21 November 2026

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI)

MoneyTalk.id, Jakarta – Padepokan Hukum Indonesia (PHI) meminta Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap tata kelola pengadaan batu bara nasional. PHI menegaskan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator tidak seharusnya mencampuri keputusan operasional yang menjadi kewenangan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, dalam siaran pers yang diterima pada Ahad (28/6/2026). Menurutnya, pemisahan fungsi antara regulator dan operator merupakan prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Regulator tidak semestinya masuk ke dalam pengambilan keputusan operasional perseroan. Pemisahan fungsi antara regulator dan operator merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik,” kata Mus Gaber.

PHI menjelaskan bahwa Kementerian ESDM memiliki tugas menyusun kebijakan, melakukan pembinaan, serta pengawasan di sektor energi. Sementara itu, keputusan terkait pengadaan batu bara merupakan ranah manajemen PLN EPI sebagai badan usaha yang bertanggung jawab menjalankan operasional perusahaan.

Menurut PHI, pengadaan batu bara merupakan sektor strategis dengan nilai ekonomi yang sangat besar sehingga harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

Karena itu, apabila terdapat dugaan adanya penyimpangan maupun intervensi yang melampaui kewenangan, PHI menilai persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan pengawasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden, PHI meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan batu bara nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kementerian maupun BUMN menjalankan fungsi serta kewenangannya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mus Gaber menegaskan, kepastian hukum dan profesionalisme dalam pengelolaan sektor energi menjadi kunci menjaga ketahanan energi nasional sekaligus melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

“Pengelolaan sektor energi harus berjalan berdasarkan prinsip hukum, transparansi, dan akuntabilitas sehingga kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional tetap terjaga,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pusat perhatian publik kembali tertuju pada pengelolaan anggaran di lingkungan BUMN energi. Kali ini, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, disorot terkait besarnya anggaran transportasi dan sewa kapal laut yang dinilai tidak transparan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa anggaran transportasi atau sewa kapal di PT PLN Energi Primer Indonesia tergolong sangat besar. Berdasarkan catatan CBA, pada tahun 2024 anggaran sewa kapal mencapai sekitar Rp5,5 triliun, tahun 2023 sebesar Rp5,7 triliun, dan tahun 2022 sekitar Rp4,2 triliun.

“Angka ini bukan kecil. Karena itu, transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan kontrak menjadi hal yang mutlak,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

Uchok menyoroti adanya indikasi ketertutupan dalam kontrak sewa kapal laut yang melibatkan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) dengan PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna sendiri diketahui merupakan anak usaha PT PLN Energi Primer Indonesia, dengan kepemilikan saham langsung sebesar 99,9 persen.

Menurut Uchok, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna pernah melakukan kontrak sewa kapal dengan PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya setidaknya dalam dua periode. Pertama, pada 1 Juli 2020 dengan Nomor Kontrak A.3788B/SP.904/DIRUT-2020 untuk kapal bernama Premium Bahari. Kedua, pada 2 Januari 2024 dengan Nomor Kontrak 2430.Pj/KU.406/BA010400/2022 untuk dua kapal, yakni Premium Bahari dan Premier Bahari.

“Masalahnya, dalam kontrak-kontrak tersebut tidak dicantumkan nilai kontrak secara jelas. Yang tertulis hanya bahwa nilai disesuaikan dengan tujuan, berat muatan, dan harga bahan bakar. Kontrak berlaku sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan dan hanya berlaku satu tahun,” jelas Uchok.

Ia menilai pola kontrak seperti ini sangat berbahaya. Menurutnya, kontrak tanpa nilai yang pasti menyerupai “kuitansi kosong” yang dapat diisi kapan saja sesuai kehendak pihak tertentu.

“Nilainya bisa besar, bisa juga kecil, tergantung bagaimana nanti diisi. Ini berpotensi merugikan keuangan negara. Dari sini sudah terlihat bahwa PT Pelayaran Bahtera Adhiguna maupun PT PLN Energi Primer Indonesia belum profesional dalam mengelola perusahaan, meskipun mereka mungkin mengklaim memiliki perencanaan yang baik,” tegasnya.

Uchok juga mengingatkan agar pola kontrak semacam ini segera diperbaiki. Ia menilai kontrak sewa menyewa yang tidak mencantumkan nilai secara tegas dapat membuka celah hukum dan berpotensi mengundang aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan.

“Sebaiknya kontrak-kontrak seperti ini dibenahi. Jangan sampai KPK membuka penyelidikan hanya karena kontrak dibuat tidak transparan,” katanya.

Sebagai perbandingan, Uchok mencontohkan kontrak antara PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya dengan Synergy Marine (L) Ltd yang ditandatangani pada 24 Agustus 2020 dengan Nomor Kontrak 5000001002 (LOE). Dalam kontrak tersebut, nilai sewa kapal MP Prevail disebutkan secara jelas sebesar USD 2.160.000.

“Kontrak yang baik dan profesional ya seperti itu. Ada nilai yang pasti, jelas, dan bisa diaudit,” ujarnya.

Lebih lanjut, Uchok mengungkapkan bahwa pendapatan PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya dari kerja sama sewa kapal dengan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna terbilang sangat besar. Dalam periode 2019 hingga 2024, total pendapatan sewa mencapai USD 7.585.854.

“Pendapatannya fantastis, tapi perjanjian kontraknya justru seperti kuitansi kosong. Nilai kontrak bisa saja diisi kapan saja. Ini ngeri,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari PT PLN Energi Primer Indonesia maupun PT Pelayaran Bahtera Adhiguna terkait kritik dan sorotan yang disampaikan oleh CBA.