MoneyTalk.id,Jakarta – Penebalan pasukan TNI di Jakarta pada malam penangkapan sejumlah jenderal, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, memunculkan tanda tanya besar. Mengapa kekuatan militer dalam jumlah besar dikerahkan untuk mengamankan ibu kota? Ancaman apa yang sebenarnya sedang dihadapi negara?
Pengamat politik dari militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, mengungkapkan adanya perubahan mencolok dalam kesiapan pasukan TNI. Menurut dia, prajurit yang dikerahkan tidak lagi menggunakan pakaian dinas harian, melainkan pakaian dinas lapangan (PDL).
Perubahan tersebut, menurut Selamat, menunjukkan bahwa pasukan berada dalam kondisi kesiapan menghadapi kemungkinan situasi yang lebih serius.
“Enggak ada lagi hari ini atau dari malam itu tentara yang menggunakan pakaian dinas harian. Enggak ada. Sekarang sudah menggunakan pakaian dinas lapangan. Mereka siap tempur menghadapi situasi seperti itu,” kata Selamat Ginting di Podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis (5/11/2026).
Bahkan, Selamat memperkirakan sekitar 100.000 personel TNI akan dikerahkan untuk menjaga keamanan ibu kota negara.
“Saya perkirakan sekitar 100.000 personel TNI akan menjaga ibu kota negara ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mengundang pertanyaan mengenai tingkat ancaman keamanan yang menjadi pertimbangan di balik penebalan kekuatan militer tersebut.
Menurut Selamat, situasi politik dan keamanan tidak bisa dilepaskan dari dugaan adanya ancaman terhadap Presiden Prabowo Subianto maupun Jenderal Suyudi.
Dia menyinggung kemungkinan terjadinya serangan balik terhadap Suyudi dan menilai posisi jenderal tersebut berpotensi mendapatkan ancaman serius.
“Kalau terjadi serangan balik terhadap Jenderal Suyudi, sebesar apa kira-kira ancaman yang akan didapatkan? Posisi Suyudi akan di-backup oleh teknik. Artinya bukan hanya Prabowo yang diincar, tapi juga Suyudinya,” ungkapnya.
Selamat juga mengaitkan situasi tersebut dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurut dia, tidak masuk akal apabila persoalan penyadapan hanya melibatkan pihak eksternal tanpa kemungkinan adanya persoalan di lingkungan internal kekuasaan.
“Bagi saya tidak masuk akal juga ada sebuah penyadapan itu hanya pihak eksternal. Oleh karena itu, menurut saya juga istana harus bersih-bersih diri dari ring satunya,” tegas Selamat.
Dia mempertanyakan siapa yang mengelola telepon seluler Presiden, jaringan penyedia layanan komunikasi yang digunakan, serta bagaimana sistem keamanan komunikasi kepala negara selama ini dijalankan.
“Kira-kira siapa yang memegang handphone-nya Presiden? Provider mana? Apakah yang disadap dari email-nya, dari suara, gelombang, atau lain-lain,” katanya.
Bagi Selamat, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan kecil. Keamanan komunikasi Presiden merupakan bagian penting dari pertahanan dan perlindungan negara.
Dalam pernyataannya, Selamat juga melontarkan kritik keras terhadap posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dia meminta Presiden Prabowo segera melakukan pergantian pejabat tersebut.
Bahkan, dia mendesak agar pergantian dilakukan tanpa menunggu perkembangan politik lebih lanjut.
“Pecat saja sebagai KSP-nya. Segera gantikan, lantik hari ini siapa. Kalau perlu dilucuti apa yang sudah dimiliki, tanda pangkat, tanda jasa,” ujarnya.
Selamat juga menyentil Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Marinir, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat). Menurut dia, satuan-satuan elite tersebut harus menunjukkan sikap tegas ketika menyangkut keselamatan Presiden dan kedaulatan negara.
“Marahlah harusnya Kopassus, marahlah harusnya Marinir, marahlah harusnya Korpasgat, karena brevet-brevet komando disematkan ke mereka,” katanya.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah status Siaga Satu yang disebut diberlakukan terhadap Jakarta. Selamat mempertanyakan sampai kapan status kesiagaan tersebut akan dipertahankan.
Ketika ditanya apakah kondisi tersebut masih perlu diberlakukan, Selamat menyampaikan jawaban bernada keras dengan mengaitkannya pada dinamika politik nasional.
“Sampai dengan Gibran lengser,” katanya.
Pernyataan itu memperlihatkan betapa tajamnya kecurigaan Selamat terhadap perkembangan politik dan keamanan nasional saat ini.
Namun, klaim mengenai pengerahan sekitar 100.000 personel TNI, status Siaga Satu, serta ancaman terhadap Presiden dan Jenderal Suyudi masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Hingga persoalan tersebut mendapatkan penjelasan terbuka, publik berhak mengetahui alasan di balik penebalan pasukan di Jakarta.
Sebab, pengerahan kekuatan militer dalam skala besar bukan perkara biasa. Jika benar dilakukan dalam jumlah yang sangat besar, pemerintah perlu menjelaskan ancaman apa yang dihadapi, siapa yang menjadi sasaran pengamanan, serta berapa lama pengerahan tersebut akan berlangsung.
Di tengah dugaan penyadapan terhadap Presiden, penangkapan sejumlah jenderal, dan ketegangan politik di lingkaran kekuasaan, transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak terus dibayangi spekulasi mengenai kondisi keamanan negara.
