MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendukung penuh upaya hukum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) untuk mengajukan gugatan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).
Saat ini, MAKI dan ARUKKI berkoordinasi dan bersiap ajukan praperadilan penanganan kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp 28,38 miliar yang dilakukan KPK dinilai mangkrak.
Dalam kasus CSR BI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan da anggota DPR yang menjadi tersangka sejak 7 Agustus 2025 lalu, yakni Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra). Keduanya hingga kini belum ditahan.
“Kita mendukung upaya hukum berupa praperadilan yang diinisiasi oleh MAKI dan ARUKKI terkait kasus CSR BI yang mangkrak saat ini. Dua anggota DPR yang jadi tersangka belum ditahan sampai sekarang,” kata Lucius Karus, Peneliti Formappi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Lucius juga mendukung upaya pelaporan terhadap terhadap Pimpinan KPK dan penyidik yang menangani kasus CSR BI ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, karena membiarkan kasus tersebut mangkrak, tanpa ada penyelesaian.
“Sudah nggak masuk akal lagi cara kerja KPK sebagai penegak hukum sekarang. Membiarkan proses hukum yang sudah dimulainya tak diselesaikan. Saya kira MAKI dan ARUKKI juga harus melaporkan ke Dewas KPK,” tegasnya.
Formappi menegaskan, bahwa pembiaran penyelesaian kasus CSR BI oleh KPK, yang diduga melibatkan seluruh Anggota Komisi XI DPR Periode 2019-2024 dan mantan Gubernur BI Perry Warjiyo akan menjadi preseden buruk pemberantasan korupsi.
“Kasus ini sudah ada tersangkanya, tapi KPK tak serta merta menindaklanjuti ke tahap selanjutnya. Ini akan menjadi presden buruk bagi pemberantasn korupsi,” katanya.
Lucius menilai citra dan wibawa KPK menjadi akan semakin hancur, sebab penyelesaian kasus CSR BI tersebut, menjadi pekerja rumah KPK yang akan ditagih public untuk diselesaikan.
“KPK ini saat ini tengah menjadi sorotan, tidak hanya kasus CSR BI, banyak kasus-kasus korupsi lainnya. Publik dipaparkan contoh soal ketidakkonsistenan pemberantasan hukum kasus korupsi oleh KPK,” katanya.
Karena itu, tidak salah apabila publik menduga dan berpandangan, bahwa KPK mudah diintervensi oleh kekuasaan untuk tidak menuntaskan dan menyelesaikan kasus korupsi seperti CSR BI.
“Ini berbahaya sekali. Koruptor akan menjadi kian bersemangat melakukan korupsi, karena lembeknya KPK. Mereka (koruptor) tidak akan dihukum, meskipun korupsi,” tandas Lucius Karus.
Formappi menduga memang ada upaya intervensi politik untuk tidak menuntaskan kasus CSR BI, karena apabila diproses lebih lanjut akan terungkap keterlibatan anggota DPR lain, selain Satori dan Heti Gunawan.
“Kita cuma bisa menduga saja adanya kongkalingkong dan intervensi politik kepada KPK agar kasus CSR BI dibiarkan mangkrak seperti sekarang. Tersangkanya sengaja tidak ditahan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020-2023. Namun, KPK menargetkan tahun 2026 ini selesai.
Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan lembaga antirasuah memang masih memiliki tunggakan untuk menyelesaikan perkara ini. Terlebih, KPK mengenakan pasal berlapis terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Ini menjadi bentuk tanggung jawab kami untuk menyelesaikan tahun ini. Kita akan tetap laksanakan. Ini perlu diketahui untuk perkara CSR BI ada pengenaan pasal berlapis terkait dengan TPPU juga,” ujar Taufik kepada awak media, Selasa (11/8/2026).
Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. Kemudian, KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.
Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.
Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan 2 anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024, yakni Satori dan Heri Gunawan (Hergun), sebagai tersangka kasus tersebut. Saat ini, keduanya terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029.
Namun hingga kini, baik Satori maupun Hergun seolah mendapat keistimewaan. Meski status tersangkanya sudah berumur setahun lebih, keduanya masih bebas berkeliaran. Tidak hanya itu keduanya juga mangkir dari panggilan KPK ketika sudah menjadi tersangka.
Satori mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin 31 Agustus 2026, sementara Heri Gunawan mangkir pada pemeriksaan Kamis, 11 Juni 2026.
