20 November 2026

podcast Forum Keadilan

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko melontarkan pernyataan keras mengenai kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia bahkan menyebut keduanya sebagai bagian dari apa yang ia istilahkan sebagai konspirasi busuk terhadap bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Soenarko dalam podcast Forum Keadilan bertajuk Madilog, Jumat (6/11/2026). Dalam perbincangan bersama Darmawan Supriyossa, Soenarko mengungkapkan penilaiannya terhadap Jokowi berdasarkan pengalaman dan pandangannya selama puluhan tahun berdinas di lingkungan militer.

Ketika Darmawan menanyakan apakah perkembangan persoalan politik yang dibahas dalam forum tersebut menjadi bahan bakar baru bagi pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap Jokowi, Soenarko mengatakan bahwa penilaiannya terhadap mantan presiden itu sudah terbentuk jauh sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau kita, saya bilang sebelum ada MK memang kita sudah yakin Jokowi ini manusia tampilannya enggak pantas jadi ketua RT kok,” ujar Soenarko.

Ia kemudian membawa pengalamannya selama lebih dari 30 tahun berdinas di TNI untuk menjelaskan bagaimana seorang prajurit menilai kualitas kepemimpinan.

Menurut Soenarko, pengalaman panjang di dunia militer membuat seseorang memahami betapa pentingnya integritas, kejujuran, dan keteladanan seorang pemimpin.

“TNI yang dinas di tentara di atas 30 tahun yang merasakan bagaimana kalau punya pemimpin dongok mentalitasnya penipu, pembohong, tidak senonoh,” katanya.

Soenarko juga menyinggung prinsip kehidupan prajurit mengenai pentingnya keberadaan seseorang memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Kita di tentara selalu katakan, kau jangan jadi orang yang ada dan tidak ada sama saja pengaruhnya kepada lingkungan. Hina banget kau itu,” lanjutnya.

Pembicaraan kemudian mengarah kepada posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Darmawan mempertanyakan apakah Soenarko meyakini Gibran tidak akan mengundurkan diri karena Jokowi juga tidak akan mengizinkannya.

Soenarko menjawab tegas bahwa dirinya tidak yakin Gibran akan mundur.

Bahkan, ia melontarkan tudingan serius mengenai dugaan adanya dendam terhadap bangsa Indonesia. Ia mengaitkan tudingan tersebut dengan narasi mengenai keturunan PKI dan sejarah penderitaan kelompok yang dikaitkan dengan PKI setelah peristiwa 1965.

“Dia punya dendam sama bangsa ini. Kenapa? Dia diduga dan punya catatan kalau ini turunan PKI,” ujar Soenarko.

Pernyataan tersebut merupakan tudingan dan pandangan pribadi Soenarko. Tidak disertai bukti yang dipaparkan dalam kutipan percakapan podcast tersebut. Karena itu, tudingan mengenai latar belakang keluarga maupun dugaan dendam politik tersebut perlu diuji dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta.

Hal menarik lainnya muncul ketika Darmawan mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subianto juga dianggap terlibat dalam persoalan yang sedang dibicarakan.

Soenarko justru memberikan penilaian berbeda terhadap Prabowo.

Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya tidak menganggap Prabowo sebagai bagian dari persoalan tersebut. Menurutnya, Prabowo masih menjadi pihak yang ditipu oleh Jokowi.

“Sekarang kami enggak menganggap dia termasuk. Kita menganggap Prabowo masih ditipu,” ungkapnya.

Soenarko kemudian secara terang-terangan menyebut persoalan tersebut sebagai dosa Jokowi dan Gibran serta konspirasi busuk.

“Kita menganggap ini dosa Jokowi dan Gibran, konspirasi busuk,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Soenarko menyampaikan kritik keras bahwa pertarungan politik antara Prabowo dan Jokowi tidak seharusnya mengorbankan kepentingan bangsa Indonesia.

“Kalau buat bangsa Indonesia enggak ada artinya Prabowo sama Jokowi penjahat kok,” katanya.

Pernyataan Soenarko tersebut memperlihatkan kerasnya kritik sebagian kalangan terhadap dinamika politik nasional. Namun, tuduhan mengenai konspirasi, penipuan, dan keterlibatan pihak-pihak tertentu tetap membutuhkan pembuktian melalui fakta dan proses hukum.

Di tengah situasi politik yang semakin panas, publik tentu membutuhkan kejelasan: apakah persoalan yang disampaikan Soenarko merupakan kritik politik semata atau terdapat bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan?

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik mengenai pemenuhan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian. Dalam podcast Forum Keadilan, Jumat (2/10/2026), pengamat hukum Syarif Bastaman menyebut terbuka kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah hukum apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan ketika maju dalam Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Syarif saat menjawab pertanyaan jurnalis senior Darmawan Sepriyossa mengenai posisi Prabowo apabila setelah dua tahun pemerintahan berjalan muncul bukti bahwa terdapat persyaratan pencalonan Gibran yang tidak terpenuhi.

Darmawan mempertanyakan apakah Prabowo dapat merasa dirugikan atau bahkan menggugat Gibran apabila sejak awal terdapat informasi atau persyaratan yang ternyata tidak sesuai.

Syarif mengibaratkan persoalan tersebut seperti hubungan perkawinan ketika salah satu pihak dianggap menyembunyikan fakta penting dari pihak lainnya.

“Itu seperti peristiwa perkawinan di mana suaminya menipu istrinya. Ya, Prabowo bisa menggugat, bisa diterapkan,” ujar Syarif dalam podcast tersebut.

Namun, ketika ditanya apakah Prabowo juga dapat terseret apabila ternyata sejak awal mengetahui persoalan tersebut, Syarif memberikan penjelasan berbeda.

Menurut dia, persoalan utama berada pada kewenangan lembaga penyelenggara pemilu yang melakukan verifikasi dan menetapkan persyaratan calon.

“Dia tidak punya kewenangan untuk menilai. Yang punya kewenangan itu adalah KPU. Penyelenggara pemilu,” kata Syarif.

Syarif juga menyinggung persoalan dokumen pendidikan. Menurut dia, untuk aspek tertentu mengenai keabsahan dokumen pendidikan terdapat institusi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.

“Sepanjang mengenai ijazah saya kira institusinya adalah Kemendikbud,” ujarnya.

Darmawan kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih jauh. Karena Prabowo dan Gibran maju sebagai satu pasangan dalam Pilpres 2024, apakah persoalan yang melekat pada salah satu pasangan otomatis berdampak terhadap pasangan lainnya?

Syarif menjawab bahwa konsep tersebut tidak dapat diterapkan secara otomatis.

“Prabowo dengan Gibran ini satu paket. Apakah rebus sic stantibus juga berlaku?” tanya Darmawan.

“Tidak berlaku satu paket sama sekali tidak berlaku satu paket. Tidak punya kewenangan Pak Prabowo untuk menilai dia tidak memenuhi syarat,” jawab Syarif.

Pernyataan tersebut menempatkan titik persoalan pada siapa yang mempunyai kewenangan melakukan verifikasi dan menetapkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan calon.

Dalam proses Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memang didaftarkan dan kemudian ditetapkan KPU sebagai pasangan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 kemudian menolak seluruh permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pilpres 2024.

KPU juga menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024.

Darmawan kemudian bertanya siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pada akhirnya ditemukan persoalan dalam proses pemenuhan persyaratan tersebut.

Syarif menyebut perlu melihat terlebih dahulu rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum menentukan siapa yang bertanggung jawab.

Menurut dia, setidaknya terdapat dua kemungkinan, yakni kelalaian atau persoalan yang memang dirancang sejak awal.

“Tentu harus ada subsequent event untuk melihat siapa nih yang dulu meloloskan ini. Ada dua kemungkinan. Pertama negligence, kelalaian, atau yang kedua memang by design,” kata Syarif.

Ia menilai apabila persoalan tersebut ternyata dilakukan dengan sengaja, konsekuensi hukumnya akan jauh lebih serius.

“Kalau by design lebih parah. Itu kan artinya sudah political corruption,” ujarnya.

Pertanyaan kemudian diarahkan pada konsekuensi politik dan ketatanegaraan apabila fakta hukum yang dipersoalkan tersebut pada akhirnya terbukti.

Darmawan bertanya apakah berdasarkan fakta yang nantinya terungkap Indonesia akan segera memiliki wakil presiden baru.

Syarif memberikan jawaban tegas.

“Iya. Iya, iya. Kita segera punya Wapres baru,” jawabnya.