MoneyTalk.id,Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik syarat pendidikan. Meski demikian, ia meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran pada Selasa pagi yang berlangsung selama 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mundurnya menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara syarat pendidikan.
”Namun, sekaligus kami meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan pengunduran diri Wapres Gibran,” tegas Prasetyo di hadapan awak media.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo lebih banyak memberikan saran selama diskusi berlangsung. Merespons hal tersebut, Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan legalitas dokumen yang dimilikinya secara hukum.
”Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan itu memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” ujarnya.
Terkait langkah parlemen, Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati penuh Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang akan digunakan DPR terhadap Wapres Gibran. Namun, ia belum dapat memastikan mekanisme hukum lanjutan yang akan bergulir selama proses pembuktian dokumen berlangsung.
Di tengah tensi politik tersebut, Istana memastikan roda pemerintahan tidak terganggu. “Terkait dinamika apa pun yang terjadi, pemerintah tetap fokus menjalankan tugas, seperti penanganan karhutla. Kami tetap bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
