Dugaan Penggelapan Dana Divestasi Saham PT Newmont Sebesar Rp780 Miliar, CBA Desak Kejagung Periksa 37 Pejabat Terkait
JAKARTA — Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia untuk segera membuka penyelidikan resmi terkait proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang kini telah beralih menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa kasus ini berakar pada tahun 2009 silam, di mana sebanyak 24 persen saham PT NNT dijual kepada PT Multi Daerah Bersaing (MDB) dengan nilai transaksi mencapai US400 juta atau sekitar Rp5,2 triliun. Dari total nilai tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kabupaten Sumbawa Barat seharusnya berhak atas porsi sebesar US100 juta atau setara dengan Rp1,3 triliun.
Namun, berdasarkan temuan dan analisis CBA, dana yang benar-benar masuk dan diterima oleh kas daerah sangat jauh dari porsi yang seharusnya, yakni hanya sebesar US$40 juta (sekitar Rp520 miliar).
”Sisa dana sebesar US$60 juta atau sekitar Rp780 miliar justru diklaim dan dialokasikan untuk membayar utang PT Multi Capital, yang notabene merupakan perusahaan swasta rekanan dari PT MDB,” ujar Uchok dalam keterangannya pada selasa (10/11).
Desakan Pemanggilan 37 Pejabat
CBA menilai angka selisih Rp780 miliar tersebut harus menjadi pintu masuk utama bagi Kejaksaan Agung untuk membongkar dugaan penyimpangan dalam proses divestasi. Tidak hanya itu, Kejagung juga didesak untuk memanggil sedikitnya 37 nama pejabat terkait yang diduga mengetahui atau terlibat dalam hilangnya dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat daerah tersebut.
Saat ini, kepemilikan saham PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah beralih dan dipegang oleh sejumlah korporasi besar, dengan rincian:
PT Sumber Gemilang Persada: 32,1%
PT Medco Energi Internasional Tbk: 20,9%
PT AP Investment: 15,4%
PT Pesona Sukses Cemerlang: 6,2%
Serta pemegang saham lainnya.
Akibat peralihan dan tata kelola masa lalu yang bermasalah ini, Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi NTB maupun Kabupaten Sumbawa Barat kini tercatat tidak memiliki kepemilikan saham sama sekali di PT AMNT.
”Pemerintah daerah, para pejabat, dan rakyat hanya bisa menonton dari jauh. Kontribusi bagi daerah saat ini hanya berupa dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang jumlahnya tidak sebanding dan hanya ‘recehan’,” pungkas Uchok Sky.
