16 November 2026

Prof. Dr. Rochmat Wahab

 

Pada tanggal 19 Juli 2025 untuk sekian kali, muncul lagi Maklumat Yogyakarta yang di maklumatkan oleh tokoh tokoh militer dan Sipil seperti Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. DR. Rochmat Wahab, Prof. DR. Sofian Effendi.

Maklumat Yogyakarta Tentang ;

“Testimoni Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Oleh Prof. Sofian Effendi Dan Situasi Politik NKRI Saat Ini”

Dimana dalam Rapat Maklumat Yogjakarta, 19 Juli 2025 di Yogyakarta,  terkait dengan salah satu tokoh Maklumat Yogyakarta, telah memposisikan diri pada perjuangan membela kebenaran dan keadilan khususnya upaya membuka dugaan Ijazah palsu yang diakui milik Joko Widodo dan situasi negara yang makin memburuk.

“Maklumat Yogyakarta kembali mengeluarkan testimoninya , bahwa Maklumat Yogyakarta :”

– Tetap fokus pada perjuangannya negara segera kembali pada Pancasila dan UUD 45 ( asli )

– Mendukung dan back up penuh untuk Prof. Sofian Effendi yang memposisikan dirinya telah dan sedang membuka dugaan ijazah palsu Joko Widodo dengan segala kendala, hambatan bahkan ancaman yang menerpanya.

– Akan terus membersamai semua kekuatan aktivis dan masyarakat Indonesia yang sedang berjuang agar Indonesia segera kembali pada Jatidirinya.

– Mengingatkan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi kritis dan multi krisis ( moral, etika dan konstitusi ) telah menyeret negara dalam kondisi darurat untuk di selamatkan.

– Mengajak semua kekuatan bangsa berjuang bersama – sama menyelamatkan Indonesia.

Mengajak seluruh rakyat Indonesia bersama – sama berdoa dan memohon kepada Tuhan  Yang Maha Esa, memberikan perlindungan, kekuatan, kemudahan jalannya NKRI segera kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 ( Asli  )

MoneyTalk,Jakarta – “Dengan Memohon Kekuatan dan Ridlo Tuhan Yang Masa Esa.”

Maklumat Yogyakarta telah mengeluarkan peringatan dini tentang adanya bahaya yang mengancam  negara agar Presiden RI segera menyelamatkan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) sejak tanggal  18 Mei 2024, dan secara terus menerus pada ;

▪ “Yogjakarta, 24 Agustus 2024″
▪ “Yogyakarta,14 September 2024”
▪ “Yogjakarta, 10 Oktober 2024”
▪ “Yogjakarta, 13 Oktober 2024”
▪ “Yogjakarta,  25 Oktober 2024”
▪ “Yogjakarta, 28 Oktober 2024”
▪ “Yogyakarta, 05 November 2024”

Maklumat Yogyakarta meminta Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI  )  segera kembali ke UUD 45, sesuai amanat pendiri Bangsa Indonesia, dan apabila negara lambat mengambil kebijakan politik, negara dalam bahaya, akan terus dalam goncangan dan kedaulatan NKRI terancam

Dan Maklumat Yogjakarta ini ditandatangani oleh, jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto,Prof. Dr. Rochmat Wahab, Prof. Dr. Soffian Effendi, dan Prof. Dr. Kaelan.

Maklumat Yogyakarta, dikrluarkan di Yogjakarta, 19 November 2024  untuk kembali mengingatkan bahwa Proyek Strategis Nasional  ( PSN  )  di berbagai wilayah Indonesia telah berubah menjadi Proyek Strategis Oligarki ( PSO ), telah mengancam kedaulatan negara, dan menyimpang dari tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 45 bawa tujuan negara “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, maka Maklumat Yogyakarta meminta :

Pertama, batalkan program Proyek Strategis Nasional  ( PSN  ) batalkan semua proyek yang berlindung atas nama PSN otomatis batalkan Proyek PIK 2 dan tinjau kembali PIK 1.

Kedua, segera audit semua kebijakan dan peraturan pendukungnya secara menyeluruh dan semua pemilik sahamnya, proyek PIK 2  dan pembangunan PIK 1.

Ketiga, tangkap, periksa dan adili Oligarki dan semua yang terlibat pengembang PSN,  dengan segala kejahatannya

Keempat, kembalikan semua tanah rakyat dan negara sesuai kepemilikannya dan bebaskan dari cengkeraman oligarki.

Kelima, Presiden Prabowo Subianto harus konsisten dengan ucapannya, pernah menyatakan tidak akan membiarkan adanya kekuasaan negara dalam negara (20/10/2024).

Keenam, negara segera mengambil keputusan kembalikan Tenaga Kerja Asing ( TKA ) yang membahayakan kedaulatan NKRI, mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup kaum Pribumi.

Ketujuh, mental penjajah masih hidup di Indonesia, pemerintah tidak mementingkan bangsa dan tanah air.

Kedelapan, mendorong Indonesia untuk melibatksn kerja sama dengan para ahli hukum untuk memastikan setiap perjanjian yang mereka buat dengan RRT sejalan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Apabila himbauan ini di abaikan Presiden Prabowo Subianto, maka menjadi hak rakyat sebagai pemilik syah  Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) untuk mengambil tindakan yang di perlukan untuk menyelamatkan keutuhan dan keselamatan NKRI.