23 November 2026

Prof Agus Suradika

MoneyTalk, Jakarta – Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta Prof. Agus Suradika, menghadiri pertemuan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), serta para Guru Besar bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dalam forum strategis tersebut, Prof. Agus memberikan sejumlah catatan kritis terkait kondisi ekonomi nasional yang dinilainya menunjukkan anomali.

Menurut Prof. Agus, pemerintah telah menyajikan data statistik secara terbuka dan jelas, mulai dari angka pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga pengangguran. Namun dari data tersebut terlihat adanya ketidaksinkronan antara capaian pertumbuhan ekonomi dan realitas kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi secara agregat cukup baik, tetapi pada saat yang sama angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin justru meningkat. Ini adalah anomali yang perlu dijawab bersama,” ujar Prof. Agus kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

Meski demikian, ia mengapresiasi sikap terbuka Presiden Prabowo yang secara langsung mengajak kalangan akademisi—rektor dan guru besar—untuk terlibat aktif dalam mencari solusi atas persoalan kesejahteraan bangsa.

“Yang patut diapresiasi adalah semangat Presiden mengajak perguruan tinggi menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton. Ini sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membangun kebijakan bersama basis keilmuan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmen nyata untuk memperkuat riset dan inovasi nasional. Salah satu langkah konkret yang disampaikan adalah rencana penambahan anggaran penelitian dari sebelumnya Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun.

“Kenaikan anggaran riset ini sangat penting agar kampus mampu menghadirkan solusi berbasis sains dan teknologi untuk menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan industri,” tambah Prof. Agus.

Apresiasi lain yang disampaikan Prof. Agus adalah pendekatan Presiden Prabowo yang disebutnya semakin menegaskan penggunaan evidence-based policy atau kebijakan berbasis fakta dan data. Ia menyebut, Presiden telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin pengelolaan jutaan hektare lahan yang dinilai tidak produktif atau bermasalah.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, pencabutan izin pengelolaan lahan tersebut sudah dilakukan dan akan berlanjut kembali pada April 2026. Ini menunjukkan keberanian pemerintah dalam menata ulang penguasaan sumber daya nasional,” ujarnya.

Prof. Agus menilai, kebijakan berbasis data serta keberanian mengambil keputusan strategis menjadi modal penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi, serta kebijakan yang berbasis bukti, saya optimistis persoalan kemiskinan dan pengangguran bisa ditangani secara lebih terarah,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta, Prof Agus Suradika, menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali mengemuka dalam diskursus politik nasional.

Menurut Prof Agus, persoalan utama demokrasi Indonesia bukan semata terletak pada sistem pemilihan, melainkan pada mentalitas para pelaku politik. Ia menegaskan, apa pun sistem yang digunakan—baik pilkada langsung maupun melalui DPRD—praktik-praktik buruk akan tetap terjadi jika mentalitas bangsa tidak mengalami perubahan mendasar.

“Apa pun sistemnya, jika mentalitas buruk bangsa tidak berubah, maka praktik-praktik buruk dalam proses demokrasi akan tetap berulang,” ujar Prof Agus kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, wacana mengembalikan pilkada melalui DPRD muncul karena pilkada langsung dinilai belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan demokrasi yang berkualitas. Selain kualitas kepemimpinan yang dihasilkan, isu efisiensi anggaran juga menjadi alasan utama yang sering dikemukakan.

Dalam konteks tersebut, Prof Agus menilai sedang terjadi pergeseran arah demokrasi di Indonesia, dari demokrasi langsung menuju demokrasi perwakilan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pilkada melalui DPRD tetap dapat disebut demokratis selama proses perwakilannya berlangsung secara jujur dan bersih.

“Pilkada lewat DPRD masih bisa disebut demokratis sepanjang tidak melalui praktik-praktik buruk seperti jual beli suara, kecurangan dalam perhitungan, maupun manipulasi politik lainnya,” tegasnya.

Meski demikian, Prof Agus mengingatkan adanya risiko serius berupa alienasi politik. Ia menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menciptakan jarak antara gubernur, bupati, atau wali kota dengan rakyatnya.

“Alienasi mungkin terjadi. Akan muncul jarak politik antara kepala daerah dengan rakyat. Jika wakil rakyat berkhianat terhadap konstituennya, maka rakyat akan semakin terasing dari hiruk pikuk politik lokal,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa penguatan etika politik, integritas wakil rakyat, dan pengawasan publik menjadi kunci utama, apa pun sistem pilkada yang akhirnya dipilih oleh negara.