22 November 2026

pertambangan nikel di Pulau Kabaena.

MoneyTalk, Jakarta –  Aksi protes terhadap aktivitas pertambangan nikel di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, kembali mencuat. Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, La Ode Hidayat, melontarkan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam aktivitas tambang milik PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) yang diduga ilegal.(8/9/25).

‎Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi publik(2/9) bersama Ketua DPRD Sultra, sejumlah anggota dewan, Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, dan Danrem 143/HO, usai aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara,

‎Kami mendapat informasi bahwa PT TMS tetap melakukan pengapalan nikel di tengah aksi dan sorotan publik. Yang lebih mengkhawatirkan, muncul dugaan kuat bahwa Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, berada di belakang aktivitas tambang tersebut,” ujar La Ode Hidayat dalam pernyataannya.

‎La Ode menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak berdasar pada rumor semata. Ia menyebut informasi yang diterima ASR memiliki kesamaan dengan laporan intelijen dan data resmi, termasuk terkait kuota ekspor PT TMS yang mencapai 2,15 juta metrik ton pada 2025.

‎“Ini bukan isu main-main. Jika benar ada keterlibatan elit politik, maka ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

‎ASR berencana membawa persoalan ini ke tingkat nasional, termasuk dengan melayangkan surat resmi ke DPP Partai Gerindra. La Ode juga menyampaikan harapan agar kader-kader Gerindra di daerah turut mengambil sikap terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.

‎“Kami cinta Prabowo, dan kami ingin partai ini bersih dari keterlibatan dalam bisnis ilegal. Ini menyangkut hajat hidup rakyat Sultra,” tegasnya.

‎Selain itu, ASR menyoroti dasar hukum yang melarang eksploitasi di Pulau Kabaena. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, wilayah tersebut seharusnya bebas dari aktivitas pertambangan.

‎Lebih lanjut, La Ode juga merujuk pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 580/PK/PDT/2023, yang menyatakan bahwa PT TMS bersama PT Bintang Delapan Tujuh Abadi terbukti melakukan penambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sejak 2019 di kawasan hutan lindung seluas 147 hektar.

‎Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan BPK RI, yang mencatat bahwa PT TMS telah melakukan kegiatan di luar area yang diizinkan dalam Surat Keputusan PPKH.

‎ASR menyatakan akan membentuk “pansus rakyat” dan melakukan investigasi lapangan langsung ke Pulau Kabaena. Mereka juga meminta dukungan keamanan dari aparat TNI dan Polri dalam proses tersebut.

‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PT TMS maupun dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh media ini.

MoneyTalk,Jakarta  –  Tim peneliti dari Satya Bumi dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin, 9 September 2024 telah merilis hasil penelitian terbaru mereka terkait dampak pertambangan nikel di Pulau Kabaena.

Dalam riset tersebut, tim peneliti turut mengungkap nama-nama besar yang ikut menikmati manfaat pertambangan nikel di Pulau Kabaena. Mulai dari mantan gubernur, calon kepala daerah, hingga jenderal polisi. Beberapa nama disebut berkaitan erat dengan Nur Alam, mantan terpidana korupsi sekaligus Gubernur Sultra periode 2008 – 2018. Penelitian Walhi itu mengelompokkan penerima manfaat menjadi tujuh kluster.

Keterlibatan Nur Alam bermula pada tahun 2010. Nur Alam yang sedang menjabat sebagai gubernur merevisi aturan tata ruang Sultra. Salah satu perubahan yang diusulkan dalam revisi tersebut adalah menurunkan status kawasan hutan, dari hutan lindung menjadi hutan produksi di Pulau Kabaena. Revisi itu juga dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Ir Zulkifli Hasan Nomor SK.465/Menhut-II/2011.

Salah satu kluster penerima manfaat menurut Walhi adalah klaster Alaniah Nisrina, Arinta Nila Hapsari dan Andi Sumangerukka.

Pada klaster ini, nama Arinta Nila Hapsari dan Alaniah Nisrina yang tak lain adalah istri dan anak Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Pilgub 2024 Andi Sumangerukka, ternyata memiliki saham di sejumlah perusahaan bergerak di bidang tambang nikel. Demikian terungkap dari penelusuran Center of Energy and Resources Indonesia (CERI).

“Sesuai dokumen resmi dari Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), nama Arinta Nila Hapsari ini muncul sebagai pemegang saham mayoritas pada PT Tribhuwana Sukses Mandiri, PT Kabaena Kromit Prathama dan PT Baula Petra Buana,” ungkap Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, Rabu (15/1/2025).

Dirincikan Hengki, di PT Baula Petra Buana, perempuan kelahiran Sidikalang 3 Agustus 1971 itu menguasai 30 persen saham senilai Rp 18 miliar. Sedangkan di PT Kabaena Kromit Prathama, Arinta Nila Hapsari tercatat sebagai pemegang 70 persen saham senilai Rp 1,75 miliar.

Selanjutnya, Arinta Nila Hapsari mengantongi 25 persen saham PT Tribhuwana Sukses Mandiri senilai Rp 22,5 juta.

“Hasil penelusuran awal kami ini cukup mangagetkan lantaran perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Arinta Nila Hapsari ini semua bergerak di bidang tambang nikel. Di berbagai media telah diungkap bahwa perusahaan-perusahaan milik Arinta itu beroperasi di Sulawesi Tenggara,” ungkap Hengki.

Hengki mengutarakan, sepak terjang Arinta di dunia tambang nikel itu sontak menimbulkan tanda tanya lantaran suami Arinta, Andi Sumangerukka, terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada Serentak Tahun 2024 lalu.

“Apalagi, karir Andi Sumangerukka di militer cukup mentereng. Ia tak lain merupakan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sulawesi Tenggara periode 2015-2019. Tak lama berselang, Andi Sumangerukka dipromosikan menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin dan menjabat sejak tahun 2020 hingga tahun 2021,” beber Hengki.

Berdasarkan rilis harta kekayaan calon kepala daerah di laman LHKPN KPK, kekayaan Andi Sumangerukka mencapai Rp632 miliar. Jumlah tersebut menempatkan Andi Sumangerukka sebagai calon gubernur terkaya se-Indonesia di Pilkada 2024.

Keheranan atas mulusnya sepak terjang Arinta Nila Hapsari itu, lanjut Hengki, makin memuncak setelah sejumlah permasalahan hukum menyeret perusahaan-perusahaan milik Arinta Nila Hapsari. Meski terseret masalah hukum, tampaknya hingga saat ini, Arinta Nila Hapsari masih melenggang bebas sebagai pemilik perusahaan-perusahaan tersebut.

“Sebut saja mulai dari terseretnya PT Kabaena Kromit Prathama dalam skandal dokumen terbang alias ‘dokter’ di Kementerian ESDM yang telah menyeret mantan Dirjen Minerba Ridwan Djamaludin ke balik jeruji besi, terkait IUP nikel PT Kabaena seluas 102,6 hektare di Blok Mandiodo, Konawe Utara yang ternyata merupakan wilayah kerja PT Antam Tbk. Arinta Nila Hapsari tampaknya tak tersentuh hukum, meskipun Arinta memiliki saham 70 persen di PT Kabaena Kromit Prathama,” ungkap Hengki.

Tak hanya itu, PT Tribhuwana Sukses Mandiri milik Arinta Nila Hapsari juga terseret dalam kasus dugaan penambangan secara ilegal dan merusak lingkungan PT Tonia Mitra Sejahtera.

“Bahkan berdasarkan fakta persidangan di PN Kendari, menurut Nur Alam, penjualan PT Tonia Mitra Sejahtera kepada PT Tribhuwana Sukses Mandiri berlangsung di kantor Kabinda Sulawesi Tenggara semasa sang suami masih menjabat sebagai Kabinda di sana,” tukas Hengki.

Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri Arif Kurniawan yang ternyata juga sebagai pemilik PT Dua Delapan Resources, membayar pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera sebesar Rp 100 miliar ke rekening Amran Yunus yang diangsur sebanyak empat kali.

Namun anehnya, penelusuran CERI di Website Resmi AHU Kemenkum HAM, tidak ditemukan data PT Tonia Mitra Sejahtera. Padahal, data Perusahaan ini muncul pada Website MODI Kementerian ESDM, yang mencantumkan empat entitas pemegang saham, yakni PT Barisan Mineral Semesta, PT Adia Mitra Investama, PT Bintang Delapan Tujuh Abadi dan PT Segara Kilau Mas, dengan kepemilikan masing-masing 25 persen.

Berbagai temuan itu, kata Hengki, wajar jika publik bertanya-tanya, apakah benar Arinta Nila Hapsari dijuluki sebagai Ratu Nikel Sultra?