MoneyTalk, Jakarta – Eks Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping (PIS), Arief Sukmara, membenarkan adanya kegiatan permainan golf bersama pihak swasta di Thailand. Pengakuan tersebut disampaikan Arief dalam persidangan kasus korupsi minyak Pertamina.
Pihak swasta yang dimaksud yakni Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, serta Gading Ramadhan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, menilai pernyataan Arief Sukmara yang menyebut biaya golf ditanggung secara patungan oleh masing-masing peserta justru mengundang tawa.
“Adanya delapan pejabat PT PIS bersama pihak swasta penyedia kapal main golf di Thailand yang dananya diklaim patungan itu hanya bikin ketawa saja,” kata Febri Yohansyah saat dimintai tanggapan, Rabu (7/1/2026).
Menurut Febri, majelis hakim seharusnya tidak berhenti pada pengakuan lisan semata, melainkan menggali informasi secara lebih mendalam dan objektif.
“Seharusnya Pak Hakim meminta delapan nota pembayaran permainan golf tersebut, lalu langsung diverifikasi ke perusahaan atau lapangan golf di Thailand. Benar atau tidak biayanya berasal dari dana pribadi masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut, Febri mengingatkan bahwa perkara ini tidak bisa dilepaskan dari dugaan kerugian negara dalam pengadaan sewa kapal oleh PT PIS untuk pengangkutan minyak mentah yang dibeli PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).
“Dalam pengadaan sewa kapal itu sudah terdapat kerugian negara sebesar USD 9.860.514,31 dan Rp1.073.619.047,00,” tegasnya.
Dengan adanya kerugian negara tersebut, Febri mendesak hakim dan jaksa penuntut umum untuk menelusuri secara menyeluruh aliran dana yang terjadi.
“Dengan kerugian negara sebesar itu, hakim dan jaksa harus menelusuri ke mana saja uang tersebut mengalir, masuk ke kantong siapa saja. Itu yang paling penting untuk dibuka ke publik,” pungkas Febri Yohansyah.
