16 November 2026

Negara

MoneyTalk, Jakarta – Setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel rumah mewah, membuka brankas, atau memamerkan tumpukan uang hasil sitaan, publik seolah melihat negara sedang menang. Kamera menyorot keberhasilan penindakan, dan rasa keadilan pun terpuaskan. Namun ada satu adegan yang nyaris tak pernah disiarkan, apa yang terjadi setelah palu hakim diketok dan putusan berkekuatan hukum tetap?

Di situlah cerita berubah. Negara yang gagah saat menyita, sering kali tampak gamang saat harus mengelola. Harta rampasan yang seharusnya kembali menjadi kekayaan negara justru masuk ke lorong gelap administrasi, yaitu tidak hilang, tetapi juga tidak sepenuhnya hadir dalam sistem keuangan negara!

Banyak disita, tidak semua “pulang”

Selama dua dekade berdiri, KPK dikenal sebagai mesin penindakan yang efektif. Berdasarkan laporan tahunan dan rilis kinerja resmi lembaga tersebut, nilai aset hasil penyitaan dan perampasan dalam perkara korupsi mencapai triliunan rupiah, terutama dalam lima tahun terakhir. Kasus-kasus besar menjadi contoh: perkara gratifikasi kepala daerah dengan ratusan miliar rupiah yang disita, penyitaan aset tanah, bangunan, hingga rekening terkait perkara pajak dan perbankan, serta aset-aset bernilai strategis yang kemudian diserahkan kepada lembaga lain.

Namun, problemnya bukan pada penyitaan. Problemnya muncul setelah status hukum aset tersebut inkracht. Dalam beberapa paparan resmi, KPK mengakui masih terdapat ratusan aset hasil rampasan yang secara hukum telah diputus pengadilan, tetapi belum sepenuhnya terselesaikan dari sisi pengelolaan dan pencatatan negara.

Aset-aset ini, dominan berupa tanah dan bangunan, telah bertahun-tahun berada dalam status “menunggu kejelasan”. Mereka bukan lagi barang bukti. Tetapi juga belum sepenuhnya menjadi kekayaan negara yang hidup dalam neraca.

Kreativitas KPK dan kekosongan sistem

Untuk mencegah aset terbengkalai, KPK menempuh berbagai jalan praktis, yakni penetapan status penggunaan kepada kementerian/lembaga,hibah kepada pemerintah daerah, hingga kerja sama operasional dengan BUMN. Secara niat, langkah ini patut diapresiasi. Negara tidak dirugikan secara fisik; aset dimanfaatkan. Namun secara sistem keuangan negara, di sinilah persoalan menganga!

KPK adalah lembaga penegak hukum. Ia tidak dirancang oleh undang-undang sebagai pengelola kekayaan negara. Ketika KPK melakukan hibah atau penyerahan, itu dilakukan dalam ruang abu-abu hukum, yakni sah secara kebutuhan praktis, tetapi tidak sepenuhnya terintegrasi dalam rezim akuntansi Barang Milik Negara (BMN). Akibatnya, negara memiliki aset yang digunakan, tetapi tidak selalu tercermin utuh dalam sistem pencatatan DJKN. Negara seperti menerima warisan, tetapi lupa mencatatnya di buku besar!

Pola temuan BPK: masalah lama yang berulang

Dalam berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan berulang kali menyoroti persoalan klasik yang sama pada aset hasil rampasan tindak pidana, yaitu keterlambatan atau ketidaklengkapan pencatatan aset rampasan sebagai BMN, tidak adanya basis data nasional terintegrasi antar penegak hukum dan pengelola keuangan negara, penyusutan nilai aset akibat pengelolaan yang lambat, lemahnya koordinasi lintas rezim: pidana dan perbendaharaan negara.

BPK tidak menyebut KPK sebagai pelaku kesalahan tunggal. Yang disorot adalah cacat desain sistemik, yakni hukum pidana berjalan sendiri, hukum keuangan negara berjalan sendiri. UU Pemberantasan Tipikor mengatur cara menyita. UU Keuangan Negara mengatur cara mencatat. Di antara keduanya, terdapat jurang yang tidak pernah dijembatani secara tegas oleh undang-undang.

Menjemput harta negara yang terlupakan

Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya menyalahkan KPK. Lembaga ini bekerja di luar mandat pengelolaan aset karena negara memang tidak pernah memberi desain yang jelas. Solusinya harus normatif dan sistemik yakni:

Pertama, negara wajib menetapkan satu norma eksplisit, dimana setiap aset hasil perampasan yang telah inkracht wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan cq. DJKN dalam batas waktu tertentu untuk dicatat dan dikelola sebagai BMN.

Kedua, diperlukan sistem informasi nasional aset rampasan yang menghubungkan KPK, Kejaksaan, Pengadilan, DJKN, dan BPK, agar tidak ada lagi aset yang “berhenti di tengah jalan”.

Ketiga, KPK harus dikembalikan ke khitahnya sebagai penegak hukum. Pengelolaan aset bukan tugas tambahan yang dibebankan diam-diam, melainkan tanggung jawab profesional pengelola kekayaan negara!

Kemenangan semu tanpa pemulihan nyata

Korupsi tidak hanya soal memenjarakan pelaku. Ia juga soal memulihkan apa yang dirampas dari rakyat. Jika negara hanya pandai menyita tetapi gagap mencatat, maka kemenangan hukum itu hanya setengah matang. Kita menang di ruang sidang, tetapi kalah di neraca keuangan negara.

Harta rampasan bukan trofi penindakan. Ia adalah darah yang harus kembali mengalir ke jantung fiskal negara. Dan selama sistem ini dibiarkan timpang, kita akan terus menjadi negara yang garang saat menangkap koruptor, tetapi kikuk saat mengelola hasil kemenangannya sendiri

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk,Jakarta – NEGARA tidak punya uang? Itu adalah diskusi yang hangat belakangan ini. Namun ini adalah tema diskusi yang paling aneh. Negara punya segalanya tapi negara tidak punya uang atau negara dibuat tidak punya uang? Lalu negara berhutang kepada Swasta, kepada bank dan kepada pengusaha dan kepada asing.

Mengapa? Karena uang swasta lebih banyak, uang bank lebih banyak, bank central dan bank bank bisa membuat uang. Sementara negara tidak boleh membuat uang. Lalu dari mana negara dapat uang? Dari pajak dari cukai barang haram. Rakyat bayar pajak, cukai dan royalty. Ada hibah dan bantuan juga dari swasta asing. Sedekah buat negara.

Tapi semua pendapatan negara itu tidak cukup. Kebutuhan negara makin lama makin membesar. Mengapa? Karena inflasi dan depresiasi mata uang negara. Dengan demikian maka negara dapat berhutang kepada pembuat uang. Negara bayar cicilan dan bunga. Sampai kapan, tidak ada habisnya mungkin sampai negara bubar. Takdir negara kok buruk sekali ya?

Kekuasaan Atas Uang

Propaganda negara korup, kekuasaan korup itulah yang menjadi dasar mengapa kekuasaan negara atas uang dipindahkan ke swasta. Siapa swasta ini? Yang jelas mereka tidak dipilih melalui pemilu, bukan representasi masyarakat luas. Tapi mereka memegang kekuasaan paling kunci. Core of the core kekuasaan politik yakni kekuasan atas uang dan keuangan.

Kekuasaan atas uang di seluruh dunia berada di bank central, mereka bisa membuat uang sesuka hati, membuat macam macam uang. Apa saja? Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah dan diakui dunia. Mereka menyebarkan uang tersebut melalui bank bank, untuk sampai ke tangan pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah negara dan masyarakat membayar mahal untuk bisa mendapatkan uang tersebut, mereka membayar bunga, membayar inflasi dan membayar depresiasi. Dengan apa? Dengan kerja keras, banting tulang untuk mendapatkan lembaran kertas yang dapat ditukar dengan sesuap nasi. Nilai yang tidak akan pernah cukup yang membuat semuanya harus berhutang untuk menambal pengeluaran kebutuhan hidup. Sampai kapan, yang mungkin sampai mati. Seperti itu takdir menjadi pemerintah dan rakyat?

Bagaimana sejarahnya kekuasaan atas uang bisa ada di tangan swasta, bukan ditangan negara? Ada macam macam cara, ada yang berawal dari konsensus masyarakat atau elite negara tersebut, ada yang dicuri atau diambil dengan paksa.

Tapi yang paling sial adalah dalam kasus Indonesia. Bukan saja kekuasaan negara atas uang yang dicuri dengan paksa. Namun juga beserta seluruh uang negara dicuri didepan mata masyarakat Indonesia.

Bayangkan saja setelah bekerja keras selama hampir setengah abad, tiba tiba bangsa Indonesia, negara Indonesia seluruh uangnya hilang, dan negara pun tidak punya lagi kekuasaan atas uang. Pada saat yang sama setelah uangnya hilang harus menanggung utang yang tidak terkurakan jumlahnya sehingga harus dibayar sampai hari ini.

Apa yang terjadi? Bagaimana ceritanya? Sekelompok elite atas nama reformasi Indonesia memindahkan uang 630 triliun pada tahun ke tangan swasta melalui BLBI dan KLBI. Uang tersebut jika diukur nilainya sekarang maka setara dengan 6 kali APBN sekarang. Berapa jumlahnya? Sekitar 21.000 triliun.

Tidak hanya itu? Kekuasan negara atas uang dicabut. Dipindahkan ke asing melalui program yang namanya independensi bank central. Sejak saat itu bank Indonesia dan semua bank bank di Indonesia bukan lagi punya negara. Tapi punya swasta. Mereka bisa membuat uang dan negara berhutang kepads bank central dan kawan kawannya. Utang pemerintahan Jokowi kepada BI ribuan triliun semasa covid 19 entah sampai kapan bisa dibayar. Ribuan triliun pak de.

Negara dan Rakyat Kere

Sekarang berapa uang yang ada ditangan pemerintah Indonesia. Konon katanya pemerintah punya uang sebagimana yang tercermin atau terlihat dalam APBN. Jumlahnya Rp. 3600 triliun (APBN 2025). Benarkah ada sebesar itu? Jumlah APBN adalah rencana belanja, uangnya belum tentu ada sebesar yang direncanakan. Itu hanyalah proposal belanja, atas dasar asumsi asumsi. Kalau dapat pajak, cukai, royalti, hibah, dan utang. Makanya selalu ada penyesuaian setiap triwulan. Riel adanya berapa maka 3600 triliun dibagi empat. Maka uang ada setiap triwulan maksimum 900 triliun. Itupun asumsi.

Informasi ini cocok jika kita menghitung jumlah uang kartal yang ada di Indonesia. Berapa banyak uang kartal semuanya, kata Bank Indonesia jumlah uang kartal di Indonesia 900 triliun. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh negara Indonesia yang merupakan alat tukar yang sah.

Uang itu beredar di dalam negara atau pemerintah dan beredar di rakyat. Bisa dibayangkan berapa yang rielnya ada di rakyat dan berapa uang dipegang oleh pemerintah untuk belanja sehari hari. Tambah kecil lagi. Pantas saja rakyat Indonesia kere keriting. Lebih sering rekening kosong atau saldo nol ketimbang ada uang. Jika seluruh uang kartal dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, maka setiap orang Indonesia hanya memiliki uang Rp. 7500 per kapita per hari.

Untung masih ada teman, keluarga yang ngasih tangan atau sedekah. Indonesia adalah negara yang rakyatnya paling rajin sedekah menurut survey lembaga internasional yang kredibel. Tapi sehebat hebatnya seluruh masyarakat Indonesia sedekah, uang yang bisa dibagi hanya sisa dari Rp. 7500 setelah beli makan minum. Informasi ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa membangun hanya bisa beli nasi bungkus. Kalau mau membangun maka harus dengan utang atau modal asing yang bangun.

Lalu berapa uang yang ada ditangan swasta? Wah tidak terhitung jumlahnya. BUMN yang separuh dimiliki swasta pendapatannya Rp. 3200 triliun setahun. Bank Central dan Bank bank membuat uang yang dalam bentuk macam macam uang mencapai Rp. 9000 triliun setahun. Uang hasil ekspor sumber daya alam setiap tahun ribuan triliun. Bayangkan jika tahun 2025 pemerintah akan memproduksi batubara 1 miliar ton, dengan harga 120 dolar seton. Maka itu nilainya Rp. 1860 triliun. Dengan taipan batubara saja negara sudah kalah. Bagaimana Pak De, ada jalan keluar?

Penulis : Salamuddin Daeng