PT KAI

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan terhadap jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasca-insiden tabrakan antara kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur terus bergulir. Desakan agar Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mundur dari jabatannya pun mulai mencuat dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan legislatif.

Namun, pengamat hukum dan politik Muslim Arbi menilai desakan tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa dasar yang objektif dan terukur. Ia menyoroti pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, yang meminta Bobby Rasyidin mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi maut tersebut.

Menurut Muslim, penilaian terhadap seorang direktur utama BUMN tidak bisa hanya didasarkan pada satu peristiwa kecelakaan, apalagi sebelum investigasi resmi rampung dan penyebab utama insiden diketahui secara menyeluruh.

“Permintaan mundur terhadap Dirut KAI harus didasarkan pada hasil evaluasi yang objektif, bukan asumsi politik atau tekanan sesaat. Jangan sampai publik melihat ada kepentingan lain di balik desakan itu,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).

Ia mengatakan, dalam tata kelola perusahaan negara, tanggung jawab atas kecelakaan transportasi harus dilihat secara komprehensif, mulai dari aspek operasional, teknis, keselamatan perjalanan, hingga sistem pengawasan internal. Tidak serta-merta seluruh beban langsung diarahkan kepada pucuk pimpinan perusahaan.

“Kalau setiap kecelakaan langsung meminta Dirut mundur tanpa melihat akar masalahnya, itu bukan penyelesaian, tapi justru politisasi musibah,” katanya.

Muslim bahkan mengaku mencium adanya kemungkinan kepentingan tertentu di balik kerasnya dorongan agar Bobby Rasyidin lengser dari kursi Dirut KAI. Meski demikian, ia menegaskan hal tersebut masih sebatas dugaan yang perlu dibuktikan secara transparan.

“Saya menduga ada kepentingan tertentu. Bahkan saya mendengar dan menangkap sinyal adanya dugaan permintaan proyek di lingkungan PT KAI. Ini tentu harus dibuka secara terang, karena publik sudah cukup paham bagaimana kadang ada oknum yang bermain di balik tekanan politik terhadap BUMN,” ujarnya.

Ia menambahkan, dugaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai vonis, melainkan sebagai alarm bagi publik agar tetap kritis terhadap dinamika politik di sekitar perusahaan pelat merah.

“Ini bukan tuduhan final, tetapi sinyal yang perlu dicermati. Jangan sampai desakan mundur justru bukan soal keselamatan publik, tetapi karena kepentingan akses proyek dan kekuasaan,” lanjutnya.

Di sisi lain, Muslim menilai kinerja Bobby Rasyidin selama memimpin PT KAI justru menunjukkan tren positif. Ia menyebut KAI dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan pelayanan publik yang signifikan, termasuk transformasi digital, perbaikan ketepatan waktu perjalanan, modernisasi stasiun, serta peningkatan pendapatan perusahaan.

“Secara kinerja, publik bisa melihat sendiri. Pendapatan KAI mencapai Rp16,83 triliun. Itu bukan angka kecil. Banyak inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai capaian itu diabaikan hanya karena tekanan politik sesaat,” katanya.

Menurutnya, jika memang ada unsur kelalaian dalam tragedi tersebut, maka yang harus dilakukan adalah investigasi menyeluruh dan transparan oleh pihak berwenang, bukan langsung menghakimi sebelum proses berjalan.

Ia menegaskan bahwa keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama, dan evaluasi internal di tubuh KAI memang harus dilakukan. Namun evaluasi itu, kata dia, harus proporsional dan tidak dijadikan alat untuk menyerang individu tertentu.

“Kita semua tentu berduka atas insiden itu. Korban harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya secara penuh. Tetapi dalam negara hukum, penyelesaian harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini yang digiring,” ujar Muslim.

Muslim juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, untuk mengawal proses investigasi secara independen agar publik mendapatkan kejelasan atas penyebab kecelakaan tersebut.

“Kalau memang ada kesalahan sistemik, perbaiki sistemnya. Kalau ada kelalaian personal, proses sesuai aturan. Tapi jangan jadikan tragedi ini panggung untuk kepentingan politik sesaat,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto belum memberikan penjelasan maupun tanggapan atas pernyataan dan dugaan yang disampaikan Muslim Arbi tersebut.