9 November 2026

Prabowonomics

MoneyTalk.id, Jakarta – Media asal Australia, The Australian, menerbitkan laporan khusus yang mengkritisi kondisi perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam artikel berjudul “How Prabowonomics’ Spell Was Broken”, koresponden Asia-Pasifik Amanda Hodge menilai kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics mulai mengalami kemunduran.

Laporan tersebut mengawali pembahasannya dengan pernyataan Prabowo yang menyebut ekonomi bukanlah ilmu yang rumit dan bahkan mengibaratkan pengelolaan ekonomi negara sesederhana mengelola warung kopi. Menurut artikel itu, pernyataan tersebut muncul ketika kondisi ekonomi Indonesia tengah menghadapi berbagai tekanan.

The Australian menyoroti sejumlah indikator ekonomi, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga pangan, hingga hilangnya puluhan ribu lapangan kerja pada semester pertama 2026. Artikel tersebut juga mengaitkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dengan meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap independensi bank sentral.

Selain itu, media tersebut mengutip hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Menurut laporan itu, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Meski demikian, The Australian juga menegaskan bahwa Indonesia belum berada dalam situasi krisis seperti krisis Asia 1997–1998. Artikel tersebut menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, antara lain karena tingkat utang yang dinilai terkendali, sektor perbankan yang lebih kuat, serta cadangan devisa yang lebih baik dibanding masa lalu.

Dalam analisisnya, Amanda Hodge menyebut tantangan utama bukan semata kondisi fundamental ekonomi, melainkan menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. Artikel juga mengangkat keluhan sejumlah pelaku usaha asing mengenai kepastian regulasi dan iklim investasi di Indonesia.

Di sisi lain, laporan tersebut mengakui bahwa visi Prabowo untuk meningkatkan peran negara dalam pengelolaan sumber daya demi mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045 merupakan tujuan yang dapat dipahami. Namun, The Australian berpendapat kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan kepastian hukum, transparansi, serta independensi lembaga ekonomi agar kepercayaan investor tetap terjaga.

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah tantangan kelesuan perdagangan global, anomali cuaca ekstrem yang mengancam ketahanan pangan dunia, ketidakstabilan keamanan global yang mengganggu rantai pasok minyak mentah. Visi pembangunan ekonomi nasional Prabowonomics di uji untuk memecahkan problem  ekonomi yang pelik serta relevansinnya melalui ideologi ekonomi pancasila. Prabowonomics tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan tetapi juga menekankan kemandirian bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ide dasar ekonomi Pancasila merupakan gagasan Prof. Mubyarto, sebagai sistem ekonomi moral yang menolak persaingan bebas, berpihak pada rakyat kecil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial. Landasan utamanya berakar dari Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Di mana koperasi menjadi pilar utama mencegah kesenjangan ekonomi. Pendirian koperasi merah putih merupakan gagasan konsep prabowonomics yang selaras dengan ide dasar ekonomi pancasila yang menjadikan koperasi  sebagai pilar ekonomi rakyat.

Momentum peringatan hari lahir Pancasila, ekonomi nasional telah dihadapkan pada situasi ancaman kurs rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika, IHSG yang juga terus berfluktuasi dan cenderung terkoreksi. Kelesuan ekonomi tidak hanya dihadapi para pengusaha besar yang melakukan efisiensi PHK tenaga kerja, namun juga merambah sektor UMKM akibat bahan baku yang mahal dan ekonomi lesu yang menggerus omset harian. Situasi ini jelas menambah problem ekonomi negeri ini karena menyangkut kesejahteraan dan kesempatan kerja rakyat.

Keberpihakan kebijakaan pembangunan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup menjadi skala prioritas pemerintahan Prabowo Subianto  yaitu  melalui kebijakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan sebagai bagian dari benteng kedaulatan ekonomi di tengah ancaman kerawanan pangan dunia merupakan penjelmaan jiwa patriotik yang selaras dengan nilai-nilai pancasila. Rasa cinta tanah air akan tanah subur, luas dan indah ini supaya betul-betul di kelola dan dimanfaatkan untuk memberikan solusi ekonomi bagi negeri ini. Pembangunan ekonomi pertanian sebagai benteng ketahanan pangan merupakan salah satu  prioritas utama Prabowonomics yang terbukti sukses swasembada pangan bahkan mampu ekspor jagung ke Malaysia dan juga pupuk ke Australia.

Prabowonomics memadukan peran kuat negara melalui peran BUMN Danantara dengan salah satu  programnya hilirisasi sumber daya alam dan keberpihakan terhadap UMKM. Hal ini bertujuan memastikan kekayaan alam di kelola di dalam negeri, melibatkan tenaga kerja lokal dan memberikan nilai tambah yang merata bagi kesejahteraan masyarakat. Pola kerjasama rantai pasok untuk mensuply bahan baku SPPG untuk Makan Bergizi Gratis adalah contoh bagaimana ekonomi lokal ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk mewujudkan generasi emas.

Pancasila lahir dari sebuah renungan yang mendalam akan rasa cinta tanah air dan tekad yang kuat untuk  lepas dari belenggu penjajahan. Para pendiri bangsa ini telah mewariskan pondasi yang baik dalam membangun tanah air ini. Di samping  keadilan secara politik yang paling esensial saat ini adalah keadilan dalam bidang ekonomi. Tidak boleh aset-aset negeri ini hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ditegaskan juga dalam ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah yang mendasari kebijakan ekspor sumber daya alam pada satu pintu oleh Presiden Prabowo baru-baru ini.

Pergolakan dunia akibat perang tarif dagang USA dan China makin dipersulit dengan krisis Selat Hormuz akibat perang USA-Israel vs Iran yang belum berkesudahan akibatnya makin mempersulit situasi ekonomi global. Ekonomi nasional terimbas akibatnya Gelombang PHK terjadi di negeri ini angka pengangguran usia produktif terjadi, terutama kota-kota industri. Menaikan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari solusi kesejahteraan kaum buruh namun badai ekonomi yang menerpa perusahaan berakibat pada efisiensi.

Daya beli di sektor keluarga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal 1. Itulah mengapa pemerintah ini tetap mengucurkan bansos salahsatunya sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah menyadari peran ketahanan keluarga sebagai  pondasi utama dari kekuatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya penyelamatan aset SDM juga bagian dari ikhtiar kebangsaan, bagaimana menyelamatkan potensi generasi saat ini pendirian sekolah rakyat dan sekolah unggulan garuda. SDM yang tangguh akan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui berbagai inovasi dan penemuan. Sektor ekonomi saat ini membutuhkan berbagai inovasi untuk berdaya saing dalam kancah perdagangan global.

Situasi ekonomi saat ini butuh kerjasama dalam suatu ekosistem ekonomi gotong royong. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek konsumsi semata namun juga bagian dari rantai distribusi ekonomi yaitu produsen ekonomi yang mampu menciptakan industri baru dengan produk-produk lokal seperti industri kerajinan tangan khas bordir, industri makanan khas yang bisa membangkitkan kekuatan ekonomi dari pengaruh ancaman resesi global. Sebagai penduduk dengan jumlah terbesar merupakan modal kuat konsumen yang harus dimenangkan oleh para pengusaha lokal. Jangan sampai negeri ini dibanjiri berbagai produk impor, apa yang bisa disuplai produk lokal harus menjadi skala prioritas ekonomi seperti buah-buahan lokal, berbagai produk fashion, produk kecantikan dan sebagainya.

Kedaulatan ekonomi adalah mutlak untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai bentuk nasionalisme dan jiwa pancasila sebagai dasar negara. Kedaulatan ekonomi bisa dilakukan manakala seluruh potensi ekonomi rakyat menyatu dalam satu tujuan yaitu memenangkan pasar domestk. Terpenuhinya swasembada beras oleh  pemerintah merupakan langkah awal untuk menguasai kedaulatan ekonomi karena bahan pangan pokok adalah sumber kehidupan sehari-hari rakyatnya. harga pangan yang stabil juga merupakan kunci untuk menahan laju inflasi. Sesuatu yang sudah benar dilakukan oleh pemerintah ini hendaknya disikapi oleh masyarakat untuk bersama-bersama bergotong-royong saling bantu membantu mengangkat kesejahteraan bersama di negeri ini.

Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tahunnya merupakan spirit untuk saling menguatkan antar sesama anak bangsa menuju kejayaan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bermartabat. Pada akhirnya kontekstualisasi Ekonomi Pancasila pada era Prabowonomics merupakan wujud rekonsiliasi antara mekanisme pasar dan intervensi negara untuk mencapai keseimbangan. Jika diimplementasikan secara konsisten strategi ini berpotensi membangun fondasi ekonomi yang tangguh, adil dan berdikari di tengah dinamika pasar bebas.

Penulis : Syahirul Alem, Peneliti & Pengamat Ekonomi Sosial.

MoneyTalk, Jakarta – Jenderal Soesilo Bambang Yudhoyono, Jenderal Kostrad ternama di Indonesia, meminta penugasan dari Jenderal Prabowo Subianto, Jenderal Kopassus ternama, ya sebuah penugasan. Itu disampaikan SBY dalam closing speech pada acara Silaturahmi Partai Koalisi Indonesia Maju, di Hambalang, kemarin.

Dalam pidatonya tersebut, SBY mengatakan kesetiaannya pada Prabowo sejak di dalam hati. Tidak mendua. Sebagai mantan presiden dan pemimpin koalisi parpol pendukungnya, 10 tahun, SBY mengatakan dalam koalisi saat ini dia adalah anggota koalisi. Konsekwensinya, untuk itu, dia mengatakan bahwa dia akan loyal dan setia penuh pada Prabowo, dalam visi, agenda dan program-program pembangunan.

Bahkan, lanjut SBY, insya Allah dukungan dia bukan hanya 5 tahun, tapi berlanjut sampai 10 tahun ke depan.

Sebagai penutup acara koalisi parpol tersebut tentu saja penghormatan terbesar diberikan Prabowo kepada SBY, rivalnya sejak berkarir di militer di era Orde Baru. Ini selain bisa menunjukkan “keutuhan” simbolis baret merah dan baret hijau kalangan militer, juga menunjukkan keutamaan SBY dibandingkan Jokowi di forum tersebut. Tentu saja memang harus demikian, karena jika Jokowi diberikan forum terhormat itu, maka kewibawaan KIM akan hancur nantinya.

Saat ini, selain diketahui Jokowi kurang wawasan dibandingkan SBY dan Prabowo, sebagaimana kita ketahui, rakyat juga sudah ingin Jokowi diadili atas berbagai kebijakannya di masa pemerintahannya. Kekurangan wawasan Jokowi juga terlihat dari pidatonya tadi di HUT Gerindra, yang mengatakan Prabowo tidak berani dikritik karena kuat, sebaliknya dia dikritik terus karena lemah saat ini. Padahal kritik mengkritik terjadi karena, antara lain, seseorang pemimpin itu koruptor atau bukan.

Prabowonomics vs. Sbynomics

Prabowonomics adalah definisi paradigmatik, prinsip-prinsip, model pembangunan dan berbagai agenda kemakmuran yang dicetuskan oleh Prabowo Subianto. Hal ini dapat kita deskripsikan dari buku-bukunya, kampanyenya (seperti Asta Cita), pikiran bapaknya sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia, pikiran kakeknya sebagai pendiri koperasi di Indonesia dan 100 hari pertama pemerintahannya. Ada 3 hal prinsip yang perlu diketahui, pertama, Ekonomi Pancasila. Dalam pandangannya di Bappenas akhir tahun lalu, Prabowo menjelaskan bahwa dia penganut ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila adalah meramu unsur yang terbaik dari Planned Economy (Ekonomi Terencana) dan mengambil yang baik dari sistem ekonomi liberal. Ekspansi secara besar-besaran yang dilakukan Prabowo dalam makan bergizi gratis (MBG), dengan memangkas berbagai anggaran sektor lainnya, menunjukkan mimpi sosialistik pembangunan kita. Meskipun mix ekonomi dikenal di barat, seperti “Third Way” di Eropa atau “New Deal” di Amerika, namun pilihan Prabowo ini lebih mengarah ke sosialisme negara-negara Skandinavia.

Sbynomics sendiri bersandar pada 3 hal, Pro Growth, Pro Job dan Pro Poor. Jika kita menarik rentang garis, maka paradigma Sbynomics lebih kanan dari tengah, sebaliknya Prabowonomics, lebih kiri dari tengah. SBY melihat pembangunan itu dalam paradigma “Growth and equity”, sedikit juga ke arah “growth then equity”. Sebaliknya, Prabowo melihat pembangunan dalam paradigma “Growth through equity”.

Pilihan Prabowo ini bisa disejajarkan dengan pikiran Xi Jinping ketika meluncurkan kampanye “Common Prosperity”. Xi melakukan pekerjaan sosialisme besar-besaran, 2021, setelah China berhasil menghancurkan kemiskinan di bawah 0,5% (dari 90% tahun 1978). Sosialisme ini adalah “merampok” orang-orang kaya China seperti Ali Baba, Tencent dan lainnya untuk mengeluarkan ratusan triliun kepada rakyat miskin mereka. Selain itu mewajibkan orang-orang kaya itu menciptakan lapangan kerja yang mensejahterakan.

Sebab, menurut Xi, tugas negara bukan saja menghilangkan kemiskinan, tetapi juga membuat kesenjangan menipis. Dalam ideologi “Common Prosperity”, ajaran moralnya adalah semua perusahaan kaya dan orang kaya China tidak boleh mengkhianati bangsanya. Kenapa? Karena mereka kaya dari sana.

Prabowo sendiri melakukan langkah seperti itu ketika memastikan pengeluaran anggaran terbesar harus kepada rakyat miskin. Prabowo tidak tunduk pada teori “free market economy” ketika dia menaikkan upah buruh meroket dan bahkan tidak menghadiri acara rutin presiden membuka BEJ di awal tahun. Dalam pidatonya tadi Prabowo berjanji mencekik leher pengusaha yang mengambil untung berlebihan. Dia ingin petani segera makmur. Semua ini bersandar pada Ekonomi Pancasila, yakni pasal 33 UUD 45.

Aset-aset Sawit, laut, tambang dan lainnya yang salah kelola diambil lagi dan nantinya dibagikan kepada rakyat. Dalam 100 hari pemerintahannya, terbukti berbagai aset negara yang sudah dirampok di era Jokowi, seperti sawit ilegal dan kasus “pagar laut Tangerang” diambil kembali oleh Prabowo. Perampok kekayaan negara yang merajalela di era Jokowi dihukum berat, seperti kasus Harvey Moeis.

Kembali ke SBY, dia memang jauh di atas Jokowi ketika mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara rerata. Selama 5 tahun pertama Jokowi, kemiskinan berkurang rerata 0,2% setahun. Sebaliknya, SBY mengurangi 2,4% setahun. Namun, kesenjangan di era SBY (apalagi Jokowi) masih terus meningkat. Inilah mungkin yang sedang dikoreksi oleh Prabowo, yakni dia akan memeratakan kemakmuran.

Tantangan Prabowo menjalankan visi pembangunannya adalah kesetiaan dan kapasitas pendukung koalisinya. Dalam pidatonya SBY mengatakan bahwa yang utama dalam berkoalisi haruslah mulai dari dalam hati loyal pada Prabowo. Lalu, setelah loyal dan setia, perlu melakukan yang terbaik. Tantang global Prabowo mungkin lebih ringan dari SBY, dari segi dominasi global. Saat ini multipolarisme dunia, khususnya era Trump, terjadi. Begitupun, SBY berhasil menghentikan ketergantungan pada IMF dengan pelunasan hutang.

Penutup

Tantangan besar Prabowo dalam mewujudkan mimpinya membangun kesejahteraan bersama (Common Prosperity) disebutkan SBY dalam pidatonya adalah loyalitas tunggal dan semangat melakukan pengabdian terbaik. Untuk itu, SBY menyatakan loyal kepada Prabowo, siap bekerja keras, siap ditugaskan untuk bekerja.

Namun, Prabowo harus tetap melihat perbedaan antara paradigma pembangunan Prabowo dan SBY yang sedikit berbeda. Prabowo lebih sosialistik (tengah kekiri), sebaliknya SBY lebih liberal (tengah sedikit kekanan). Meskipun SBY berhasil jauh melampaui Jokowi dalam pembangunan rakyat, misalnya, namun kesenjangan juga melebar. Dengan demikian, meskipun SBY dengan semua kelompok mendukung Prabowo, dukungan itu harus sampai ke ideologi pembangunan yang bersifat paradigmatik. Pembangunan untuk petani, buruh, nelayan dan kaum miskin lainnya. Pengusaha rakus akan dicekik, seperti pidato Prabowo tadi di Gerindra.

Loyalitas, kerja keras dan motivasi pengabdian pendukungnya harus bersifat ideologis. Apalagi jika dukung mendukung ini sampai 10 tahun ke depan. Sementara, rakyat butuh kemakmuran segera dan segera, bukan terus menunggu.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle