MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera membongkar dan mengusut tuntas perjanjian kerja sama persewaan penempatan iklan pada sarana dan prasarana LRT Jabodebek antara Divisi LRT Jabodebek PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Kereta Api Pariwisata (Kawista). Desakan keras ini dilayangkan menyusul temuan dugaan pembiaran piutang sewa termin ketiga senilai total Rp35 miliar yang mandek tanpa penagihan sejak jatuh tempo pada 20 November 2025.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti kejanggalan pengelolaan kontrak bisnis bernilai ratusan miliar rupiah untuk periode 2023 hingga 2027 tersebut.
Berdasarkan data investigasi anggaran yang dihimpun CBA, nilai kontrak sewa penempatan iklan oleh PT Kawista mencakup penyewaan 9 trainset (sarana) LRT Jabodebek sebesar Rp49.950.000.000, penempatan iklan di 10 stasiun sebesar Rp94.350.000.000, serta penempatan iklan di 8 stasiun sebesar Rp49.950.000.000.
Namun, alih-alih mengamankan hak penerimaan negara, PT KAI (Persero) justru dinilai abai karena belum melayangkan penagihan pembayaran sewa periklanan termin ketiga kepada PT Kawista sebesar Rp35.000.000.000. Piutang yang dibiarkan menggantung tersebut terdiri atas komponen sewa trainset sebesar Rp9.990.000.000, sewa iklan di 8 stasiun sebesar Rp9.990.000.000, serta sewa iklan di 10 stasiun sebesar Rp18.870.000.000.
Ketimpangan tata kelola semakin mencolok ketika pihak PT Kawista bermanuver mengajukan penundaan kewajiban tepat sehari sebelum tenggat waktu jatuh tempo berakhir. Melalui surat bernomor WL.705/XI/1/KAIWISATA-2025 tertanggal 19 November 2025, Presiden Direktur PT Kawista meminta restrukturisasi kontrak berupa pemunduran jadwal pembayaran mulai dari termin ketiga hingga termin kelima untuk seluruh paket kontrak sewa sarana dan prasarana LRT Jabodebek.
Uchok mengkritik tajam standar ganda yang dipertontonkan perusahaan pelat merah tersebut dalam menegakkan aturan. Menurutnya, kelonggaran luar biasa terhadap tunggakan korporasi bernilai puluhan miliar rupiah ini berbanding terbalik dengan sikap represif dan tanpa kompromi PT KAI saat menggusur warga Bukit Duri yang dituding menduduki lahan perusahaan.
“Ketika berhadapan dengan rakyat kecil di Bukit Duri, PT KAI bertindak sangat keras melakukan penggusuran. Namun, saat berhadapan dengan kewajiban puluhan miliar rupiah yang sudah jatuh tempo sejak November 2025, PT KAI justru diam dan membiarkannya tanpa penagihan.
Untuk itu, CBA meminta Kejaksaan Agung mengusut perjanjian sewa penempatan iklan antara PT Kawista dan PT KAI ini karena sangat berpotensi merugikan pendapatan perusahaan negara,” tegas Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
