16 November 2026

PT Karya Citra Nusantara (KCN)

MoneyTalk,Jakarta – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera meninjau kembali Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan mencabut izin operasi PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua LPBINU DKI Jakarta, Laode Kamaludin, menyusul keberadaan pagar beton laut sepanjang tiga kilometer yang dibangun oleh PT KCN di wilayah pesisir.

Menurut Laode, pagar beton tersebut telah mengganggu aktivitas nelayan setempat dan menimbulkan keresahan di masyarakat pesisir. “Pagar beton ini membatasi ruang gerak nelayan, menghambat akses mereka ke laut, dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan reklamasi di masa mendatang, meskipun pihak PT KCN mengklaim hanya untuk kepentingan pelabuhan,” tegas Laode dalam keterangan resminya.

Laode menambahkan, PT KCN bukan hanya menghadirkan masalah melalui proyek pagar beton laut, tetapi juga memiliki catatan panjang persoalan yang merugikan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, LPBINU DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk tidak hanya mengevaluasi Amdal, tetapi juga mengambil langkah tegas berupa pencabutan izin operasi perusahaan tersebut demi melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.

“Pemprov DKI harus berpihak pada masyarakat, bukan pada korporasi yang merugikan mereka. Kita harus menjaga pesisir Jakarta agar tidak berubah menjadi kawasan reklamasi terselubung,” tutup Laode.

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan antara nelayan tradisional dengan manajemen PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang digelar pada Kamis, 11 September 2025, di Ruang Meeting PT KCN, berakhir tanpa kepastian solusi. Pertemuan ini digelar setelah tanggul beton sepanjang 2–3 kilometer di perairan Cilincing, Jakarta Utara, milik PT KCN memicu protes karena dinilai menghambat aktivitas nelayan.

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Komunitas Nelayan Danu Waluyo, perwakilan nelayan Faisal, Koordinator Penyuluh Perikanan Sudin DKPKP Jakarta Utara Harli Frans S, perwakilan Dinas KPKP DKI Jakarta Nian OSW, serta jajaran manajemen PT KCN, termasuk Direktur Utama Widodo Setiadi dan Direktur Keuangan Rooseno.

Danu Waluyo mengungkapkan keresahan para nelayan akibat keberadaan tanggul. “Hasil tangkap kami drastis menurun, jarak melaut semakin jauh, dan biaya operasional membengkak. Beberapa hari ini dapur kami kosong karena pendapatan menurun,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sempat ada rencana demonstrasi dari nelayan dan warga Marunda, Kalibaru, dan Cilincing, namun berhasil diredam untuk sementara.

Senada dengan itu, Faisal, nelayan bagang, menuturkan pendapatan mereka berkurang hingga 70 persen dalam dua bulan terakhir. “Air jadi keruh, lumpur naik, dan biaya BBM melonjak karena rute melaut makin jauh,” keluhnya.

Sementara itu, Harli Frans S dari Sudin DKPKP Jakarta Utara hanya memberikan apresiasi atas terselenggaranya dialog. Ia menyarankan agar nelayan menyampaikan keluhan secara tertulis. “Jika ada gesekan dengan pihak manapun, ajukan surat resmi agar bisa didiskusikan untuk mencari solusi,” kata Harli.

Meski pertemuan berlangsung hangat, belum ada keputusan konkret terkait nasib nelayan maupun keberlanjutan pembangunan tanggul. Para nelayan pun masih menanti langkah nyata dari PT KCN dan pemerintah daerah untuk mengatasi dampak lingkungan dan ekonomi yang mereka alami.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menuntut langkah tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera mengevaluasi, bahkan mencabut izin operasional PT Karya Citra Nusantara (KCN). Desakan ini disampaikan Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, karena aktivitas perusahaan pelabuhan tersebut dinilai merugikan nelayan dan warga pesisir Cilincing.

“Gubernur DKI harus bertindak cepat. Jika perlu, cabut saja izin PT KCN. Nelayan sudah susah mencari ikan karena akses mereka ke laut ditutup tanggul beton,” tegas Uchok di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Menurut Uchok, PT KCN membangun tanggul beton sepanjang 2–3 kilometer di perairan Cilincing. Keberadaan tanggul ini memutus akses nelayan ke area tangkapan ikan dan mengganggu aktivitas melaut. “Ini jelas mengorbankan mata pencaharian nelayan yang sudah turun-temurun bergantung pada laut,” ungkapnya.

Bukan hanya menutup akses laut, PT KCN juga pernah disanksi oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara melalui Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2022, tertanggal 14 Maret 2022. “Ada 32 sanksi administratif yang harus dipenuhi PT KCN terkait pencemaran batubara yang membuat debu berterbangan ke pemukiman warga,” kata Uchok.

Debu batubara itu disebut mengancam kesehatan warga, terutama anak-anak dan lansia di kawasan Cilincing.

CBA juga menyoroti kepemilikan saham PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) BUMD DKI Jakarta yang hanya sekitar 15 persen di PT KCN. “Informasi yang kami dapat, saham itu diberikan cuma-cuma oleh PT Karya Teknik Utama (KTU) karena akses kendaraan mereka melewati lahan KBN,” ujar Uchok.

Menurutnya, porsi saham 15 persen terlalu kecil dibanding kerugian yang ditanggung Pemerintah DKI dan masyarakat. “Tidak sepadan dengan pencemaran debu batubara dan kerusakan ekosistem laut akibat tanggul beton,” tandasnya.

CBA menilai, dengan berbagai persoalan lingkungan dan ketidakadilan tersebut, Gubernur Pramono Anung tidak boleh tinggal diam. “Kami mendesak Gubernur untuk segera mengevaluasi, dan bila perlu mencabut izin PT KCN agar hak-hak masyarakat nelayan terlindungi,” tutup Uchok Sky.