22 November 2026

PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

MoneyTalk,Sultra – ‎Ada kabar tak sedap yang menyenggol nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Politisi Gerindra ini dituding terlibat dalam kegiatan tambang ilegal PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) yang terletak di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Tudingan ini muncul dari Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sultra, Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, dan Danrem 143/HO usai aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra pada Selasa (2/9/2025) lalu.

‎Namun belakangan, ASR memberikan klarifikasi. Koordinator ASR, La Ode Hidayat, menegaskan, pemberitaan yang menyebut Dasco ada di belakang PT TMS merupakan kesalahpahaman yang dilebih-lebihkan.

‎“Kami mau menegaskan pernyataan dalam RDP soal dugaan keterlibatan Bapak Sufmi Dasco, saya sebatas mengulas panjang soal dinamika nasional dan Sultra, terkhusus tambang ilegal yang masih marak,” kata La Ode, dikutip Sabtu (13/9/2025).

Bahkan, La Ode Hidayat menggarisbawahi tidak ada bukti yang jelas tentang keterlibatan Dasco dalam aktivitas PT TMS.

“Dan saya juga meyakini Bapak Sufmi Dasco tidak mungkin mau terlibat dalam hal-hal seperti membekingi perusahaan tambang ilegal demikian. Apalagi beliau adalah orang yang selalu menjaga jalannya pemerintahan sesuai visi misi Presiden Prabowo,” ujar La Ode.

‎Selanjutnya, La Ode pun berharap persoalan tersebut dihentikan guna menghindari presepsi dan tanggapan yang bisa membuat situasi kurang baik.

“Saya harap teman-teman pers dan semua kalangan tidak melebih-lebihkan apa yang menjadi argumentasi saya saat hearing di DPRD Sultra,” tutupnya.

Sementara itu, Dasco juga telah membantah adanya dugaan keterlibatannya dalam pusaran tambang nikel di Sultra.

‎“Memang nggak main, tambangnya di mana kita nggak tahu,” tegas Dasco, Minggu (14/9/2025).

MoneyTalk, Jakarta –  Aksi protes terhadap aktivitas pertambangan nikel di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, kembali mencuat. Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, La Ode Hidayat, melontarkan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam aktivitas tambang milik PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) yang diduga ilegal.(8/9/25).

‎Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi publik(2/9) bersama Ketua DPRD Sultra, sejumlah anggota dewan, Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, dan Danrem 143/HO, usai aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara,

‎Kami mendapat informasi bahwa PT TMS tetap melakukan pengapalan nikel di tengah aksi dan sorotan publik. Yang lebih mengkhawatirkan, muncul dugaan kuat bahwa Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, berada di belakang aktivitas tambang tersebut,” ujar La Ode Hidayat dalam pernyataannya.

‎La Ode menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak berdasar pada rumor semata. Ia menyebut informasi yang diterima ASR memiliki kesamaan dengan laporan intelijen dan data resmi, termasuk terkait kuota ekspor PT TMS yang mencapai 2,15 juta metrik ton pada 2025.

‎“Ini bukan isu main-main. Jika benar ada keterlibatan elit politik, maka ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

‎ASR berencana membawa persoalan ini ke tingkat nasional, termasuk dengan melayangkan surat resmi ke DPP Partai Gerindra. La Ode juga menyampaikan harapan agar kader-kader Gerindra di daerah turut mengambil sikap terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.

‎“Kami cinta Prabowo, dan kami ingin partai ini bersih dari keterlibatan dalam bisnis ilegal. Ini menyangkut hajat hidup rakyat Sultra,” tegasnya.

‎Selain itu, ASR menyoroti dasar hukum yang melarang eksploitasi di Pulau Kabaena. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, wilayah tersebut seharusnya bebas dari aktivitas pertambangan.

‎Lebih lanjut, La Ode juga merujuk pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 580/PK/PDT/2023, yang menyatakan bahwa PT TMS bersama PT Bintang Delapan Tujuh Abadi terbukti melakukan penambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sejak 2019 di kawasan hutan lindung seluas 147 hektar.

‎Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan BPK RI, yang mencatat bahwa PT TMS telah melakukan kegiatan di luar area yang diizinkan dalam Surat Keputusan PPKH.

‎ASR menyatakan akan membentuk “pansus rakyat” dan melakukan investigasi lapangan langsung ke Pulau Kabaena. Mereka juga meminta dukungan keamanan dari aparat TNI dan Polri dalam proses tersebut.

‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PT TMS maupun dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh media ini.

MoneyTalk, Jakarta – Pagi di Pulau Kabaena seharusnya terasa teduh. Deburan ombak biasanya menjadi musik alami yang menenangkan, sementara bau asin laut menyegarkan udara di pesisir. Namun, bagi warga Desa Talaga Besar, pagi kini berarti kegelisahan. Air laut yang dulu jernih kini berwarna keruh, ikan semakin sulit ditangkap, dan tanah sawah kerap tergenang lumpur bercampur limbah tambang.

“Kalau dulu kami bisa melaut hanya sebentar sudah dapat ikan banyak. Sekarang, sehari penuh di laut pun pulang sering tanpa hasil,” ujar La Ode, nelayan setempat, sambil menatap kosong ke arah perairan yang semakin berawan.

Kabaena, sebuah pulau kecil di Sulawesi Tenggara dengan luas hanya 891 km², kini menjadi arena perebutan tambang nikel. Bukan hanya perusahaan biasa, tetapi juga perusahaan yang diduga dikendalikan oleh purnawirawan jenderal polisi, keluarga gubernur, hingga orang-orang dekat pejabat Sultra.

Hasil riset terbaru Walhi Sultra bersama Satya Bumi yang dirilis pada Senin, 23 Juni 2025, membongkar jejaring bisnis tambang nikel yang menggurita di Kabaena.

Dua perusahaan besar PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (Amindo) dipimpin oleh Achmad Fachruz Zaman, mantan Direktur Direktorat Samapta Polri. Hubungan ini menunjukkan bagaimana mantan aparat masih memiliki cengkeraman di bisnis ekstraktif.

Tak berhenti di situ, AMI dan Amindo berkelindan dengan PT Rowan Sukses Investama milik Arif Kurniawan, yang dekat dengan Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka. Arif bahkan duduk sebagai Direktur Utama di PT Tribhuwana Sukses Mandiri, perusahaan di mana Arinta tercatat sebagai pemegang saham. Andi Sumangerukka merupakan kader Gerindra.

Jejaring ini semakin menguat ketika Arif juga terhubung dengan PT Dua Delapan Resources, perusahaan yang membeli saham PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) milik Gubernur Andi Sumangerukka. Dalam debat Pilgub 2024, Sumangerukka sendiri mengakui kepemilikan tambang tersebut.

“Di Sultra, kami menemukan pola keterlibatan aparat nonaktif hingga keluarga pejabat aktif dalam perusahaan tambang. Ini bentuk nyata konflik kepentingan,” tegas Andi Rahman, Direktur Eksekutif Walhi Sultra.

Undang-undang No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil secara jelas melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil. Larangan itu dikuatkan Mahkamah Konstitusi lewat Putusan No. 35/PUU-XXI/2023.

Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Pulau kecil ini justru dijejali 15 perusahaan tambang dengan total konsesi mencapai 37.894,05 hektare. Ironisnya, tiga perusahaan PT AMI, PT Amindo, dan PT AHB memiliki konsesi yang tumpang tindih dengan hutan lindung, termasuk 19,59 hektare milik PT AHB.

Akibatnya, Kabaena mengalami deforestasi besar-besaran. Data Hansen mencatat kehilangan hutan di area PT AMI seluas 506,55 hektare sejak 2001–2024. Sementara PT Amindo membuka lahan hutan seluas 194,51 hektare di periode yang sama.

Bagi masyarakat di desa pesisir seperti Liwu Lompona, Talaga Besar, Kokoe, dan Wulu, laut adalah dapur utama kehidupan. Namun kini dapur itu rusak.

Air laut berubah warna, terumbu karang rusak, dan ikan menjauh. Hasil tangkapan berkurang drastis. Bagi petani, irigasi tercemar, sawah pun sulit digarap.

“Kalau dulu kami panen padi dua kali setahun, sekarang gagal terus karena air kotor masuk ke sawah,” kata Wa Siti, petani di Desa Kokoe.

Kerugian ekonomi yang mereka tanggung tidak pernah sebanding dengan keuntungan yang masuk ke kantong perusahaan.

Laporan Satya Bumi menyingkap sisi yang lebih menakutkan: nikel kini ada dalam tubuh warga Kabaena.

Hasil uji laboratorium menemukan kadar nikel dalam urin masyarakat mencapai 4,77–36,07 µg/L, dengan rata-rata 16,65 µg/L. Angka ini 5–30 kali lebih tinggi dari populasi normal.

Sebagai perbandingan, masyarakat umum di AS (NHANES 2017–2018) hanya memiliki rata-rata 1,11 µg/L, dan bahkan masyarakat di Beijing atau komunitas dekat smelter Norwegia hanya sekitar 3 µg/L.

Paparan nikel terbukti memicu stres oksidatif, merusak DNA, menyebabkan inflamasi sistemik, hingga meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan kanker.

“Ini bukan sekadar krisis ekologi. Ini sudah krisis kesehatan publik,” ujar Salma Inaz Firdaus, juru kampanye Satya Bumi.

Ketika masyarakat berteriak, negara justru menghilang. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sultra, Muhammad Hisbullah Idris, berkilah bahwa pengawasan sudah diambil alih pusat.

Sementara pejabat DLH Sultra, Ibnu Hendro Prasetianto, hanya menyebut ada sanksi administratif dari pusat, tanpa detail perusahaan mana yang disanksi.

Bagi masyarakat, ini bukan solusi. Sanksi administratif hanya basa-basi yang tidak menyentuh akar persoalan: izin tambang di pulau kecil yang semestinya dilarang.

Rekomendasi: Cabut IUP, Audit Menyeluruh

Walhi dan Satya Bumi mendesak pemerintah untuk:

-Mengaudit seluruh IUP di Kabaena;

-Mencabut izin PT AMI, PT Amindo, PT AHB, dan semua perusahaan tambang di Kabaena;

-Meninjau Pasal 162 UU Minerba 2020 yang kerap dipakai mengkriminalisasi warga;

-Membuka revisi RTRW Sultra ke publik.

“Kalau akar masalahnya, yakni IUP, tidak dicabut, maka Kabaena akan terus hancur,” kata Gian Purnamasari, staf advokasi Walhi Sultra.

Kini, Kabaena seolah menjadi simbol dari apa yang disebut pepatah: sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Pulau kecil yang seharusnya dilindungi justru diperas oleh elit, aparat, dan pejabat.

Laut yang rusak, hutan yang gundul, warga yang sakit, dan negara yang absen semua bersatu menjadi satu kisah tragis.

Pulau Kabaena yang dahulu tenang kini berada di ujung tanduk, tersandera oleh tambang nikel yang menguntungkan segelintir orang, sementara meninggalkan luka panjang bagi masyarakatnya.

MoneyTalk,Jakarta – Nama Rina Sekhanya mungkin belum terlalu familiar di telinga publik, tetapi kiprahnya di dunia bisnis, khususnya sektor pertambangan mineral, penuh dengan cerita dramatis.

Sosoknya tak hanya dikenal sebagai pengusaha tangguh, tetapi juga sebagai individu yang berhasil bangkit dari cobaan berat di masa lalu. Kasus hukum yang pernah menyeretnya ke meja hijau tak membuatnya jera.

Kini, ia kembali menjadi sorotan, kali ini melalui perusahaannya yang menjadi perhatian berbagai LSM dan organisasi lingkungan, sehingga dia pun pantas dijuluki ‘Ratu Nikel’.

Jejak Kasus Hukum yang Panjang

Kisah panjang Rina Sekhanya di ranah hukum dimulai pada tahun 2012. Ia terlibat dalam kasus hukum yang cukup kompleks, menyangkut dugaan pelanggaran dalam aktivitas bisnisnya. Kasus ini sempat membuatnya mendekam di tahanan.

Proses hukum yang ia jalani berlangsung bertahun-tahun hingga akhirnya mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam putusan terakhir, Rina dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Bagi sebagian orang, pengalaman buruk seperti itu mungkin cukup untuk menghentikan langkah mereka. Namun, tidak bagi Rina. Ia kembali ke dunia pertambangan dengan semangat yang tak pernah surut. Kini, ia memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan tambang besar nikel, salah satunya adalah PT Cahaya Kabaena Nikel.

Dengan kepemilikan saham sebesar 98 persen, Rina menjadi salah satu tokoh kunci dalam pengelolaan perusahaan ini.

PT Cahaya Kabaena Nikel beroperasi di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, yang kaya akan sumber daya mineral. Sayangnya, keberhasilan bisnis ini tidak lepas dari kontroversi. Perusahaan tersebut diduga melanggar aturan pengelolaan pulau-pulau kecil, yang seharusnya dilindungi dari aktivitas tambang.

Aktivitas PT Cahaya Kabaena Nikel menjadi perhatian serius dari berbagai LSM lingkungan, seperti Satya Bumi dan Walhi Sulawesi Tenggara.

Relasi Rina Sekhanya dengan mantan Gubernur Sultra Nur Alam terungkap diduga melalui anaknya Radhan Algindo di dalam PT Cahaya Kabaena Nikel.

Mereka menyoroti dampak lingkungan dari operasi perusahaan tersebut, termasuk deforestasi besar-besaran di Pulau Kabaena. Menurut laporan, sekitar 3.374 hektar hutan, termasuk hutan lindung, telah hilang akibat aktivitas tambang selama dua dekade terakhir.

Tak hanya itu, sampel air di sekitar area tambang menunjukkan kandungan logam berat yang melebihi batas aman. Temuan ini memicu kekhawatiran akan risiko kesehatan bagi masyarakat setempat.

Pulau Kabaena, dengan luas kurang dari 2.000 km², juga dianggap rentan terhadap eksploitasi berlebihan, yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tak beda halnya dialami oleh penduduk di Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, meskipun menurut putusan Makamah Agung sudah inkrah bahwa PT GKP anak usaha Harita group dilarang menambang, namun faktanya hingga hari ini sudah 90 tongkang diangkut tanah berisi kandungan nikel, kesan kental negara kalah terhadap praktek tambang ilegal.

Kolaborasi Duo Ratu Nikel

Selain PT Cahaya Kabaena Nikel, Rina Sekhanya juga memiliki keterlibatan dengan perusahaan tambang lainnya, PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

Perusahaan ini sebelumnya dimiliki oleh mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan kawan kawan HIPMI yang dibentuk pada tahun 2003.

Pada Maret 2024, struktur kepemilikan saham PT TMS mengalami perubahan, dari data Ditjen AHU Kemenkumham disebutkan PT Cahaya Kabaena Nikel (50 persen), PT SP Setia International (35 persen), Muhammad Lutfi (7 persen), Ali Said (7 persen), PT Bani Kutup Ria (1 persen).

Sekretaris Center of Energy and Resources (CERI) Hengki Seprihadi, Jum’at (17/1/2025) mengatakan, menurut penelusuran CERI pada Website MODI Kementerian ESDM, 25 persen saham PT TMS dimiliki oleh PT Bintang Delapan Tujuh Abadi.

“Penelusuran CERI lebih lanjut, kami menemukan bahwa 99 persen saham PT Bintang Delapan Tujuh Abadi ternyata tercatat sebagai milik Alaniah Nisrina. Sedangkan 1 persen sisanya dimiliki oleh Arinta Nila Hapsari,” ungkap Hengki.

Dilansir CERI sebelumnya, lanjut Hengki, Arinta Nila Hapsari tak lain merupakan istri Gubernur Sulawesi Tenggara Teripilih pada Pilkada 2024, Andi Sumangerukka. Belakangan, Arinta Nila Hapsari juga dijuluki Ratu Nikel Sultra.

“Sedangkan nama Alaniah Nisrina, belakangan terungkap merupakan anak kandung dari pasangan Ratu Nikel Arinta Nila Hapsari dan Gubernur Sultra Terpilih Andi Sumangerukka,” beber Hengki.

Dijelaskan Hengki, Andi Sumangerukka tak lain seorang prajurit TNI yang ternyata memiliki karir cukup mentereng di militer. Ia tak lain merupakan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sulawesi Tenggara periode 2015-2019. Tak lama berselang, Andi Sumangerukka dipromosikan menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin dan menjabat sejak tahun 2020 hingga tahun 2021.

Berdasarkan rilis harta kekayaan calon kepala daerah di laman LHKPN KPK, kekayaan Andi Sumangerukka mencapai Rp632 miliar. Jumlah tersebut menempatkan Andi Sumangerukka sebagai calon gubernur terkaya se-Indonesia di Pilkada 2024.