16 November 2026

Pendukung Jokowi

MoneyTalk.id,Jakarta – Langkah politik Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mengorbankan kepercayaan para pendukung Joko Widodo (Jokowi) mulai menuai kritik. Keputusan politik tersebut dianggap berpotensi menjadi bumerang bagi Prabowo, terutama dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, melalui akun X miliknya, Senin (16/11/2026), menilai Prabowo telah melakukan kesalahan politik dengan mengorbankan kepercayaan para pendukung Jokowi.

Menurut Dedy, dampak dari keputusan tersebut bukan hanya berpotensi menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo, tetapi juga dapat mengancam peluangnya untuk kembali terpilih pada Pilpres 2029.

“Prabowo telah salah mengorbankan kepercayaan para pendukung Jokowi. Makanya bukan hanya anjlok tingkat kepuasan publik terhadap beliau. Tapi, potensi untuk tidak dipilih kembali pada Pemilu 2029 jelas sangat tinggi,” tulis Dedy Nur Palakka melalui akun X-nya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran bahwa dukungan politik yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan tidak otomatis akan bertahan hingga pemilu berikutnya.

Kritik Dedy tersebut muncul di tengah sejumlah hasil survei yang memperlihatkan penurunan tingkat kepuasan dan elektabilitas Prabowo.

Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), berdasarkan survei nasional pada 1–10 Oktober 2026, mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo hanya sebesar 44,5 persen. Angka tersebut turun tajam dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen. Sebaliknya, 53,4 persen responden menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden.

Penurunan juga terlihat dalam pengukuran elektabilitas. SMRC mencatat elektabilitas Prabowo dalam simulasi semi terbuka dengan 24 nama calon presiden berada di angka 9,8 persen pada Oktober 2026. Angka ini merosot dari 34,9 persen pada November 2025.

Dalam simulasi dua nama melawan Dedi Mulyadi, elektabilitas Prabowo bahkan hanya 18,8 persen, sementara Dedi Mulyadi mencapai 69,3 persen.

Namun, hasil survei lembaga lain memperlihatkan gambaran berbeda. Parameter Politik Indonesia (PPI) pada Oktober 2026 mencatat elektabilitas Prabowo masih mencapai 40,5 persen dalam simulasi lima kandidat Pilpres 2029.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peta dukungan politik Prabowo masih dinamis dan sangat bergantung pada metode, waktu, serta simulasi survei yang digunakan.

Persoalan dukungan pendukung Jokowi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo. Sebab, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tidak bisa dilepaskan dari kombinasi kekuatan politik Gerindra, partai koalisi, serta jaringan pendukung Jokowi.

Jika hubungan politik dengan kelompok pendukung Jokowi mengalami keretakan, Prabowo perlu bekerja lebih keras untuk mempertahankan basis pemilihnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pendukung Jokowi ada yang protes ke saya, karena mestinya saya tidak membandingkan Jokowi sebagai mantan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dengan Pemimpin Umat (Keagamaan). Harusnya saya membandingkan Jokowi dengan sama-sama mantan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.

Waaah…ini tambah amburadul lagi kalau saya bandingkan Jokowi dengan mantan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Nanti jangan protes lagi ya soal perbandingan saya ini dengan sudut pandang Ilmu Hukum Tatanegara, dimana Indonesia dipimpin oleh Presiden sedangkan Jerman selain ada Presiden juga ada Kanselir (Bhs. Jermannya Kanzeler) semacam Perdana Menteri kalau untuk negara Parlementer lainnya, yang memiliki kekuasaan eksekutif yang besar dan bertanggung jawab pada parlemen. Dan tentu saja kekuasaan di Jerman itu juga dibatasi oleh konstitusi (Grundgesetz).

Jadi di Jerman yang memiliki kewenangan eksekutif yang besar dalam berbagai kebijakan negaranya itu justru Kanselirnya, bukan Presidennya. Tidak seperti yang ada di Indonesia yang menganut Sistem Presidensiil (saya lebih suka nulis Presidensiil karena kalau nulis Presidensial, nanti presiden kita sial terus.

Meski demikian Presiden di Jerman itu kebanyakan hanya sebagai simbolis saja. Kalau di Indonesia Jokowi waktu jadi presiden kan tidak begitu, dia malah bagi-bagi Bansos sendiri yang Mensosnya saja ketika itu (Bu Risma) saya tanyai juga bingung, karena seolah beliau “dikerjain” oleh Presiden Jokowi. Meskipun beliau tidak berkata begitu melainkan hanya dengan Bhs. Jawa ala Suroboyoan yang sangat mudah difahami oleh orang-orang Jawa Timur, yang masa kecil atau remaja saya suka nongkrong di Surabaya.”Saestu Mas, kulo mboten semerap nopo-nopo”. Beneran Mas, saya tidak tahu apa-apa”. Kata Bu Risma ketika itu (di sebuah ruangan) dan sedang ngobrol berdua dengan saya.

Ratusan triliun loh dana Bansos di era Pemerintahan Jokowi itu amburadul, gak jelas. Pokoknya tahunya rakyat itu, Jokowi suka bagi-bagi Bansos atas nama Bantuan Presiden, yang jumlahnya kalau dihitung hanya beberapa miliar gak akan sampai ratusan triliun !. Taruhan deh !…

Apabila dibandingkan antara kehidupan Jokowi dan mantan Kanselir (Bhs. Jerman Kanzeler) Jerman Angela Markel saat masih sama-sama menjabat dan setelah menjabat sebagai Presiden dan satunya lagi Kanselir, sangat jauh sekali perbedaannya, bainas samawati wal ardl (antara bumi dan langit !).

Angela Markel mantan Kanselir Jerman yang cantik itu hidupnya sangat sederhana, tidak mau tinggal di istana namun di apartemen sangat sederhana bersama suaminya, tanpa seorangpun asisten rumah tangga. “Gile” tidak?!…Angela Markel masak sendiri, nyuci baju sendiri dll. padahal saat itu juga Angela Markel masih menjabat sebagai Kanselir Jerman, apalagi sekarang ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai Kanselir Jerman.

Jadi mohon pendukung Jokowi sesekali buka mata, buka telinga dan perhatikan kehidupan nyata Jokowi dan keluarganya yang gemar koleksi barang-barang mewah dan harta anak-anaknya yang miliaran, meskipun usaha martabak dan pisangnya bangkrut, meskipun Bobby Nasution (menantunya) dan Kahiyang (istri Bobby dan anak Jokowi) pernah disebut-sebut di persidangan korupsi di Halmahera Maluku utara sebagai Blok Medan (Blok M) yang terindikasi kasus korupsi besar di bisnis pertambangan.

Sayangnya KPK sampai hari ini tidak memprosesnya malah memproses kasus suap recehan Harun Masiku yang orangnya gak ketemu-ketemu kemudian seoal-olah KPK memaksakan diri menyeret-nyeret Sekjen PDIP Mas Hasto Kristiyanto, yang kasusnya tidak merugikan keuangan negara 100 rupiahpun ! Sapere aude ! Beranilah berpikir !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Mantan pemimpin redaksi majalah Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se Jerman di Berlin Jerman dan Dewan Penasehat Hukum di beberapa media online di Indonesia.