Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Archives -

Dedi Mulyadi Akan Tumbangkan Prabowo? Screenshot_20260628-200336

Dedi Mulyadi Akan Tumbangkan Prabowo?

Hedi Batubara 28 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Sekitar seminggu lalu, saya diundang diskusi di rumah seorang pejabat. Diskusinya cukup serius. Dihadiri sekitar 50 orang. Hampir semuanya tokoh. Termasuk tokoh dari lingkaran istana. Hadir juga tokoh dan akademisi yang selama ini sangat kritis kepada pemerintah.

Tema diskusi tentang pasal 33 UUD. Soal kesejahteraan rakyat dan keadilan ekonomi. Otomotis bicara juga tentang oligarki. Yaitu segelintir orang kaya yang dianggap biangkerok dan menjadi penyebab gagalnya pasal 33 UUD itu dilaksanakan. Semua sepekat mereka adalah penjahatnya.

Dalam diskusi, sebagian peserta mengapresiasi langkah dan kebijakan presiden Prabowo yang menghajar mereka. Termasuk merampas aset yang dicuri oleh mereka dari negara. Sebagian lagi pesimis. Terutama ketika menyaksikan banyak pejabat yang diangkat Prabowo jauh dari perform. Sebagian dari mereka maling. Kasus MBG terus menjadi rujukan.

Namanya juga diskusi, pro dan kontra soal biasa. Semua kembali ke data dan persepsi masing-masing peserta.

Diskusi sempat menyinggung juga soal kepemimpinan Prabowo. Bagaimana nasib Prabowo kedepan dalam keadaan ekonomi yang sedang dikhawatirkan oleh banyak pihak, serta kritik yang semakin masif dan mengepung setiap kebijakan presiden. Diskusi juga sempat masuk ke soal peluang Prabowo di pilpres 2029.

Sebelum diskusi ditutup, karena sudah jam 22.00, seorang tokoh yang duduk di kursi belakang minta bicara. Dia dari lembaga survei terkenal. Ini penting untuk diketahui, kata tokoh ini meyakinkan agar diberi waktu bicara.

“Jangan bicara Prabowo 2029. Prabowo bisa sampai 2029 saja, itu sudah luar biasa”, katanya. Kalimat yang membuat semua peserta terperangah.

“Hasil survei, kepuasan publik ke Prabowo terus turun. Begitu juga elektabilitasnya”, lanjut surveyer ini. Ketika ada yang nyeletuk apakah elektabilitas Prabowo di bawah 20 persen? Dia mengiyakan. Tapi, ketika dikonfirmasi ulang setelah acara diskusi selesai, dia bilang: “sekitar 22-23 persen”. Namun dia mengatakan “kalau seorang presiden yang notabene punya panggung turun elektabilitasnya, maka akan terus turun dan sulit recovery”. Dia bilang: ini berdasrkan pengalaman dia selama di lembaga survei. Bahkan dia mengaku sudah survei tiga kali, dan hasilnya bahwa elektabilitas Prabowo terus turun.

“Ada seseorang yang trend surveinya terus naik, bahkan jauh melampaui Prabowo”, katamya. Orang itu adalah “Dedi Mulyadi”. Gubernur Jawa Barat.

Kampanye Dedi via medsos ternyata sangat efektif. Meski banyak gimmicknya, tetapi itulah yang menjadi selera masyarakat Indonesia. Masyarakat yang mayoritas berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Gak mau yang rumit-rumit. Karena hidup mereka sudah rumit. Mereka butuh kampanye yang simple dan mengena. Medsos menjadi media pilihan yang paling cocok. Dedi Mulyadi paham betul soal ini.

Sebelum Dedi Mulyadi, ada sosok Jokowi. Jokowi sukses mengambil hati rakyat dengan kampanye yang sangat sederhana, bahkan didominasi oleh gimmicks. Beda dengan Prabowo yang cenderung serius, formal bahkan tegas. Beda juga dengan Anies Baswedan. Orang pintar yang berkempanye dengan ide, gagasan dan program.

Kampanye model Dedi Mulyadi dan Jokowi lebih kena bagi masyarakat model Indonesia. Dengan kampanye model gimmicks, dua kali Jokowi berhasil menumbangkan Prabowo. Pemilu 2014 dan 2019. Pertanyaannya, apakah pemilu berikutnya Prabowo akan ditumbangkan oleh Dedi Mulyadi? Sangat mungkin.

Jika Dedi Mulyadi nyapres 2029 dan berhasil kalahkan Prabowo, maka sejarah akan mencatat nasib Prabowo yang ditumbangkan oleh dua sosok yang pernah dibesarkannya: yaitu Jokowi dan Dedi Mulyadi. Keduanya menjadi seperti anak-anak macan yang sukses menerkam nasib tuan yang membesarkannya.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.

Tunjangan Perumahan DPRD DKI 70,4 juta, Aman ! BG Diganti, Jokowi Kirim Surat ke DPR RI

Tunjangan Perumahan DPRD DKI 70,4 juta, Aman !

Hedi Batubara 5 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – DPR RI diprotes, lantaran memberikan tunjangan perumahan. Berapa besarannya? 50 juta perbulan. Besar sekali. Apalagi di tengah krisi ekonomi saat ini. Pakai joget-joget lagi.

Rakyat kesel. Protes, lalu jarah rumah anggota DPR. Khususnya anggota DPR yang omongannya gak enak didengar. Tapi, anggota DPR yang joget-joget itu, aman.

Tapi, anda mesti juga tahu. Tunjangan perumahan anggota DPR RI, kalah besar dengan anggota DPRD DKI. Tunjangan perumahan anggota DPRD DKI itu 70,4 jita perbulan. Khusus pimpinan, 78,8 juta perbulan. Besaran mana? DPR RI atau DPRD DKI.

Modal kecil, tunjangan rumahnya lebih besar. Enak ya… padahal, mereka sama-sama hidup di Jakarta.

Tahun 2015, Ahok menaikkan tunjangan DPRD DKI dari 15 juta menjadi 30 juta. Seratus persen. Tahun berikutnya yaitu 2016, Ahok menaikkan lagi tunjangan perumhan untuk DPRD Jakarta dari 30 juta menjadi 60 juta. 100 persen lagi. 2017 Ahok kalah pilgub dan digantikan Anies. Jedah sebentar masa Djarot Syaeful Hidayat, lalu dijabat Syaefullah hanya semalam sebelum digantikan Anies Baswedan.

Di masa Anies Baswedan sejak tahun 2017, tidak ada lagi da kenaikan tunjangan perumahan untuk DPRD Jakarta. Hingga tahun 2022, di ujung jabatannya, Anies menaikkannya dari 60 juta jadi 70 jita. Naik 17 persen setelah lima tahun.

Sebenarnya, rakyat marah kepada DPR RI itu karena tunjangan perumahan, atau karena omongan DPR yang gak enak? Atau karena joget-jogetnya? Ini pertanyaan ringan, tapi jawabnya akan membawa konsekuensi yang serius.

Kalau marah karena omongan dan joget-jogetnya anggota DPR, ini emosional. Ini tidak substantif dan tidak menyelesaikan masalah. Tapi, kalau marahnya karena DPR tidak peka terhadap rakyat yang sedang kelaparan dengan memberi dan menaikkan tunjangan perumahan seenaknya, ini baru substantif. Protes yang substantif memicu perubahan yang rasional.

Kalau protesnya substantif, kenapa kemarahan rakyat hanya kepada DPR RI saja? Kenapa tidak ke DPRD DKI yang angkanya lebih besar? Bahkan paling besar diantara anggota legislatif di seluruh Indonesia.

Pimpinan DPR RI berjanji akan membatalkan kenaikan tunjangan perumahan yang nilainya 50 juta. Sementara tunjuang perumahan DPRD DKI 70,4 juta, aman dan tenang-tenang saja.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Rivalitas Jokowi vs Prabowo Semakin Nyata Kepuasan Publik 75 Persen, Jokowi Masih Kuat, Serangan Masif Gak Ngefek

Rivalitas Jokowi vs Prabowo Semakin Nyata

Hedi Batubara 2 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Enam bulan lalu, tepatnya tanggal 10 Pebruari 2025, saya menulis dan merilis artikel dengan judul “Rivalitas Prabowo vs Jokowi”. Di hari yang sama, Prabowo pidato di acara Muktamar Muslimat NU di Surabaya. Kata Prabowo: “ada yang berusaha memisah-misahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga. Sebagai bahan ketawaan boleh”. Beberapa hari berikutnya, Prabowo pidato di HUT Gerindra. Salah satu kalimat yang disampaikan Prabowo dalam pidato itu adalah “hidup Jokowi”.

Publik awam bertanya-tanya: “Kok Prabowo masih terintervensi oleh Jokowi”

Sebagai politisi, Narasi Prabowo harus dipahami sebagai narasi politik. Prabowo, tentu tidak ingin hubungannya dengan Jokowi rusak. Apalagi, kursi kekuasaannya baru berusia kurang dari empat bulan. Prabowo perlu membangun kekuatan. Merangkul semua simpul kekuatan, dan menghindari potensi benturan, termasuk dengan Jokowi. Prabowo tidak perlu berhadap-hadapan dengan kekuatan dari luar, termasuk dengan pihak Jokowi yang masih cukup kuat.

Tapi, keadaan pada akhirnya akan memaksa Prabowo berhadap-hadapan dengan Jokowi. Sebagaimana Jokowi vs Megawati. Suka tidak suka, fakta ini akan terjadi.

Kenapa Prabowo harus berhadapan dengan Jokowi? Bukankah tanpa Jokowi, Prabowo diprediksi tidak akan menang di pilpres 2024 kemarin?

Menghindari terjadinya bias, analisis psikologis dan moral harus dikesampingkan. Sebab, urusan Jokowi vs Prabowo bukan soal moral. Ini tidak ada kaitannya dengan “kewajiban” balas budi. Juga bukan soal psikologis, karena ini tidak ada hubungannya dengan empati dan urusan terima kasih. Ini soal “satu kursi” dan “pengaruh politik” yang diperebutkan.

Prabowo ingin jadi presiden seutuhnya. Presiden yang mandiri tanpa intervensi. Di sisi lain, nasib dan masa depan Gibran ada di pundak Jokowi. Sang ayah sekaligus mentor Gibran. Tanggung jawab ini yang memaksa Jokowi untuk melakukan intervensi pada kekuasaan. Ini satu-satunya cara untuk memastikan adanya peluang buat masa depan Gibran. Saat ini, Gibran sebagai wapres. Langkah berikutnya tentu ingin menjadi presiden. Kapan? Setelah Prabowo. Bisa setelah satu periode, atau dua periode. Bisa jadi sebelum genap satu periode. Semua serba mungkin terjadi.

Prabowo pasti ingin dua periode. Adakah jaminan Prabowo akan bergandengan dengan Gibran di pemilu 2029? Tidak ada. Kecuali jika Jokowi ikut mengawal dan mengendalikan Prabowo di periode pertama. Di sinilah masalah krusial itu muncul.

Jokowi ingin kendalikan, minimal intervensi terhadap Prabowo. Ini untuk memberi kepastian dan jaminan bagi putra sulungnya, yaitu Gibran. Sementara Prabowo, pasti menolaknya. Tidak ada kekuasaan yang ingin diintervensi, apalagi dikendalikan.

Tak ada matahari kembar. Matahari Indonesia hanya satu, yaitu Prabowo. Jokowi, apalagi Gibran, tidak boleh menjadi matahari tandingan. Pemimpin itu tunggal. Raja itu hanya satu. Tidak ada raja yang lain.

Rivalitas Prabowo vs Jokowi merupakan kondisi obyektif yang tidak bisa dihindari. Prabowo akan membentengi kekuasaannya dengan membatasi, bahkan menghindari sama sekali terhadap intervensi Jokowi. Jokowi, untuk memenuhi tanggung jawab bagi masa depan putranya, ia akan melawan Prabowo. Rivalitas itu sedang berjalan.

Sejumlah pengusaha yang dianggap dekat dekat dengan Jokowi, sebut saja Mohammad Riza Chalid, Wilmar, Aguan, Tomy Winata, pemilik bank swasta terbesar yaitu BCA, mulai disingkirkan Prabowo. Prabowo sedang bersihkan para taipan yang dianggap dekat dengan Jokowi.

Di sisi lain, dua tokoh yang menjadi rival Jokowi yaitu Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto mendapatkan abolisi dan amnesti, hanya hitungan hari setelah vonis. Dalam kasus ini, banyak pakar hukum pidana yang menganggap Prabowo off side. Langkah out of the box Prabowo dibaca publik sebagai bentuk nyata genderang perlawanan kepada Jokowi.

Minggu siang, 31 Agustus, Prabowo melakukan konferensi pers bersama para pimpinan partai. Bahkan, Megawati yang notabene bukan bagian dari partai koalisi ikut hadir. Sementara Gibran, sang wapres tidak terlihat mendampingi Prabowo. Padahal, konferensi pers ini terkait dengan sesuatu yang sangat krusial yaitu adanya ancaman stabilitas keamanan bangsa. Konferensi pers ini seperti memberi sinyal kuat ke publik bahwa Prabowo tidak sedang bersama Jokowi.

Apakah kerusuhan sistemik tanggal 27-31 Agustus yang menyebar di berbagai wilayah di Indonesia merupakan panggung rivalitas Jokowi vs Prabowo?.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Setelah Jokowi Terpinggirkan, Siapa Jadi Oposisi Prabowo? Pertarungan Dukungan Eks Gubernur Jakarta Antara Foke dan Anies vs Jokowi: Siapa yang lebih Berpengaruh di Pilgub Jakarta?

Pertarungan Dukungan Eks Gubernur Jakarta Antara Foke dan Anies vs Jokowi: Siapa yang lebih Berpengaruh di Pilgub Jakarta?

Setelah Jokowi Terpinggirkan, Siapa Jadi Oposisi Prabowo?

Hedi Batubara 13 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Jokowi ingin kendalikan Prabowo. Wajar ! Secara politik, investasi Jokowi terhadap kemenangan Prabowo-Gibran sangat besar. Jokowi punya saham paling besar atas kemenangan itu.

Namun, rakyat ingin Jokowi berhenti berpolitik praktis. Jadi bapak bangsa sebagaimana Habibi dan Gus Dur kala itu.

Sekarang, Prabowo presidennya. Seorang presiden tak boleh berada di dalam kendali siapapun. Presiden yang tidak independen, ia akan melemah dan jatuh pada waktunya. Ini sudah jadi hukum politik. Sejarah menyuguhkan banyak referensi tentang hal ini. Prabowo sadar itu.

Setelah orang-orang Jokowi diakomodir, komitmen etis Prabowo kepada Jokowi seolah sudah dibayar lunas. Setelah setahun, besar kemungkinan orang-orang Jokowi akan diganti. Resuffle kabinet hanya tunggu timing. Apa alasannya? Prabowo butuh lingkaran kekuasaan yang solid. Kekuasaan hanya solid jika struktur kekuasaan dipegang kendalinya oleh Prabowo. Saat ini, struktur kekuasaan masih “Ganda Campuran”. Sebagian lebih loyal kepada Jokowi dari pada kepada Prabowo. Mereka besar dari Jokowi dan dititipkan Jokowi kepada Prabowo. Mereka sadar presidennya Prabowo, tapi mereka juga sadar bahwa tiket ke struktur kekuasaan diberikan atas jaminan Jokowi. Dalam posisi seperti ini, mereka, para pejabat titipan, juga sadar dirinya lemah di mata Prabowo.

Saat ini, posisi Jokowi melemah, dan akan terus melemah seiring dengan tertutupnya akses kendali Jokowi ke Prabowo.

Ketika resuffle kabinet terjadi, posisi Jokowi akan semakin melemah. Meski, lingkaran Jokowi, sebagian yakin Jokowi masih kuat. Kekuatan itu tidak ada buktinya dan cenderung hanya untuk menghibur diri mereka yang belum siap berganti kekuasaan.

Melemahnya Jokowi menandakan semakin menguatnya Prabowo. Tapi, menguatnya Prabowo juga mengalami kerentanan. Usia sepuh Prabowo mendorong sejumlah pihak bersiap diri dan melakukan antisipasi jika terjadi keadaan di luar dugaan. Disinilah awal terjadinya “permainan di dalam permainan”. Di dalam kekuasaan, lazim terjadi “permainan di dalam permainan”. Agenda-agenda personal tidak selalu bisa dibaca. Dan itu ada di lingkaran istana. Bukan di luar istana.

Membaca literatur jatuh bangunnya sebuah kekuasaan, ada orang dalam yang selalu terlibat. “Permainan dalam permainan” terjadi ketika seorang penguasa berada di lanjut usia. Banyak pihak yang mempersiapkan diri. Ini hal normal dan biasa terjadi di sepanjang sejarah kekuasaan. Dimanapun.

Kita berhenti sejenak membicarakan internal kekuasaan. Biarlah itu akan menambah bukti untuk teori transformasi kekuasaan.

Ketika Jokowi melemah, lalu terpinggirkan, siapa yang akan jadi oposisi terhadap Prabowo? Selama ini, energi publik yang diwakili “medsoser” punya fokus pembicaraan tentang tema “Jokowi”. Semua tema diarahkan ke Solo. Akan ada titik jenuhnya. Ketika publik mengalami kejenuhan tentang tema “Jokowi”, maka mata publik akan kembali mengarah ke penguasa. Ini panggung utamanya. Panggung riil yang jadi perhatian rakyat. Penguasa de facto adalah Prabowo. Siapa yang akan tampil di depan berhadapan dengan Prabowo?

Tidak mungkin Anies Baswedan. Pasca pilpres, Anies cenderung diam. Begitu juga dengan Ganjar. Anies dan Ganjar sadar, jika mereka bicara, maka akan ada pihak yang menuduh dua tokoh ini “belum move on”. Keduanya adalah rival Prabowo saat pilpres. Lebih aman mereka diam sambil memnatau Prabowo menjalankan tugas pemerintahannya.

PDIP adalah satu-satunya partai yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang. Negara akan sehat jika ada partai penyeimbang. Penyeimbang, dalam pengertian lain, itu oposisi. Kata “penyeimbang” terkesan lebih halus mengingat PDIP sedang berterima kasih kepada Prabowo. Hasto Kristiyanto, kader inti PDIP, telah mendapatkan amnesti dari presiden.

Untung ada kasus Tom Lembong. Kalau gak ada kasus Tom Lembong, tidak mudah bagi Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Hasto. Akan ada tuduhan macam-macam oleh publik. Itulah momentum. Abolisi Tom Lembong menjadi pintu masuk Amnesti untuk Hasto. Amnesti kepada Hasto dinilai publik berpotensi membuat Raja Solo meradang.

Apakah setelah Hasto mendapat Amnesti, lalu PDIP gabung ke pemerintahan Prabowo? Secara politik, bergabung justru akan merugikan PDIP itu sendiri. Jika PDIP gabung, apa narasi yang bisa dibangun oleh PDIP ke publik? PDIP justru akan mempertaruhkan suaranya di pemilu 2029.

PDIP lebih cocok berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Dengan posisi ini, PDIP dianggap lebih konsisten dalam menjaga platform partai. Posisi ini akan mendapatkan simpatik dari publik, terutama di luar pendukung pemerintahan. Apalagi jika kedepan terjadi tragedi politik, maka posisi sebagai penyeimbang atau oposan lebih menguntungkan.

Jika PDIP bergabung, dan tragedi kekuasaan terjadi, PDIP akan ikut tenggelam bersama kekuasaan.

Selama ini, pilihan PDIP paling strategis itu satu diantara dua pilihan. Pertama, berkuasa. Dua tahun Megawati berkuasa dan 10 tahun bersama Jokowi sangat menguntung PDIP. Kedua, jadi oposisi. PDIP pernah jadi oposisi Orde Baru, juga oposisi SBY. Dalam posisi sebagai oposisi, PDIP membesar. Hampir sama besarnya ketika berkuasa. Begitulah partai besar, selalu menjaga karakternya dalam relasi kekuasaan.

Dengan mengambil posisi sebagai penyeimbang, PDIP akan mendapatkan simpati publik. Itulah sesunngguhnya yang diharapkan rakyat. Kekuasaan tidak boleh tunggal dan mutlak, karena berpotensi terjebak pada obsolutisme dan otoritarianisme. Dibutuhkan adanya kontrol dan penyeimbang. Dengan begitu, negara akan sehat kedepan.

Penulis ; Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Gubernur Konten, Mantab 1746088988036

Gubernur Konten, Mantab

Hedi Batubara 1 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ada dua gubernur baru yang saat ini menjadi perhatian publik, yaitu Gubernur Kaltim dan Gubernur Jabar.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dikenal dengan program Gratispol. Ada enam program dalam Gratispol, diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan. Gubernur Kaltim menggratiskan sekolah SMA, S1, S2 hingga S3. Semua siswa SMA dan mahasiswa S1 hingga S3 gratis. Bahkan untuk siswa SMA, selain gratis juga mendapatkan seragam sekolah. Dari mana dananya? Kaltim punya APBD 22 triliun. 20 persen, yaitu lebih dari 4 T dialokasikan untuk pendidikan. Dananya cukup. Ini hanya soal mau tidak seorang pemimpin memprioritaskan pembangunan SDM bagi rakyatnya.

Gubernur Kaltim juga menggratiskan biaya kesehatan bagi warganya. Di Kaltim, berobat gratis. Premi BPJS sudah dibayar oleh Pemprov Kaltim.

Sementara Dedi Muyadi, Gubernur Jabar memiliki gebrakan yang memukau dan luar biasa, puji Gubernur Kaltim. Setelah dilantik jadi gubernur, Dedi Mulyadi langsung action. Action pertama, Dedi mulyadi menggusur berbagai bangunan ilegal di Jabar. Terutama yang berlokasi di puncak Bogor. Ini sumber banjir, kata Dedi. Maka, harus ditertibkan.

Kepada pemilik bangunan yang digusur, Dedi Mulyadi memberikan kompensasi. Ini bijak. Bogor dan Jakarta berkurang banjirnya, pemilik bangunan dapat ganti rugi.

Ketika dapat ancaman dari preman, Dedi Mulyadi merespon: “kami lenyapkan preman yang mengganggu”. Tegas. Publik bertanya: “siapa back up Dedi Mulyadi, kok seberani itu?”.

Dedi Mulyadi itu kader Gerindra, partai penguasa. Ini dimanfaatkan secara baik, bijak dan efektif oleh Dedi untuk bersikap tegas kepada setiap pelanggaran. Ini bukan soal back up, tetapi utamanya adalah bagaimana menegakkan aruran. Itulah gunanya seorang pemimpin hadir. Dia harus berani menegakkan aturan. Dedi Mulyadi tweah melakukannya

Dua hari belakangan, dua gubernur baru ini semakin populer. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Pasalnya, gubernur Kaltim dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI (29/4) menyapa Dedi Mulyadi dan menyebutnya sebagai gubernur konten.

“Yang Terhormat Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Konten, kontnnya mantab ini Kang Dedi Mulyadi ini”.

Rudy Mas’ud menyebut “Gubernur Konten, Mantab”. Ini tentu positif. Kata “mantab” menunjukkan apresiasi Gubernur Kaltim kepada Dedi Mulyadi. Sebagaimana ungkapan Rudy Mas’ud ketika ditanya wartawan soal ini. HARUM, panggilan akrab H.Rudy Mas’ud mengatakan: “Dia (Kang Dedi Mulyadi) mantab, kontennya luar biasa, ini menginspirasi. Saya memujinya”.

Memang, Dedi Mulyadi layak dipuji dan diapresiasi, sekaligus bisa jadi referensi bagi seluruh kepala daerah untuk berani menegakkan aturan. Aturan dibuat memang harus ditegakkan.

Lepas pro kontra terhadap Dedi Mulyadi, banyak hal positif dari kontennya yang bisa diambil dan dijadikan rujukan bagi para kepala daerah.

Penyebutan “Gubernur Konten, Mantab Ini” oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud belakangan menimbulkan “sedikit polemik” di publik. Mungkin ini suara alam bahwa kedua gubernur ini memang layak untuk dibicarakan. Tentu yang diharapkan adalah pembicaraan substansial, bukan mengkonfrontasikan keduanya. Jangan sampai malah kontra-produktif. Keduanya berteman baik dan saling support satu dengan yang lain. Keduanya adalah aset negara yang saat ini terlihat cukup bagus kinerjanya. Banyak yang bilang: luar biasa.

Belum ada dalam sejarah di Indonesia seorang kepala daerah yang gratiskan kuliah S1-S3. Ini dilakukan oleh Gubernur Kaltim. Juga jarang kita lihat ada kepala daerah yang berani menertibkan ratusan bangunan liar. Ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

Dua gubernur Kaltim dan Jabar, yaitu Rudy Mas’ud dan Dedi Mulyadi bisa dijadikan Role Model bagi para pemimpin daerah. Rudy Mas’ud kuat di program kerakyatannya. Full semua energi Gubernur digunakan untuk membangun Kaltim agar warga Kaltim bisa sekolah dan kuliah gratis, berobat tanpa biaya, semua masyarakat bisa akses internet gratis, dan pembangunan infrastruktur merata hingga perbatasan Malaysia. Sementara Dedi Mulyadi kuat di penegakan aturan dan penertiban wilayah. Langsung turun ke lapangan untuk melihat kedaan warga Jabar, dan secara kultural membantu mereka, sebelum membuat program yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan Jabar secara struktural.

Infonya, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud sudah mencoba menghubungi Dedi Mulyadi by phon, agar polemik yang “ecek-ecek dan tidak penting ini” segera diakhiri. Sayangnya, belum terhubung. Maklum, Dedi Mulyadi adalah seorang gubernur. Tentu, jadual dan kesibukannya sangat padat. Inilah Gubernur yang hari-harinya bekerja untuk rakyat.

Masyarakat berharap Dedi Mulyadi punya waktu untuk angkat telp. Lalu ada pembicaraan akrab dua gubernur ini, sambil canda dan ngakak-ngakak.

Masyarakat Indonesia akan selalu melihat kinerja kedua gubernur ini, juga gubernur-gubernur lainnya. Kinerja yang dilihat, bukan polemiknya. Karena mereka digaji dari uang rakyat untuk bekerja buat rakyat. Keduanya telah berupaya sungguh-sungguh menjalankan amanat dan perintah rakyat.

Selamat bertugas Rudy Mas’ud dan Dedy Mulyadi, rakyat menunggu prestasi yang lebih besar lagi dari kalian.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Dari Pesantren Sarang, PPP Dipersatukan images

Dari Pesantren Sarang, PPP Dipersatukan

Hedi Batubara 16 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – K.H. Maemoen Zubair, pengasuh pesantren Al-Anwar Sarang adalah tokoh yang teramat penting dalam sejarah perjalanan PPP. Terutama mengingat jejak Mbah Moen, panggilan K.H. Maemoen Zubair ini mengawal PPP di masa transisi Orde Baru ke Orde Reformasi.

Saat Soeharto tumbang, Era Reformasi menuntut perubahan secara revolusioner di semua aspek kehidupan berbangsa. Termasuk merombak fusi partai menjadi multi partai. Dari tiga partai menjadi puluhan partai.

Era Reformasi, lahir banyak partai, termasuk partai-partai Islam. Diantara partai Islam yang lahir di awal era reformasi adalah PKB, PAN, PKS dan PBB. Tentu, ini tidak menguntungkan bagi PPP yang sejak tahun 1973 menjadi satu-satunya partai yang paling dominan mewakili kepentingan umat Islam.

Tumbangnya Orde Baru menghadirkan setidaknya dua hal. Pertama, adanya tuntutan untuk mengevaluasi terhadap semua produk kebijakan Orde Baru. PPP adalah bagian dari produk kebijakan Orde Baru. Semua yang berbau Orde Baru dicurigai, dan berupaya untuk dipinggirkan, disingkirkan, bahkan dilenyapkan. Kedua, terjadinya eforia massal untuk melahirkan antitesa terhadap Orde Baru.

Dua hal ini yang mengakibatkan PPP dihadapkan pada situasi yang cukup sulit. Karena mendapatkan stigma negatif, PPP secara massal ditinggalkan oleh para tokoh dan konstituennya. Di sinilah ke-istiqamahan K.H. Maoemoen Zubair mengambil peran teramat penting.

K.H. Maemoen Zubair istiqamah di PPP di saat banyak ulama lain keluar dan bergabung ke partai lain. Warga NU ke PKB, Muhammadiyah ke PAN, basis Masumi ke PBB dan kelompok Islam militan ke PKS. Cukup banyak ulama dan tokoh keluar dan meninggalkan PPP. Tapi, Mbah Moen tetap istiaamah di PPP dan “ngurip-ngurip” PPP. Kalau boleh berimajinasi, bagaimana nasib PPP jika Mbah Moen saat itu juga ikut meninggalkan PPP. Besar kemungkinan ada cerita lain dengan sejarah perjalanan PPP.

Seiring dengan berjalannya waktu, PPP dihadapkan pada berbagai dinamika di era reformasi. Terutama saat presiden Jokowi berkuasa. Sebuah kekuasaan dengan strategi menyandera, khususnya sandera para ketum partai. PPP tidak lepas dari dinamika ini.

Dalam situasi kekuasaan yang menggunakan “strategi sandera”, PPP seringkali dihadapkan pada dilema. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan PPP dalam menentukan afiliasi politiknya.

Dalam perjalanannya, tak jarang perahu PPP harus dibawa melaju melawan arus konstituennya. Adanya intervensi kekuasaan membuat PPP sering dipaksa kontra terhadap umat. Akibatnya, suara PPP terus tergerus.

Pemilu 2019, PPP hampir tidak masuk ke Senayan. Rumor yang berkembang, PPP dapat “syafa’at” dari penguasa sehingga masuk di Senayan. Pemilu 2024, PPP tak lagi bisa ditolong. Kehilangan banyak suara, PPP gagal masuk ke DPR RI. Ini kali pertama PPP tidak punya wakil di DPR RI.

Selain kontra konstituen, tiga hingga periode terakhir, internal PPP banyak dilanda kekisruhan. Kader satu sama lain saling menjatuhkan. Para elitnya saling jegal. Inilah yang kemudian membuat PPP semakin rapuh. Sampai akhirnya, pemilu 2024 PPP harus mengucapkan “goodby” pada temen-temennya di DPR RI. PPP gagal masuk Senayan.

Apakah kegagalan ini menyadarkan para elit PPP untuk menginsafinya, lalu kompak membangun strategi untuk bangkit kembali?

Semangat membangun ada, tapi kompak gak ada. Masing-masing elit sibuk dengan agenda kepentingan politiknya masing-masing. Ya, itulah politik. Sampai di sini, publik melihat PPP saat ini adalah partai Islam yang penuh ironi.

Dalam situasi stagnan seperti ini, muncul inisiatif dari putra bungsu K.H. Maemoen Zubair, yaitu Gus Idror untuk menyatukan kembali PPP. Gus Idror sowan ke para sesepuh PPP. Meminta secara persoanal kepada mereka untuk bersatu.

Kepada mereka, Rabu tanggal 12 Pebruari kemarin, semua elit PPP tanpa terkecuali, dimohon hadir oleh Gus Idror ke Pesantren Sarang Rembang. Di pesantren ini, semua dikumpulkan, bersilaturahmi dan doa bersama. “Ngalap Berkah Mbah Moen”. Kira-kitra itu tujuannya. Harapannya, semua elit PPP kompak kembali, menanggalkan semua ego masing-masing, dan bergandengan tangan untuk menghidupkan PPP kembali.

PPP yang susah payah dipertahankan dan diperjuangkan oleh Mbah Moen diharapakan untuk sama-sama dijaga, dirawat dan dibesarkan kembali.

Hadirnya berbagai tokoh dan elit PPP di Sarang kemarin, membuktikan dua hal. Pertama, semua elit PPP masih punya semangat dan optimisme untuk menghidupkan, bahkan membesarkan kembali PPP. Kedua, ini bukti bahwa sosok K.H. Maemoen Zubair masih diingat dan diwarisi semangat juangnya oleh para elit dan kader PPP.

Diantara yang hadir adalah plt ketum PPP yaitu Mardiono, Sekjend PPP Arwani Tomafy dan Romahurmuzy atau Romy.

Mereka yang hadir di acara Dzikir dan Doa bersama di Pesantren Al-Anwar Sarang kemarin tentu punya agenda politiknya masing-masing. Apalagi jelang Muktamar PPP pasca lebaran Idel Fitri nanti. Namun setidaknya, ada harapan kedepan bahwa siapapun yang terpilih dan mendapatkan amanah memimpin PPP, hendaknya bisa mengakomodir semua kelompok. Ini akan sedikit meminimalisir konflik di PPP yang selama ini tak pernah ada ujungnya.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa K.H. Maemoen Zubair merupakan sosok ulama yang cukup berhasil menjadi magnet bagi PPP, terutama pasca transisi reformasi. Artinya, keterlibatan keluarga K.H Maemoen Zubair secara khusus, dan para ulama Sarang secara umum, kedepan cukup menguntungkan bagi PPP untuk menjaga konstituennya. Terutama di pulau Jawa dan wilayah Lampung. Banyak ulama Jawa dan juga Lampung lahir dari pesantren Sarang.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Negara Dharurat Oligarki Blockchain, Solusi Platform Inovasi Sosial dan Transparansi Pengelolaan Negara

Negara Dharurat Oligarki

Hedi Batubara 20 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Uang mengendalikan segalanya. Dengan uang aturan dibuat, hukum ditundukkan, kebijakan diarahkan dan dengan uang pula karir pegawai dan posisi pejabat ditentukan.

Siapa yang punya uang? Oligarki ! Siapa oligarki? Kelompok kecil orang yang mengendalikan negeri ini. Dengan uangnya, mereka rampok negeri ini melalui kebijakan para penguasa.

Ketum partai hingga presiden tunduk karena berhutang logistik kepada mereka. Saat konggres, partai pakai uang mereka. Saat pemilu, semua kepala daerah hingga presiden di-ijon oleh mereka. Tidak sedikit kepala daerah yang melawan mereka, tak lama kemudian ditangkap KPK. Minimal jadi tersangka kejaksaan dan kepolisian. Emang lembaga hukum ini milik siapa? Cukup ! Jangan bertanya lagi.

Ongkos sekolah mahal. Proses karir butuh biaya tinggi. Siapa yang bisa bantu para abdi negara kalau bukan oligarki. Mereka yang punya uang. Mereka butuh pengamanan. Mereka butuh bisnisnya bertahan dan berkembang.

Pemilik uang berkuasa. Hampir semua yang berada di struktur kekuasaan tunduk, atau minimal berkolaborasi dengan mereka. Lihat isi undang-undang dan berbagai peraturan di bawahnya. Ada banyak kepentingan mereka yang diprioritaskan.

Kasus pulau reklamasi Jakarta, Rempang Batam dan terkini, PIK 2 Banten. Untuk kepentingan siapa? Siapa di belakang proyek-proyek raksasa yang dikawal oleh kebijakan negara ini? Anda sudah pasti tahu. Ini hanya beberapa bukti betapa oligarki bisa mengendalikan kekuasaan.

Tiga proyek besar ini lahir di era Jokowi. Reklamasi Jakarta dimulai saat Jokowi gubernur DKI. Rempang juga muncul di era Jokowi. PIK 2 dijadikan PSN (Proyek Strategis Nasional) oleh Jokowi. Apakah Jokowi dikendalikan oligarki? Cukup ! Jangan bertanya lagi.

Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Kekuasaannya akan berangsur melemah. Ketika semua pejabat era Jokowi diganti oleh Prabowo. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BIN, dll, kekuasaan Jokowi akan melemah.

Berarti, kekuatan Jokowi bergantung Prabowo? YES ! Lawan Jokowi akan otomatis menjadi musuh Prabowo jika Prabowo terus memberikan ruang bagi Jokowi untuk intervensi terhadap setiap kebijakannya.

Beberapa bulan ini, santer kabar oligarki rajin ke istana Solo. Silahkan pantau, siapa saja yang ke Solo dan urusan proyek apa.

Apakah ini pertanda bahwa oligarki tidak mampu menembus pintu gerbang istana Prabowo? Mereka harus datang ke Jokowi agar berbisik kepada Prabowo: “tolong bukain pintu istana dong…”.

Bagaimana dengan Gibran? Tidakkah ia adalah wakil presiden. Sebesar apa kekuatan politik dan pengaruh kekuasaan Gibran?

Teringat nasib para wakil-wakil presiden sebelumnya. Ada Jusuf Kalla dan Kiai Ma’ruf Amin. Jabatan tanpa peran. Apa bedanya Gibran dengan Jusuf Kalla dan Kiai Ma’ruf Amin? Wakil presiden tidak punya hak tanda tangan. Tidak punya otoritas untuk membuat kebijakan. Kecuali presiden “tutup usia” di pertengahan jalan.

Nasib Jokowi ada di tangan Prabowo. Kuat dan melemahnya Jokowi akan berpengaruh pada nasib oligarki. Khususnya oligarki dalam perspektif publik, yaitu para pemilik uang yang sesuka hati kendalikan negara.

Apakah Prabowo akan terus akomodir Jokowi dan memberi ruang buat para oligarki untuk terus kendalikan negeri?

Penulis : Tony Rosyid, pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Hedi Batubara 13 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Suatu saat, saya sedang makan malam dengan seorang pejabat. Mendadak dia bilang: “Pak Prabowo mau telp saya.”

Tidak lama kemudian telp berdering. Si kawan angkat telp. Ternyata benar, Prabowo yang telp. Presiden RI ke-8. Prabowo memberi pesan kepada kawan saya ini: “Jangan Korupsi”.

Dua hari kemudian, saya makan malam dengan kawan yang lain. Seorang pejabat juga. Pejabat sekelas menteri. Saat dilantik, Prabowo berpesan kepadanya: “Jangan Korupsi”. Dua kali di waktu yang berbeda Prabowo pesan kepadanya: “Jangan Korupsi”.

Ketika beberapa hari lalu (2/12) dalam sidang kabinet, Prabowo juga berpesan kepada semua menteri dan pejabat sekelas menteri: “Jangan Korupsi, kasihani rakyat”.

Paginya, saya mendapatkan video yang beredar dimana Menteri Agama, Prof. Dr. Nasaruddin Umar di acara Integrity Festival menyampaikan pesan di hadapan jajarannya: “korupsi membuat pondasi negara ini ambruk. Maka, hentikan segala praktek korupsi. Kanwil jangan lagi meminta amplop kepada kakandepag. Kakandepag jangan minta amplop kepada para ketua KUA. Itu praktek korupsi yang harus dihindari. Darah yang mengalir dari korupsi hanya bisa dicuci oleh api neraka”, kata Prof Nasaruddin, yang juga Rektor PTIQ terlama ini.

Dari fakta-fakta ini menunjukkan ada “good will” Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi sebagai syarat membangun good governance. Untuk tujuan ini, Prabowo mengawalinya dengan meminta komitmen moral kepada para pejabat untuk tidak korupsi.

Langkah Prabowo ini layak diapresiasi. Satu tekat baik yang mesti didukung bersama. Namun, di sisi lain, pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan upaya penegakan hukum. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan institusi hukum, mulai dari kepolisian, KPK, kejaksaan hingga kehakiman untuk membersamai tekat Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Institusi-institusi hukum ini harus dijadikan tombak untuk memberantas korupsi.

Lima tahun terakhir, IPK Indonesia terkait korupsi terus memburuk. Korupsi makin masif. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia sudah amat sangat akut. Karena sudah menjadi bagian dari sistem pengelolaan negara. Urus negara ya mesti korupsi. Kira-kira begitu faktanya. Setoran sana-sini, pungli yang diwajibkan adalah fakat yang mudah ditelusuri. Ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah terinstitusi. Boleh dibilang, tidak ada institusi negara yang tidak menjadi tempat untuk melakukan korupsi berjama’ah. Korupsi berjalan secara terstruktur, sistemik dan kompak.

Kalau ada korupsi yang diungkap oleh KPK, maka hanya ada dua kemungkinannya. Pertama, karena sedang apes. Kedua, karena punya musuh yang memiliki akses ke penegak hukum. Terutama jika berseberangan dengan penguasa, anda harus siap-siap untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

Selain komitmen moral, penegakan hukum adalah faktor efektif dalam pemberantasan korupsi yang tidak bisa diabaikan. Cara memulainya dari: Pertama, minta komitmen kepada para pucuk pimpinan penegak hukum untuk bertindak tegas dan adil dalam menegakkan hukum. Kasih jangka waktu. Gak serius, ganti !

Kedua, penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Sikat dari atas sampai yang di bawah. Termasuk di lingkaran kekuasaan. Terutama para pejabat tinggi dan elit penguasa.

Fakta yang kasat mata selama ini, pemilik modal dan elit politik hampir tak pernah tersentuh oleh hukum. Kecuali yang sedang apes, atau terpaksa harus dikorbankan.

Ketiga, Sebagai presiden dan pimpinan tertinggi di negeri ini, Prabowo harus memberi contoh. Prabowo dan lingkarannya, termasuk keluarga besar dan koleganya harus clear dan bebas korupsi. Prabowo harus betul-betul memberi keteladanan bahwa dia adalah seorang presiden yang bersih dan membersihkan. “Thohir muthohir”. Bersih dan berkomitmen untuk membersihkan Indonesia dari para koruptor.

Kalau tiga hal ini dilakukan, maka “rakyat akan mulai berani membangun harapan kepada Prabowo.” Prabowo akan doanggap sebagai pahlawan pemberantasan korupsi yang selama ini hampir mustahil bisa diberantas di Indonesia.

Penulis : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.

Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok anies baswedan 3

Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok

Hedi Batubara 11 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – PKS marah ! Marah sekali ! Apa pasal? Karena pendukung Anies Baswedan bereaksi ketika PKS bergabung dengan KIM. Berawal dari pencalonan Bobi Nasution, menantu Jokowi di pilgub Sumatera Utara. Dari sini, ada gejolak. Tapi relatif kecil.

Ketika tanggal 4 Agustus (deadline) PKS memutuskan tinggalkan Anies, gabung ke KIM, dan mengusung Ridwan Kamil, pendukung Anies Baswedan marah. Marah semarah marahnya. Kelompok prndukung elitnya mencoba merayu PKS agar balik ke Anies. Gagal ! Kenapa? Karena ini bukan hanya soal pilgub Jakarta. Ini berkaitan dengan 100 daerah yang ikut pilkada. Ini adalah satu kesatuan dari rangkaian pilkada yang disepakati antara PKS dan KIM.

Kemarahan pendukung Anies direspon negatif oleh PKS. PKS balik marah ke Anies. Tidak sedikit yang menyerang Anies. Saling balas serangan antara PKS vs pendukung Anies terus terjadi. Bahkan hingga pilkada selesai, saling serang masih terdengar. Terutama pasca Anies memutuskan untuk mendukung Pramono-Rano.

Di sini lain, Anies membuat video pendek. Isinya: dukungan kepada Syaekhu-Ilham di pilgub Jawa Barat. Begitu juga video dukungan kepada paslon PKS di beberapa wilayah Jabodetabek. Tapi, gak lama kemudian video dukungan Anies di-take-down. Alasanya, gak enak sama KIM. Takut kontra-produktif.

Video dukungan Anies kepada paslon PKS kalah santer dengan isu pilgub DKI yang menimbulkan saling serang antara PKS dengan para pendukung Anies Baswedan. Narasi yang seringkali muncul dari para kader PKS adalah: “PKS rugi dukung Anies. Gak dapat apa-apa.” Kalau ditanyakan kepada para pendukung Anies, mereka menjawab: “Gedung DPW PKS Jakarta itu dari mana?”.

Pokoknya ruwet. Hubungan PKS dan pendukung Anies lebih bersifat emosional. Rasionalitas politik tersingkir. Kedua belah pihak saling memuaskan dirinya untuk menyalahkan satu sama lain. Akibatnya, paslon PKS banyak tumbang. PKS di Jakarta kalah. Jabar kalah. Bekasi, kalah juga. Depok yang merupakan daerah kekuasaan PKS selama dua puluh tahun terakhir, paslinnya tumbang juga.

Tapi, PKS masih kekeuh bahwa itu bukan pengaruh Anies. Itu tidak ada hubungannya dengan Anies. Faktor Anies tidak dihitung oleh PKS. Anies bukan variabel penting di perhitungan suara PKS. Mungkin hanya ketua Majlis Syura PKS yang menghitung ini. Kader PKS lainnya secara umum tidak menganggap kekalahan PKS pada pilkada Jabodetabek dan Jabar ada hubungannya dengan Anies. Bagi banyak kader PKS, Anies bukan siapa-siapa dan dianggap tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap PKS. “Wujuduhu ka adamihi”, kata sejumlah kader PKS.

PKS lupa bahwa poliik itu punya kalkulasi dan rasionalitasnya sendiri. Tidak bisa dikendalikan oleh rasa “lika and dislike”. Kenapa panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage) politik seringkali kontras? Karena dalam politik antara rasa dan logika seringkali gak ketemu. Jangan heran kalau ada politisi yang ramah dan tersenyum pada anda, padahal ia sedang kecewa dan sangat marah kepada anda. Kenapa bisa begitu? Karena ia masih butuh anda. Sementara, kader PKS masih didominasi oleh permainan rasa. Marah ya marah aja.

Kalau konstituen dan netizen lebih dominan permainan perasaannya. Tapi, politisi secara umum telah mati perasaannya. Karena tuntutan rasionalitas politik lebih dominan. Jadi, anda akan kesulitan menyampaikan aspirasi kepada para politisi, karena secara umum perasaannya sudah mati. Nah, kader PKS beda. Lebih kuat permainan rasanya dari pada logikanya. Kecuali hanya sedikit, itupun di tingkat elit. Kenapa? Karena PKS partai ideologis.

Secara teoritis, makin kuat ideologinya (fanatisnya), maka makin kuat soliditasnya dan makin sensitif. Makin perasa.

Bagaimana masa depan hubungan PKS dengan Anies Baswedan? Kalau ditanyakan kepada kader PKS, maka jawabnya: “tidak ada pintu lagi”. Apalagi setelah Anies dukung Pramono yang notabene kader PDIP. Kita tahu, hubungan PKS dengan PDIP cukup tegang selama ini.

Tapi, kalau menggunakan rasionalitas politik, PKS dan Anies akan diuntungkan jika keduanya bersama-sama. Sebab, pendukung keduanya beririsan. Kuncinya ada di PKS. Mampukah PKS menggunakan rasionalitas politiknya secara terukur untuk membaca faktor Anies ini.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Niih Ada Catatan Buat Prabowo Hapus Utang UMKM, RMPG: Bukti Prabowo Memihak Rakyat!

Niih Ada Catatan Buat Prabowo

Hedi Batubara 6 Desember 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pertama, Prabowo seorang nasionalis, juga patriotis. Sebagaimana umumnya prajurit TNI. Prabowo cukup menonjol di sisi ini. Nasionalisme Prabowo terlihat dari semangatnya memberantas korupsi. Meski baru dimulai dari “pesan moral” kepada seluruh perangkat pemerintahannya. Kita tunggu bagaimana Prabowo akan mendorong peran penegak hukum untuk secara serius melakukan pemberantasan korupsi. Pesan moral presiden tidak cukup tanpa ada penegakan dan ketegasan hukum.

Prabowo juga menunjukkan konsentrasinya di bidang ketahanan pangan. Prabowo janji tidak akan impor beras di tahun 2025. Prabowo nampaknya optimis. Dengan anggaran mentan yang dinaikkan 10 kali lipat (dari 8 T menjadi 80 T), target ketahanan pangan akan tercapai. Kita tunggu, apakah naiknya anggaran yang super extra ini betul-betul akan efektif untuk pencapaian ketahanan pangan dalam negeri.

Soal kedaulatan dan keamanan, tidak perlu meragukan Prabowo. Ini bidang yang selama ini digelutinya. Kabarnya, Prabowo akan rekruit 500.000 tentara. 250.000 jadi anggota TNI. 250.000 lainnya akan jadi pasukan cadangan.

Kedua, Prabowo cukup sukses merangkul berbagai elemen bangsa. Prabowo merangkul hampir semua partai politik dengan memberinya jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Prabowo juga merangkul hampir semua ormas. Prabowo merangkul pula para guru dengan menaikkan gaji mereka. Naik satu kalu gaji untuk ASN, dan 2 juta untuk guru honorer. Prabowo juga merangkul buruh dengan menaikkan UMP-nya sebesar 6,5%. Juga membebaskan hutang buat UMKM.

Satu sisi, ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ini sekaligus akan memperkuat dukungan rakyat untuk memperkokoh stabilitas politik dan kekuasaan Prabowo.

Ketiga, Prabowo mesti pelan-pelan mampu melepaskan diri dari intervensi dan ketergantungan kepada Jokowi. Gemuknya kabinet yang mengakomodir sekian banyak dari para loyalis Jokowi membuat banyak pihak khawatir.

Prabowo punya pitensi untuk mendapatkan limpahan dukungan dari berbagai pihak, termasuk konstituen Anies Baswedan dan PDIP. Namun, bayang-bayang Jokowi menghalangi mereka untuk mendukung dan bergabung. Ketika Prabowo lepas dari Jokowi, maka dua kelompok di atas akan banyak yang mendukung dan bergabung.

Ada harapan besar kepada Prabowo untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang sebagian telah rusak parah di era Jokowi. Diantaranya adalah politisasi institusi hukum, kriminalisasi aktifis, terkekangnya pilar demokrasi, dan matinya mimbar kampus. Sudah waktunya pemilihan rektor dikembalikan ke senat universitas, tanpa campur tangan kementerian. Dorong kampus untuk menjadi institusi pendidikan yang independen, sehingga mampu secara lebih efektif melahirkan para sarjana yang tidak saja kompeten, tapi juga kritis dan memiliki kesadaran bernegara yang tinggi.

Keempat, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Karena itu, Prabowo butuh oposisi. Prabowo mesti memberi ruang kepada lahirnya oposisi untuk menjadi mitra dialog dan sparing partner dalam mrmbangun bangsa ini. Pemerintahan akan kokoh jika mampu membuka ruang bagi hadirnya kritik terhadap kinerjanya.

Di tengah DPR yang tidak lagi bisa diharapkan peran kontrolnya terhadap pemerintah, maka hadirnya oposisi menjadi penting untuk mengoreksi setiap potensi kesalahan dan ketersesatan pemerintah.

Hadirnya oposisi justru akan membuat pemerintahan menjadi lebih tangguh dan tahan banting.

Empat hal ini perlu menjadi catatan yang amat penting untuk diperhatikan oleh Prabowo di awal menjalankan tigasnya sebagai kepala pemerintahan, agar tidak salah arah.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Dedi Mulyadi Akan Tumbangkan Prabowo?

Tunjangan Perumahan DPRD DKI 70,4 juta, Aman !

Rivalitas Jokowi vs Prabowo Semakin Nyata

Setelah Jokowi Terpinggirkan, Siapa Jadi Oposisi Prabowo?

Gubernur Konten, Mantab

Dari Pesantren Sarang, PPP Dipersatukan

Negara Dharurat Oligarki

Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok

Niih Ada Catatan Buat Prabowo

Baca Juga Berita Ini

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran!

MAKI dan ARUKKI Berkordinasi Bersiap Ajukan Praperadilan Kasus CSR BI ke PN Jaksel

Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong