MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, menilai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung telah mengubah wajah demokrasi Indonesia secara signifikan. Menurutnya, mekanisme ini memberi ruang bagi semua pihak untuk terlibat, baik secara formal maupun nonformal, mulai dari relawan, lembaga survei, partai politik, hingga kelompok-kelompok tak resmi yang ia sebut sebagai “Parcok” dan “Parjo.”
“Pilkada dan Pilpres dipilih langsung memberi kesempatan semua untuk berpartisipasi dalam bentuk relawan, lembaga survei, Parcok, dan Parjo. Ini fenomena politik yang tak mungkin terjadi di masa lalu,” ujar Beathor saat ditemui di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Dalam penjelasan Beathor, Parcok adalah singkatan dari partai coklat, istilah yang ia gunakan untuk merujuk pada jejaring kekuatan politik yang berafiliasi dengan kalangan kepolisian. Sementara Parjo, atau partai hijau, merujuk pada jejaring serupa yang berafiliasi dengan unsur TNI.
“Kalau dulu yang menentukan hanya elit partai, sekarang ada kekuatan baru yang datang dari jejaring non-partai, baik itu relawan, lembaga survei, Parcok maupun Parjo,” ucapnya.
Beathor menyoroti bahwa kemenangan kandidat dalam Pilpres maupun Pilkada kini menjadi semacam “proyek bersama” banyak pihak. Imbasnya, pembagian kekuasaan pasca-pemilu berlangsung luas bahkan terkesan tanpa batas kriteria yang ketat.
“Kemenangan milik bersama dan semua untuk semua, maka BUMN, jabatan-jabatan pemerintahan dibagi rata,” katanya.
Ia mencontohkan, hampir semua jabatan strategis di pemerintahan saat ini diisi oleh jenderal polisi, sementara ke depan ia memprediksi jenderal TNI akan mendapat porsi lebih besar.
“BUMN malah diisi residivis dan pemilik lembaga survei,” sindir Beathor, menyiratkan kritik terhadap praktik bagi-bagi jabatan yang tidak mempertimbangkan rekam jejak profesional.
Beathor memperkirakan kontestasi Pilpres 2029 akan semakin sengit di level desa. Menurutnya, medan politik tak lagi terpusat di kota-kota besar, melainkan menyebar ke akar rumput di perdesaan.
“Pilpres 2029 akan semakin seru di desa-desa. Jangan kira pertempuran politik hanya di televisi atau media sosial, basis suara terbesar justru di lapangan, di warung kopi desa, di pos ronda, di acara hajatan,” jelasnya.
Dengan perkembangan teknologi informasi, ia meyakini bahwa kampanye akan menjadi semakin hybrid, menggabungkan propaganda digital dengan pendekatan tatap muka tradisional. “Di desa, satu orang tokoh bisa memengaruhi ratusan suara. Ini kekuatan yang sering dilupakan politisi kota,” tambahnya.
Menariknya, Beathor melihat peran partai politik akan semakin menyempit di masa depan. Ia memprediksi, partai hanya akan berfungsi sebagai kendaraan administratif untuk mendaftarkan kandidat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Posisi partai politik hanya menjadi perahu kandidat untuk mendaftar ke KPU. Urusan logistik, strategi, dan pemenangan sudah diambil alih oleh jaringan relawan, konsultan politik, dan operator lapangan,” tegasnya.
Jika tren ini berlanjut, Indonesia berpotensi menghadapi dua tantangan besar:
1. Kualitas Pemimpin – Risiko munculnya pejabat publik tanpa kompetensi yang memadai karena sistem bagi-bagi jabatan.
2. Ketergantungan pada Jaringan Tak Resmi – Politik akan lebih ditentukan oleh kekuatan uang, opini publik yang dimanipulasi, dan pengaruh jaringan informal dibandingkan visi atau program.
Bagi Beathor, satu hal yang pasti adalah Pilpres dan Pilkada langsung telah mengubah demokrasi Indonesia menjadi arena yang jauh lebih terbuka, namun juga lebih kompleks.
“Ini dunia politik kita sekarang: semua bisa ikut, semua mau bagian, tapi siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat? Itu pertanyaan yang harus dijawab,” tegasnya.
“Padahal, para pendiri bangsa telah memikirkan sistem perwakilan sebagaimana tercantum dalam Sila Keempat Pancasila, agar rakyat yang masih miskin dan belum terdidik tidak dimanipulasi dengan iming-iming sembako.”
