19 November 2026

PT. HIKMAH HIDUP GEMILANG

MoneyTalk,Padang – Polemik dugaan korupsi dan kolusi dalam proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026) kian memanas. Setelah Kepala KSOP Teluk Bayur membantah intervensi, kini Center for Budget Analysis (CBA) melontarkan temuan baru yang sangat mengejutkan: perusahaan pemenang lelang, PT. Hikmah Hidup Gemilang, diduga fiktif!

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyampaikan temuan ini berdasarkan hasil investigasi timnya di lapangan. Menurut Uchok, alamat kantor PT. Hikmah Hidup Gemilang yang tertera dalam dokumen lelang ternyata berlokasi di sebuah komplek perumahan, bukan area perkantoran, dan tidak memiliki plang nama perusahaan.

“Bahkan, menurut keterangan warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, alamat nomor 12 A itu adalah rumah tinggal, bukan kantor. Hasil penelusuran kami juga menunjukkan bahwa alamat tersebut tidak ada plang perusahaan sama sekali,” ungkap Uchok, memperkuat dugaannya. “Ini sudah jelas-jelas pelanggaran serius dan indikasi kuat adanya rekayasa sejak awal.”

Uchok menegaskan, “Bagaimana mungkin perusahaan pemenang proyek triliunan rupiah berlokasi di komplek perumahan, bukan perkantoran, tanpa plang perusahaan, dan bahkan alamatnya adalah rumah tinggal biasa serta tidak terdaftar secara jelas di lokasi tersebut? Ini sangat mencurigakan dan menguatkan dugaan bahwa perusahaan ini hanya alat untuk memuluskan praktik korupsi.”

Sebelumnya, CBA menyoroti penetapan PT. Hikmah Hidup Gemilang sebagai pemenang dengan penawaran Rp 88.467.708.657,66, padahal ada dua perusahaan lain yang menawarkan harga jauh lebih rendah. Kepala KSOP Teluk Bayur, Chaerul Awaluddin, S.Kom, M.MTr., sendiri telah membantah intervensi dalam proses lelang, dengan menyatakan bahwa itu adalah wewenang Pokja Kementerian Perhubungan.

Dengan temuan dugaan perusahaan fiktif ini, CBA semakin mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh.

“Temuan kami di lapangan ini harus menjadi bukti awal yang sangat kuat bagi KPK untuk mengusut tuntas. Ini bukan lagi sekadar dugaan rekayasa harga, tapi sudah mengarah pada modus penipuan dan korupsi berjamaah,” kata Uchok. “Kami meminta KPK tidak menunda lagi untuk memanggil dan memeriksa semua pihak terkait, mulai dari Pokja Kemenhub hingga pihak-pihak di balik PT. Hikmah Hidup Gemilang.”

Awak media yang sebelumnya mengawal kasus ini diharapkan juga akan menindaklanjuti temuan baru dari CBA ini. Dugaan perusahaan fiktif dalam proyek infrastruktur vital ini menjadi alarm keras bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

MoneyTalk,Padang – Polemik seputar dugaan masalah dalam proyek lelang Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026) semakin meruncing. Setelah sebelumnya mengarahkan ke Kementerian Perhubungan, kini Chaerul Awaluddin, S.Kom, M.MTr., Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, memberikan klarifikasi langsung via WhatsApp kepada awak media.

Klarifikasi ini muncul setelah awak media menyoroti kejanggalan lelang yang diungkap Center for Budget Analysis (CBA), di mana PT. Hikmah Hidup Gemilang terpilih dengan penawaran signifikan lebih tinggi.

Dalam pesannya, Chaerul Awaluddin menyatakan, “Bismillah. Terima kasih atas atensi. Terkait dengan pemberitaan di atas dan kepastian yang ditanyakan, rasanya saya jadi semakin bingung.”

Ia kemudian menegaskan posisinya untuk menghindari “tanda tanya besar dan grey area.” “Maka perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan proses lelang menjadi kewenangan dan keputusan tim Pokja di Kemenhub. Saya tidak pernah cawe cawe, mengatur atau intervensi,” tegas Chaerul Awaluddin, sembari kembali menekankan bahwa keputusan lelang sepenuhnya ada pada tim Pokja Kementerian Perhubungan.

CBA Tanggapi Klarifikasi Kepala KSOP: Terkesan Melempar Tanggung Jawab
Menanggapi pernyataan terbaru Chaerul Awaluddin, Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai respons tersebut justru menambah kerumitan.

“Pernyataan ‘rasanya saya jadi semakin bingung’ itu justru membuat publik lebih bingung. Seharusnya Kepala KSOP sebagai Satuan Kerja yang mengusulkan proyek ini bisa memberikan penjelasan yang lebih gamblang, bukan malah terkesan melempar tanggung jawab ke Pokja Kemenhub,” kritik Uchok.

Menurut Uchok, meskipun Pokja di Kementerian memiliki kewenangan dalam proses tender, Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di daerah tetap memiliki peran penting dan mengetahui seluk-beluk proses lelang. “Tidak mungkin mereka tidak tahu sama sekali dinamika penawaran dan kenapa pemenang ditentukan seperti itu. Dalih tidak intervensi itu perlu dibuktikan oleh KPK dan BPK,” tegasnya.

CBA mendesak KPK dan BPK untuk tetap melanjutkan pengusutan secara menyeluruh, tidak hanya pada Pokja Kementerian Perhubungan, tetapi juga mendalami peran dan pengetahuan pihak KSOP Teluk Bayur dalam keseluruhan proses lelang proyek Pelabuhan Carocok Painan ini.

Awak media, yang sebelumnya mendesak KPK dan BPK, kini memiliki klarifikasi langsung dari Kepala KSOP Teluk Bayur. Langkah selanjutnya kemungkinan adalah menindaklanjuti dengan mengonfirmasi langsung kepada Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan penjelasan komprehensif terkait mekanisme dan hasil lelang yang memicu polemik ini, sembari tetap mengawal desakan pengusutan oleh aparat penegak hukum.

MoneyTalk, Padang – Polemik seputar dugaan masalah dalam proyek lelang Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026) semakin meruncing. Setelah sebelumnya mengarahkan ke Kementerian Perhubungan, kini Chaerul Awaluddin, S.Kom, M.MTr., Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, memberikan klarifikasi langsung via WhatsApp kepada Heri Soelaiman, S.H., Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta.

Klarifikasi ini muncul setelah IPJI DKI Jakarta menyoroti kejanggalan lelang yang diungkap Center for Budget Analysis (CBA), di mana PT. Hikmah Hidup Gemilang terpilih dengan penawaran signifikan lebih tinggi.

Dalam pesannya, Chaerul Awaluddin menyatakan, “Bismillah. Terima kasih atas atensi Bapak Herry Soelaiman. Terkait dengan pemberitaan di atas dan kepastian yang Bapak tanyakan, rasanya saya jadi semakin bingung.”

Ia kemudian menegaskan posisinya untuk menghindari “tanda tanya besar dan grey area.” “Maka perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan proses lelang menjadi kewenangan dan keputusan tim Pokja di Kemenhub. Saya tidak pernah cawe cawe seperti mengatur atau intervensi,” tegas Chaerul Awaluddin, sembari kembali menekankan bahwa keputusan lelang sepenuhnya ada pada tim Pokja Kementerian Perhubungan.
CBA Tanggapi Klarifikasi Kepala KSOP: Terkesan Melempar Tanggung Jawab

Menanggapi pernyataan terbaru Chaerul Awaluddin, Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai respons tersebut justru menambah kerumitan.

“Pernyataan ‘rasanya saya jadi semakin bingung’ itu justru membuat publik lebih bingung. Seharusnya Kepala KSOP sebagai Satuan Kerja yang mengusulkan proyek ini bisa memberikan penjelasan yang lebih gamblang, bukan malah terkesan melempar tanggung jawab ke Pokja Kemenhub,” kritik Uchok.

Menurut Uchok, meskipun Pokja di Kementerian memiliki kewenangan dalam proses tender, Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di daerah tetap memiliki peran penting dan mengetahui seluk-beluk proses lelang. “Tidak mungkin mereka tidak tahu sama sekali dinamika penawaran dan kenapa pemenang ditentukan seperti itu. Dalih tidak intervensi itu perlu dibuktikan oleh KPK dan BPK,” tegasnya.

CBA mendesak KPK dan BPK untuk tetap melanjutkan pengusutan secara menyeluruh, tidak hanya pada Pokja Kementerian Perhubungan, tetapi juga mendalami peran dan pengetahuan pihak KSOP Teluk Bayur dalam keseluruhan proses lelang proyek Pelabuhan Carocok Painan ini.

IPJI DKI Jakarta, yang sebelumnya mendesak KPK dan BPK, kini memiliki klarifikasi langsung dari Kepala KSOP Teluk Bayur. Langkah selanjutnya kemungkinan adalah menindaklanjuti dengan mengonfirmasi langsung kepada Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan penjelasan komprehensif terkait mekanisme dan hasil lelang yang memicu polemik ini, sembari tetap mengawal desakan pengusutan oleh aparat penegak hukum.

MoneyTalk, Jakarta – Proses lelang proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Cantik Carocok Painan di Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan tengah menjadi sorotan tajam menyusul dugaan adanya praktik korupsi dan kolusi. Pasalnya, pemenang lelang, PT.Hikmah Hidup Gemilang, ditengarai ditetapkan meskipun memiliki nilai terkoreksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran awal dan beberapa peserta lain yang mengajukan penawaran lebih kompetitif.

Berdasarkan data detail peserta lelang yang tercantum pada situs Kementerian Perhubungan, PT. HIKMAH HIDUP GEMILANG, ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan “Harga Terkoreksi” sebesar Rp 88.467.708.657,66. Sementara itu, “Harga Penawaran” awal perusahaan ini adalah Rp 88.467.708.657,66. Nilai Pagu proyek ini sendiri adalah Rp 97.171.000.000,00.

Yang menjadi perhatian serius adalah perbandingan dengan penawaran dari peserta lain. Tercatat beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran dengan harga jauh lebih rendah:
* PT. SULAIMAN MAKMUR PRATAMA: Harga Penawaran Rp 77.737.531.903,00 (Harga Terkoreksi Rp 77.737.531.903,00)
* PT. KEMBAR JAYA ABADI: Harga Penawaran Rp 82.293.977.813,50 (Harga Terkoreksi Rp 82.293.977.813,50)
* PT. INDORAHAYU GEMILANG: Harga Penawaran Rp 93.353.150.486,13 (Harga Terkoreksi Rp 93.353.150.486,13)
* PT. GARUDA BANGUNAN SEJATI: Harga Penawaran Rp 96.370.000.000,00 (Harga Terkoreksi Rp 96.370.000.000,00)

Kejanggalan ini memicu pertanyaan serius mengenai integritas proses lelang. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa yang wajar, pemenang lelang seharusnya adalah peserta yang menawarkan harga terendah atau harga yang paling menguntungkan bagi negara setelah melalui proses evaluasi yang transparan dan akuntabel. Penetapan PT. HIKMAH HIDUP GEMILANG sebagai pemenang, sementara ada setidaknya dua perusahaan lain seperti PT. SULAIMAN MAKMUR PRATAMA dan PT. KEMBAR JAYA ABADI yang mengajukan penawaran dengan selisih hingga lebih dari 10 miliar rupiah lebih rendah dari harga terkoreksi pemenang, mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dan kerugian negara yang signifikan.

“Ini jelas modus korupsi klasik yang merugikan keuangan negara,” ujar Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA). “Bagaimana mungkin pemenang lelang adalah perusahaan yang penawarannya jauh lebih tinggi daripada peserta lain yang sebenarnya lebih murah dan kompetitif? Ini menunjukkan ada pengaturan sejak awal. Proyek ini berpotensi menjadi bancakan oknum-oknum yang haus uang rakyat.”

Uchok Sky menambahkan, “Kami mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses lelang proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Cantik Painan ini. Data penawaran peserta yang terpampang jelas di situs Kementerian Perhubungan harus menjadi bukti awal yang kuat bagi penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan rekayasa lelang ini.”

CBA juga menyerukan kepada Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan audit internal terhadap proses lelang ini dan mempublikasikan seluruh dokumen terkait secara transparan agar publik dapat melakukan pengawasan.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Proyek infrastruktur yang vital seperti pembangunan pelabuhan seharusnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan bebas dari praktik korupsi demi kepentingan masyarakat luas dan kemajuan bangsa.