16 November 2026

PT Sarana Pembangunan Riau

MoneyTalk, Pekanbaru – Effendi Situmorang yang dihadirkan sebagai saksi pada sidang lanjutan perkara dua mantan Direktur BUMD Migas di Riau inisial MND dan IF, Kamis (10/10/2024) di PN Jakarta Selatan, terlihat gelagapan dan banyak terdiam serta tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Penasehat Hukum Terdakwa.

“Saksi ini mengaku sebagai country manager Kingswood Capital Limited sejak 2008, tapi ketika kami tanyakan tentang Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan Kingswood Capital Limited tanggal 18 April 2010, dia mengaku tidak tahu apa-apa. Lho, ini kok aneh,” ungkap Penasehat Hukum IF, Denny Azani B Latief SH, Jumat (11/10/2024).

Tak hanya itu, kata Denny, Effendi Situmorang pada persidangan itu juga tidak bisa menjawab dan hanya terdiam ketika ditanyakan apa dasar kewenangannya menuding dan melaporkan Terdakwa IF dan MND telah melakukan tindak pidana penggelapan.

“Keterangan janggal dan tidak masuk akal dari Saksi Effendi Situmorang ini menurut kami sudah membuktikan bahwa sebenarnya dia tidak berhak untuk melaporkan klien kami ke kepolisian,” kata Denny.

Lebih aneh lagi, lanjut Denny, Effendi Situmorang juga mengaku mengetahui ada hutang PT SPR Langgak ke Artha Graha, namun ketika dicecar pertanyaan bagaimana proses pembayaran ke Artha Graha itu, ia lagi-lagi tampak kebingungan dan mengaku tidak tahu.

“Kemudian, terkait dengan perjanjian joint operation agreement (JOA) antara PT SPR dan Kingswood Capital Limited, Saksi Effendi Situmorang menuding PT SPR lah yang tidak mau membuat JOA itu. Keterangan Effendi itu sontak dibantah MND pada persidangan dengan menyatakan justru PT SPR sudah berulang kali mencari manajemen Kingswood Capital Limited kemana-mana untuk membuat JOA itu, namun tidak ada informasi keberadaan perusahaan itu. MND juga mengatakan sudah seperti perusahaan hantu saja,” ungkap Denny.

Meski tergagap dan kerap menjawab tidak tahu pada persidangan tersebut, Effendi yang hadir dengan dibantu kursi roda dan sedang terpasang infus tersebut menurut Denny dimohonkan pihaknya untuk kembali dihadirkan di persidangan kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya sidang.

Permohonan itu pun disetujui Majelis Hakim sehingga Effendi Situmorang akan dihadirkan kembali ke persidangan Kamis (17/10/2024) mendatang. Sebelumnya, Effendi Situmorang sudah dua kali mangkir hadir ke persidangan di PN Jakarta Selatan itu.

Tak Ada Pelanggaran Aturan Migas

Sementara itu, pada persidangan tersebut juga dihadirkan saksi dari SKK Migas dan Kantor Pajak.

“Pada intinya saksi dari SKK Migas menyatakan selama kepemimpinan IF di SPR Langgak, tidak pernah mereka ketahui adanya pelanggaran peraturan dan ketentuan operasioal perusahaan,” ungkap Denny.

Begitu pula dengan keterangan saksi dari Kantor Pajak.

“Bahkan pajak dari bagi hasil minyak bagian Kingswood Capital Limited telah dibayarkan oleh IF sebagai Ditektur Utama PT SPR Langgak,” ungkap Denny.

Sehingga, lanjut Denny, sangat tidak masuk akal tuduhan penggelapan yang didakwakan kepada IF dan MND.

Sebagaimana diketahui, dua mantan petinggi BUMD Migas di Riau, PT SPR dan PT SPR Langgak didakwa melakukan penggelapan. Keduanya dilaporkan oleh Effendi Situmorang yang mengaku mewakili Kingswood Capital Limited.

Kingswood Capital Limited pada tahun 2010 membuat kesepakatan bersama pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Migas Blok Langgak di Riau. Keduanya bersepakat menunjuk PT SPR Langgak sebagai Operator WK Migas Blok Langgak.

Kesepakatan bersama itu mencantumkan masing-masing pihak memperoleh bagi hasip minyak masing-masing 50 persen. Sejak kesepakatan bersama hingga tahun 2015, Kingswood Capital Limited telah menerima bagi hasil tersebut.

Namun pada tahun 2016, Gubernur Riau meminta BPKP melakukan audit terhadap kerja sama bisnis SPR dan Kingswood Capital Limited. Hasilnya, BPKP menyatakan kesepakatan bersama itu merugikan negara.

Sejak saat itulah, PT SPR Langgak tidak lagi berani menyerahkan bagi hasil Kingswood Capital Limited itu. Atas dasar itulah Effendi Situmorang menuduh kedua petinggi BUMD Migas itu telah melakukan penggelapan.(*)

JAKARTA – Dua mantan Direksi BUMD Migas di Riau malah didakwa melakukan tindak pidana penggelapan lantaran menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

Padahal, hasil audit BPKP tanggal 30 Desember 2014 telah menyatakan kesepakatan bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingswood Capital Ltd tanggal 18 April 2010 tidak seimbang antara kedua pihak dan terindikasi merugikan keuangan negara.

Menurut BPKP Provinsi Riau, nilai kerugian negara akibat Kesepakatan Bersama antara PT SPR dengan Kingswood Capital Ltd sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 mencapai sekitar USD 7,4 juta.

Sejak adanya hasil audit BPKP Provinsi Riau itu, Direksi PT SPR Langgak yang kala itu masih dijabat Rahman Akil, menghentikan pembayaran bagi hasil kepada Kingswood Capital Ltd. Kebijakan itu pun dilanjutkan oleh Direktur Utama PT SPR Langgak setelahnya, inisial IF, hingga saat ini.

Penghentian pembayaran bagi hasil kepada Kingswood Capital Ltd oleh PT SPR Langgak lantaran adanya temuan indikasi merugikan negara oleh BPKP Provinsi Riau itu juga disetujui oleh Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau inisial MND, yang melanjutkan menjadi Dirut PT SPR menggantikan Rahman Akil.

Atas tindakan melaksanakan rekomendasi BPKP Provinsi Riau itulah, IF dan MND menjadi terdakwa kasus penggelapan.

Pada persidangan kedua yang berlangsung Senin (23/9/2024) di PN Jakarta Selatan, Tim Penasehat Hukum IF dan Tim Penasehat Hukum MND dalam eksepsi mereka menegaskan dan menekankan bahwa dakwaan terhadap IF dan MND tidak jelas dan kabur.

Selain itu, menurut Penasihat Hukum IF, Denny B Latief SH MH, perbuatan terdakwa yang disebutkan JPU dalam dakwaan bukanlah merupakan sebuah tindak pidana, melainkan perselisihan perdata.

Denny juga mengutarakan dalam eksepsinya, dakwaan terhadap IF adalah keliru menentukan terdakwa serta prematur. Tak kalah penting, Denny dalam eksepsinya juga menegaskan bahwa pelapor dalam kasus tersebut tidak memenuhi kapasitas sebagai pelapor.

Sedangkan Penasihat Hukum MND, Nora Haposan Situmorang SH MH dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dalam malah menguraikan peristiwa perdata dalam dakwaannya.

Haposan juga menyatakan dalam eksepsi itu bahwa penuntut umum tidak cermat menjelaskan kualifikasi terdakwa berdasarkan pasal 55 KUHP dalam dakwaan.

Oleh sebab itu, Tim Penasihat Hukum IF dan MND dalam eksepsinya, memohonkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk membatalkan dakwaan JPU dan membebaskan terdakwa IF dan MND dari segala dakwaan hukum.

Demikian disampaikan oleh Penasehat Hukum IF, Denny Latief SH MH, dan Penasehat Hukum ND, Nora Haposan Situmorang, SH, MH. (*)

MoneyTalk,Jakarta  – Tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya orang kuat di balik Kingswood Capital Ltd (KCL) yang melaporkan dua pejabat tinggi BUMD Migas Riau ke Bareskrim Polri tampaknya mulai terjawab.

Menurut penelusuran Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), ada nama pengusaha kelas kakap nasional yang namanya terkait dengan Kingswood Capital Ltd.

“Dilansir situs datatempo.co edisi 09/45 tanggal 1 Mei 2016 berjudul ‘Orang Kita di Gedung Akara’, disebutkan bahwa empat puluh lima dokumen terserak di antara 11,5 juta dokumen Panama Papers. Jika dicetak, tebalnya lebih dari setengah rim kertas. Semuanya terkait dengan aktivitas perusahaan offshore milik pengusaha Edi Yosfi,” ungkap Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, Kamis (13/9/2024) pagi di Jakarta.

“Masih menurut artikel itu, ada setidaknya empat perusahaan di berkas Panama yang terkait dengan Edi: Saxenburg Enterprises Ltd, Palomino Energy Ketapang Limited, Hollingsworth Group Ltd, dan Kingswood Capital Ltd. Empat perusahaan tersebut didaftarkan oleh firma hukum Mossack Fonseca dan beralamat sama: Akara Building, Tortola, British Virgin Islands,” lanjut Hengki.

Jadi, lanjut Hengki, melihat dari sosok orang kuat di balik Kingswood Capital Ltd berhadapan dengan dua petinggi BUMD Migas Riau itu, sudah ibarat kelas berat lawan kelas terbang ringan saja. “Sehingga menurut kami wajar saja kedua petinggi BUMD Migas Riau itu jadi korban,” celetuk Hengki.

Sementara itu, sesuai jadwal persidangan di PN Jakarta Selatan, kasus dugaan penggelapan dengan tersangka dua mantan petinggi BUMD Migas Riau inisial IF dan ND, akan disidangkan pada Kamis (12/9/2024) pagi pada pukul 10.00 WIB.

Menurut Pengacara IF, Denny Latief SH MH, sejak awal penyelidikan dan penyidikan, kasus kliennya itu terkesan dipaksakan dan ada penyimpangan hukum.

Pasalnya, kasus yang dilaporkan sekitar lima tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 November 2018, dengan sangat cepat diproses pada tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, perjanjian kerjasama antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Ltd yang ditandatangani Direktur Utama PT SPR Rahman Akil dan Martino Noma pada tanggal 18 April 2010 ditandatangani sewaktu Gubernur Riau masih dijabat oleh Rusli Zainal. Saat itu, Kepala BP Migas dijabat Raden Priyono.(*)

JAKARTA, MoneyTalk – Penghargaan Top BUMD Awards 2023 baru saja diberikan kepada BUMD (badan usaha milik daerah) unggulan dari seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada BUMD yang telah sukses melewati proses penilaian dalam beberapa tahap.

Penyelenggara penghargaan itu adalah Majalah TopBusiness, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda). Didukung pula oleh beberapa lembaga seperti Lembaga Kajian NawaCita (LKN), SGL Management, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K. Harriman and Associate, Solusi Kinerja Bisnis (SKB), beberapa staf pengajar dari Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran Bandung.

Dalam TOP BUMD Awards 2023, terdapat delapan BUMD yang menerima penghargaan Golden Trophy, yakni BUMD yang meraih penghargaan level Bintang 5 selama tiga tahun berturut-turut. Mereka adalah Bank Sumsel Babel, Perumda Air Minum Kota Padang, RSUD Dr Iskak Tulungagung, Bank NTB Syariah, Bank Sumut, Perumda Tirtanadi Sumatera Utara, Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), dan BPR BKK Kendal (Perseroda).

Selain itu, ada banyak BUMD terbaik di Indonesia yang meraih penghargaan level Bintang 5, diantaranya adalah Perumdam Tirta Kerta Raharja Kab. Tangerang, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, Bank Papua, Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kab. Pasuruan, PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda), PT Sarana Pembangunan Riau, Bank Jatim, Perumdam Tirta Taka Kab. Nunukan, Perusda Melati Bhakti Satya, Perumda Tirta Uli Kota Pematang Siantar, Jamkrida Jatim, dan Perumda Tuah Sekata.

Selain itu, ada Perumda Air Minum Apa’ Mening Kab Malinau, Perumda Pembangunan Sarana Jaya Jakarta, Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi, Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo, Bank Sultra, BPR Jawa Timur, Bumi Siak Pusako, Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu, Perumda Paljaya, PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, Bank Kalbar, Bank Bengkulu, Perumdam Tirta Baribis Kabupaten Brebes, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, RSUD Tarutung Tapanuli Utara, PT Sumsel Energi Gemilang (Perseroda), RSUD Palembang Bari dan beberapa BUMD lainnya yang meraih penghargaan Bintang 5, Bintang 4, dan Bintang 3.

Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2023 Lutfi Handayani mengatakan bahwa tema yang diangkat tahun 2023 ini adalah ‘Inovasi dalam membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD’.

Inovasi sangat penting bagi BUMD. Sebab, jika inovasi ditularkan, tentu mendorong BUMD lain untuk terus tumbuh. BUMD adalah aset milik pemda (pemerintah daerah). Dan bila semua terus inovatif-maju, tentu BUMD bukanlah sekadar aset daerah.

“Tetapi juga menjadi aset bangsa Indonesia. Sebab mereka mendukung pembangunan merata untuk Indonesia yang maju. Dengan demikian, permasalahan seperti kemiskinan dan lain-lain, lebih mudah diselesaikan karena peranan BUMD,” papar Lutfi.[MT]