22 November 2026

Pemko Batam

MoneyTalk, Batam – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari SS menuding pemberian hibah kepada kejaksaan negeri Batam senilai Rp. 16,5 miliar dari Pemko Batam merupakan upaya membungkam agar penegak hukum ‘tutup mata’ terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Kota Batam. Pasalnya, hibah itu dinilai tidak tepat dan cenderung mengkerdilkan sikap profesionalisme dan integritas lembaga penegak hukum tersebut. Hibah tersebut diduga menjadi senjata untuk menunjukkan kejaksaan agar tidak mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi.

“Faktanya kan Batam seperti bebas korupsi, namun sepi pengusutan. Apakah tidak ada korupsi? Rasanya tidak mungkin. Cuma APH nya yang tidak mau memproses.” kata Cak Ta’in kepada media Senin (28/7)

Menurut Cak Ta’in, seharusnya penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan tetap menjaga independensi. Tidak terkontaminasi dengan segala bentuk bantuan hibah dari pemerintah daerah, yang indikasinya menjadikan kejaksaan yang seharusnya bertindak tegas menjadi kompromi.

“Sebagai institusi penegak hukum yang bersifat vertikal, maka seluruh kebutuhan dan infrastruktur harusnya diajukan kepada atasannya. Bantuan itu akan menciptakan sikap ‘enak tak enak’ ketika harus mengusut kasus korupsi apalagi menyangkut pejabat tingginya. Sementara independen lembaga hukum itu bersifat mutlak, bekerja profesional dan penuh integritas,” jelasnya.

Lebih lanjut mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, integritas dan profesionalisme kerja itu bukan sekedar slogan yang dipampang depan kantor, tetapi benar-benar ditunjukkan. Kondisi ini menjadi kontraproduktif antara harapan dan kenyataan. “Kalau perlu kembalikan semua bantuan hibah yang sudah diberikan selama ini, termasuk mobil dinas. Emang tidak ada mobil dinas dari Kejagung ya untuk Kajari-kajari di daerah,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Cak Ta’in, Kejari Batam dan Pemko Batam harus menjelaskan kepada publik urgensi mengenai hibah tersebut. Hibah sebesar Rp. 16,5 miliar tersebut untuk apa saja. Yang baru nampak kasat mata hanya pembangunan gedung depan degung utama Kejari Batam sisi kiri berbatasan dengan Taman Aspirasi, dengan perkiraan lebar 5 meter dan panjang 15 meter untuk bangunan 2 lantai yang diperkirakan cuma menghabiskan dana Rp. 1-1,5 miliar paling mahal.

“Pertanyaannya apakah Kejari Batam tidak menerima anggaran dari pemerintah pusat melalui Kejagung? Ini yang juga akan kami minta klarifikasi langsung ke Jaksa Agung, dan Komisi 3 DPR RI agar terang benderang. Apakah hibah seperti yang terjadi di Batam ini dapat dibenarkan atau tidak,” urainya.

Hibah Rp. 16,5 Miliar kepada Kejari Batam di tengah banyaknya masalah kemasyarakatan yang beres sungguh miris. Mestinya Pemko Batam mendahulukan untuk membereskan semua urusan publik terlebih dahulu seperti penanganan sampah, banjir, air bersih, macet, pendidikan dan UMKM. “Mesti tahu skala prioritas lah,” pungkasnya.

MoneyTalk,Batam – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) mempertanyakan urgensi Pemko Batam memberikan hibah dana sebesar Rp. 16,5 miliar kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam TA 2025. Pemberian hibah ditengah serius efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto tentu menjadi kebijakan yang kontradiktif. Di mana masih banyak permasalahan kota yang belum diselesaikan namun sudah nyumbang instansi vertikal.

“Kita gak habis pikir dengan pemberian hibah tersebut, sementara Pemko Batam seharusnya berpikir efisiensi anggaran.” kata Cak Ta’in kepada media Jum’at (24/7).

Menurut Cak Ta’in, dengan kondisi keuangan daerah yang bermasalah, bahkan beberapa pemerintah daerah harus minjam kepada bank untuk gaji dan tukin pegawai, seharusnya mengalokasikan anggaran hanya untuk urusan yang urgen dan pokok terlebih dahulu. Setidaknya fokus pada tupoksi dan tugas utama yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. “Memberikan hibah kepada kejaksaan itu apa urgensi nya,” ujarnya.

Mantan Dosen Unrika Batam itu melanjutkan, untuk kegiatan, operasional dan pembangunan gedung kejaksaan negeri harusnya tanggung jawab dan diusulkan Kejaksaan Agung, bukan meminta pada pemerintah daerah yang punya tanggungjawab besar terhadap kepentingan masyarakat nya. Di mana masih banyak urusan pokok di Batam belum bisa dibereskan oleh pemerintah setempat seperti urusan sampah dan lingkungan, banjir setiap kali turun hujan, kuota bangku dan sekolah yang selalu kurang saat tahun ajaran baru, pelayanan kesehatan dan penciptaan lapangan kerja.

Cak Ta’in mengaku sudah melakukan pengamatan terhadap proses pembangunan sebuah gedung di lingkungan Kejari Batam tanpa memasang plang proyek. Tidak jelas berapa nilai gedung yang dibangun dan kontraktor pelaksananya. Institusi penegak hukum yang membranding soal integritas itu jauh dari aspek keterbukaan informasi dan transportasi. “Sebagai institusi penegak hukum harusnya memberikan contoh nyata, bukan hanya sebatas retorika dan slogan semata,” kilahnya.

Beberapa bulan terakhir ini nampak aktivitas pembangunan gedung di sebelah kiri dengan luas perkiraan lebar 5 meter dan panjang 15 meter, dengan kontruksi 2 lantai. Hitung-hitungan borongan kontraktor permeter persegi dengan nilai sekitar Rp. 3,5 juta. Dengan luas bangunan 2 lantai 150 m2 maka pembangunan gedung itu cukup menggunakan anggaran Rp. 525 juta, atau hitung dengan harga Rp. 5 juta permeter2 juga cuma butuh dana Rp. 750 juta.

“Jadi hibah sebesar Rp. 16,5 miliar itu untuk apa saja harus dijelaskan oleh Walikota Batam. Mengapa juga Kejari Batam mengajukan bantuan anggaran ke Pemko Batam bukannya ke Kejaksaan Agung..?” tanya Cak Ta’in.

Informasi yang sempat dibuka media online Batam, dari dana itu sebesar Rp. 5,2 di antaranya untuk pengadaan partisi dan lemari. “Masih terlalu banyak selisih anggaran yang peruntukan dari hibah itu yang belum dijelaskan,” pungkasnya.