanan ATM BSI semua tidak bisa diakses oleh nasabah BSI.

Kemarahan publik tersebut sangat beralasan, apalagi belum ada pernyataan resmi dari pihak BSI apa penyebab error tersebut.

Pernyataan datang dari Erick Thohir di Labuhan Bajo disela-sela KTT ASEAN 2023.

Menteri BUMN tersebut menjelaskan adanya serangan siber terhadap sistem teknologi BSI yang merupakan bank syariah terbesar berpelat merah.

Tumbangnya sistem BSI yang berlangsung dalam waktu yang lama tersebut memunculkan kekhawatiran tidak secure-nya sistem teknologi seluruh perbankan plat merah.

*Serangan Siber Plat Merah Bukan Yang Pertama Kali Namun Respon Solusi Lambat Sekali*

Instansi pemerintah dan perusahaan BUMN sudah sering mendapatkan serangan siber. Sebut saja Situs web Kementerian Hukum dan HAM, misalnya, pernah disusupi konten judi di laman websitenya.

Serangan siber juga terjadi terhadap beragam situs web pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kota/kabupaten. Begitu juga situs web milik perguruan tinggi negeri. Namun tidak sampai menganggu layanan publik dari instansi tersebut.

Namun, serangan terhadap perbankan BSI sudah benar-benar mengganggu kenyamanan dan layanan publik terutama daerah seperti Aceh dan para nasabah pecinta bank dengan sistem syariah.

Error layanan digital perbankan selama 3 hari merupakan permasalahan yang terparah dalam sejarah perbankan Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengagungkan keuangan digital, begitu juga dengan otoritas jasa keuangan dan BI. Keduanya gencar sekali mempromosikan kehandalan keuangan digital.

OJK berkomitmen menyiapkan ekosistem perbankan yang berbasis keuangan digital.

Bahkan BI berinvestasi triliun rupiah membangun sistem keuangan digital yang dikenal BI FAST dimana semua transaksi keuanga di-settle dalam hitungan detik antar bank, antar platform dan antar batas daerah.

Namun apa yang terjadi dengan perbankan plat merah BSI adalah tamparan telak terhadap penyelesaian serangan siber di perbankan nasional. Ini menunjukan tidak efisien, tidak optimal dan tidak sigap sistem IT perbankan syariah plat merah Indonesia

Refleksi dari serangan siber tersebut adalah sejauhmana kehandalan dan kepatuhan tata kelola sistem teknologi perbankan plat merah. Apalagi BSI adalah perbankan plat merah hasil merger seluruh bank syariah dan unit syariah milik BUMN.

Error layanan keuangan BSI adalah persoalan reputasi bank syariah plat merah Indonesia.

Bila reputasi rusak, seharusnya ada pihak yang bertanggungjawab dan berani tampil kedepan meminta maaf kepada publik.

Anehnya, sampai 3 hari ini pihak BSI, maupun pihak Regulator sistem pembayaran BI dan OJK serentak berdiam diri, tidak berani menjelaskan apa penyebab dan siapa yang bertanggungjawab atas serangan siber tersebut.

Dalam perspektif kebijakan publik, ini adalah hal yang tidak dapat dicontoh dimana semua pihak berlepas diri atas kejadian error ini dan tidak ada yang berani bertanggungjawab untuk tampil kedepan menjelaskan ini tanggungjawabnya.(MT)

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute 

JAKARTA, MoneyTalk – Indonesia menjadi kali kelima memegang Keketuaan ASEAN dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” pada tahun 2023 ini.

Tema tersebut memiliki makna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia.

Perhelatan KTT ASEAN/ASEAN Summit Tahun 2023 diselenggarakan di Labuan Bajo pada 9-11 Mei mendatang

Relevansi keketuaan ASEAN akan memberikan banyak keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia membutuhkan kelancaran pasar ekonomi di regional dan Indonesia juga membutuhkan kepemimpinan di berbagai sektor seperti sektor keuangan, sektor perbankan, sektor retail, sektor energi dan sektor keamanan-diplomasi.

Empat Makna Keketuaan ASEAN 2023

Ada empat makna keketuaan ASEAN bagi Indonesia diantaranya adalah

Pertama, Sebagai negara terbesar baik dalam size ekonomi dan populuasi di regional – Indonesia berharap dapat meningkatkan pengaruh di regional ASEAN dan membuka jalan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerjasama ASEAN dan pengambilan keputusan regional.

Kedua, Peluang untuk mempromosikan kepentingan nasional – Keketuaan ASEAN akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan kepentingan nasional, misalnya dalam memperkuat kerja sama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan diplomasi.

Ketiga, Kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan regional – Selain mempromosikan kepentingan nasional, Indonesia juga dapat mempengaruhi kebijakan regional ASEAN yang lebih luas. Keketuaan ASEAN memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk berbicara dengan suara yang lebih kuat dalam isu-isu terkini sepeti soal dedolarisasi, regional payment system, termasuk yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas regional ASEAN.

Keempat, Peningkatan citra internasional – Keketuaan ASEAN memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan citra internasionalnya dalam kancah regional dan global. Indonesia memiliki kesempatan untuk memperlihatkan peran kepemimpinan dan yang lebih besar di tingkat internasional dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional.

Kurang Sosialisasi dan Elitis dalam Penyelenggaran Keketuaan ASEAN

Secara keseluruhan, keketuaan ASEAN bagi Indonesia tahun 2023 ini memiliki makna penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi kepemimpinan regional terutama adalam hal pemulihan ekonomi, keuangan dan sistem pembayaran regional, mempromosikan kepentingan nasional, mempengaruhi kebijakan regional, dan meningkatkan citra internasional.

Meskipun agenda keketuaan ASEAN sangat urgen dan penting namun masalahnya agenda keketuaan saat ini minim sosialiasi di level publik.

Dibandingkan dengan keketuaan G20, sosialisasi penyelenggaraan dan relevansi agenda keketuaan ASEAN jauh lebih sedikit dan terkesan sangat elitis dan sangat teknokratis.

Sehingga keketuaan ASEAN dimaknai sebagai selebrasi semata jauh dari keinginan kuat membantu publik Indonesia keluar dari permasalahan ekonomi dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

Untuk menghindari kesan bahwa keketuaan ASEAN adalah agenda para elit terutama elit di sektor keuangan dan penguasa energi, maka Keketuaan ASEAN harus memasukan agenda rakyat dan pelaku usaha kecil.

Dari 16 Agenda Prioritas Indonesia dalam Keketuaan Asean 2023 tidak ada yang berhubungan dengan UMKM, perluasan pasar UMKM Indonesia dalam ekspor ke kawasan ASEAN dan kemudahan pelaku usaha dalam ekspansi usaha di kawasan ASEAN.

Berikut Daftar 16 priority economic deliverables (PED) yang ditetapkan Indonesia dalam Keketuaan Asean 2023

Soal Pemulihan dan Pembangunan Kembali: Kerangka Kerja Fasilitasi Jasa ASEAN; Membina pemulihan serta memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan ekonomi; Deklarasi Para Pemimpin ASEAN tentang Penguatan Ketahanan Pangan; Penandatanganan Protokol ke-2 Mengubah Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru; Pembentukan Unit Pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia; Kerangka Kerja ASEAN untuk inisiatif berbasis proyek industri (inisiatif lintas pilar).

Soal Ekonomi Digital; Implementasi penuh e-Form D melalui ASEAN Single Window; Memajukan konektivitas pembayaran serta mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusi; Pernyataan Pemimpin untuk mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA); Regulatory Pilot Space (RPS) untuk memfasilitasi aliran data digital lintas batas untuk mengaktifkan mobil self-driving di ASEAN; Kerangka Kerja ASEAN tentang Logistik untuk Rantai Pasokan Ekonomi Digital untuk Wilayah Pedesaan (Last-Mile Delivery);

Soal Keberlanjutan: Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);Pengembangan ekosistem kendaraan listrik;Pengembangan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN (inisiatif lintas pilar); Kerangka Pembiayaan Transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau; Deklarasi Ketahanan Energi Berkelanjutan melalui interkonektivitas dan integrasi pasar.

Terkesan keketuaan ASEAN 2023 ini hanya untuk kelompok atas dari kelompok masyakat Indonesia yaitu kalangan bankir, pelaku energi biru-hijau dan pelaku teknologi dan bigdara semata. Sementara agenda masyarakat kecil, kalangan UMKM, kalangan difabel dan kaum marginal lainnya tidak mendapatkan relevansi dalam keketuaan ASEAN 2023 saat ini. (MT)

Oleh; Achmad Nur Hidayat MPP
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute