31 Oktober 2026

Putra Mulyono

MoneyTalk, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka alias putra Mulyono terbukti tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Wakil Presiden R.I. Berdasarkan Pasal 169 huruf q UU No 7/2017, syarat minimum usia capres cawapres adalan 40 tahun. Saat mendaftar tanggal 25 Oktober 2023, usia Gibran belum genap 40 tahun. Gibran masih bocil.

Gibran ditolong sang Paman Usman, melalui putusan MK No. 90. Tapi, lagi-lagi Gibran tetap tidak sah diterima sebagai Cawapres. Karena saat mendaftar tanggal 25 Oktober 2023, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 belum diubah.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tetap mewajibkan syarat Capres Cawapres harus minimun 40 tahun. Gibran diterima dan ditetapkan sebagai Cawapres oleh KPU, padahal usianya masih bocil.

PKPU baru diubah setelah pendaftaran Gibran selesai, yakni tanggal 3 November 2023. Itu artinya, ada cacat prosedur dan substansi. Secara prosedur, KPU telah salah menerima Gibran sebelum mengubah PKPU. Secara substansi, usia Gibran belum genap 40 tahun sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai Cawapres berdasarkan PKPU sebelumnya.

Karena Gibran cacat atau tidak sah sebagai Cawapres, otomatis tidak sah atau cacat sebagai Wapres, sehingga batal demi hukum. Tidak boleh dilantik.

Kalau tetap dilantik, maka Indonesia bukan negara hukum, melainkan negara Jokowi. Kalau tetap dilantik, berarti negara telah menjadi alat kekuasaan Jokowi.

Kalaupun Gibran dilantik, karena dorongan kekuasaan Jokowi. Maka pascadilantik harus segera dimakzulkan. Bisa dengan dasar tidak memenuhi syarat karena belum 40 tahun maupun karena skandal FUFUFAFA, sehingga tak layak karena tak sehat jasmani dan ruhani. Kalau tetap tidak dimakzulkan, ah sudahlah anggap saja Indonesia tidak memiliki wapres. Jika Presiden meninggal, Wapres tak boleh otomatis menjadi presiden karena cacat sejak awal.

Sekarang, saatnya semua elemen anak bangsa menyuarakan penolakan terhadap Gibran. Aib bangsa ini harus diakhiri sampai di sini, jangan diwariskan kepada anak cucu.

Jangan sampai generasi saat ini jadi bahan tertawaan anak cucu, karena terlihat lucu membiarkan cawapres tak memenuhi syarat tetap dilantik. Lagipula, agar bangsa Indonesia bisa membusungkan dada di hadapan bangsa dunia.

Kalau wapresnya Gibran, jangankan membusungkan dada, menampakkan wajah saja malu. Malu, punya wapres masih bocil yang tak memenuhi syarat, tapi tetap dilantik.

Malu, hukum dikangkangi oleh bocil, tapi tak berdaya. NKRI mati harga di hadapan dinasti politik Jokowi.

Demikian disampaikan oleh Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik.[]

MoneyTalk, Jakarta – Pada akhir September 2024, dunia maya di Indonesia kembali diramaikan oleh perbincangan terkait nama “Mulyono.” Kali ini perdebatan mencuat setelah Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan putra Presiden Joko Widodo, mengenakan rompi bertuliskan “Putra Mulyono” saat kunjungannya di Desa Daru, Tangerang, Banten. Tindakan ini memicu berbagai reaksi di media sosial, terutama di platform X (dulu dikenal sebagai Twitter), yang seketika dipenuhi dengan sindiran dan kritik, termasuk munculnya kaos bertuliskan “Korban Mulyono.”

Nama “Mulyono” yang muncul di rompi Kaesang merujuk pada nama asli Presiden Joko Widodo sebelum diubah. Kaesang terlihat mengenakan rompi itu sebagai respon terhadap berbagai kritik yang kerap ditujukkan pada kepemimpinan ayahnya. Namun, alih-alih meredam kritik, tindakan ini justru menambah bahan bakar perdebatan di ranah publik. Banyak netizen yang menilai rompi tersebut sebagai cara Kaesang untuk menyindir para kritikus, yang dianggapnya berlebihan dalam mengkritik pemerintah.

Sebagai bentuk respons terhadap rompi “Putra Mulyono,” para pengguna media sosial mulai mempromosikan kaos dengan desain serupa tetapi dengan tulisan “Korban Mulyono.” Kaos ini dianggap sebagai sindiran balik terhadap aksi Kaesang, seolah menggambarkan masyarakat sebagai “korban” dari kebijakan dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kaos tersebut viral dan dijual di toko online dengan cepat, memperlihatkan betapa isu ini telah menyentuh sentimen luas di masyarakat.

Kaos “Korban Mulyono” sendiri tidak hanya menjadi simbol perlawanan atau kritik terhadap pemerintah, tetapi juga menandakan kebebasan berekspresi yang kuat di kalangan netizen. Meski kontroversial, fenomena ini memperlihatkan bahwa kritik terhadap tokoh politik, terutama dalam bentuk humor dan sindiran, tetap memiliki tempat di tengah masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Kejadian ini menyoroti bagaimana media sosial di Indonesia telah menjadi platform utama bagi publik untuk menyuarakan kritik politik. Dalam hal ini, Kaesang, sebagai figur publik dan politisi muda, tampaknya paham betul akan dinamika ini. Namun, tindakannya dengan mengenakan rompi “Putra Mulyono” malah memancing reaksi yang tak terduga. Fenomena viralnya kaos “Korban Mulyono” memperlihatkan betapa cepatnya diskursus politik dapat bergeser dan dipolitisasi di media sosial.

Banyak pihak menilai, bahwa aksi Kaesang tersebut menambah jarak antara pemimpin dan rakyat. Bukannya meredam kritik, tindakan ini seolah memperlihatkan sikap tidak sensitif terhadap sentimen publik yang sedang berkembang. Sebaliknya, kritik yang datang dari masyarakat melalui media sosial juga memperlihatkan kreativitas dalam menyampaikan pesan, meski terkadang bernuansa satir dan humoris.

Sebagai Ketua Umum PSI dan anak dari salah satu presiden paling berpengaruh di Indonesia, Kaesang dihadapkan pada tantangan besar dalam karier politiknya. Tindakan-tindakan yang dianggap kontroversial, seperti mengenakan rompi “Putra Mulyono,” berpotensi memperkeruh citra PSI di mata publik. Kaesang perlu menyeimbangkan antara humornya yang sering kali menjadi ciri khasnya, dengan keseriusan dalam menanggapi isu-isu yang bersinggungan langsung dengan rakyat.

Kritik yang dihadapi Kaesang ini juga menjadi cerminan dari semakin tingginya ekspektasi publik terhadap politisi muda di Indonesia. Kaesang dituntut untuk bisa membuktikan diri sebagai pemimpin yang tidak hanya bisa bercanda, tetapi juga mampu mendengar dan merespons keresahan masyarakat.

Fenomena viral terkait rompi “Putra Mulyono” dan kaos “Korban Mulyono” memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam diskursus politik modern di Indonesia. Dalam dunia politik yang semakin terpolarisasi, tindakan Kaesang dapat dilihat sebagai refleksi dari dinamika kekuasaan dan peran keluarga dalam politik Indonesia. Namun, di sisi lain, respons publik dalam bentuk kaos “Korban Mulyono” juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi takut untuk mengkritik, bahkan melalui humor yang tajam dan sindiran halus.

Mulyono mungkin hanya sebuah nama, tetapi di tangan netizen, ia telah menjadi simbol perdebatan panjang tentang kepemimpinan, kebijakan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kini, tinggal bagaimana para pemimpin, termasuk Kaesang, merespons kritik tersebut dengan tindakan yang lebih bijak dan solutif.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Tulisan dalam status Facebook oleh Agustinus Edy Kristianto yang dikutip Kamis (26/09) menjadi sorotan tajam dalam diskursus politik saat ini. Dalam statusnya, Edy mengingatkan publik untuk tidak terjebak dalam gimmick murahan yang mengelilingi sosok “Putra Mulyono.” Di balik senyum dan aksi blusukan yang tampaknya sederhana, terdapat strategi politik yang jauh lebih kompleks dan tidak se santuy yang terlihat.

Edy mengisyaratkan bahwa mungkin ada konsultan politik yang memberi nasihat kepada “Putra Mulyono” untuk menghadapi isu penggunaan jet pribadi dengan pendekatan psikologi terbalik (reverse psychology). Dalam teori ini, mereka berharap masyarakat akan meragukan klaim bahwa Mulyono terlibat dalam skandal korupsi dan lebih percaya bahwa pamer kemewahan sebagai “Putra Mulyono” adalah bukti bahwa tidak ada kesalahan.

Namun, Edy menilai bahwa teori semacam ini hanya bisa diterima jika pelakunya benar-benar cerdas dan tidak berpura-pura cerdik. Ia mengamati bahwa ada informasi yang menyebutkan pihak Mulyono menganggap kritik masyarakat terhadap mereka hanya sebagai kecemburuan.

“Orang-orang hanya iri melihat kemewahan anak presiden.” Demikian Edy menyampaikan pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kini berada pada tahap ketidakpedulian yang ekstrem terhadap keakuratan proses hukum. Mereka muak dengan perilaku “anak-anak OKB” (Orang Kaya Baru) yang terlalu menunjukkan kekayaan dan kekuasaan, membuat publik enggan peduli akan benar atau tidaknya klaim hukum yang ada.

Satu pertanyaan muncul: Apakah kita perlu menganggap serius pantun pimpinan KPK tentang pisang dan jet pribadi yang berpotensi menjadi konflik kepentingan? Edy dengan tegas menyatakan tidak. Ia menilai bahwa pernyataan pimpinan KPK hanya mencerminkan ketidakberanian mereka untuk menghadapi kasus “Putra Mulyono” dan lebih memilih untuk berpantun daripada memberikan analisis yang substansial terhadap isu tersebut.

Di tengah dinamika ini, 20 calon pimpinan KPK yang sedang diseleksi patut mendapat perhatian lebih. Edy mencurigai bahwa beberapa di antara mereka mungkin memiliki agenda tersembunyi, mengawal kasus “Putra Mulyono” di masa depan. Jika dalam wawancara di DPR nanti semua anggota dewan hanya diam dan tidak menanyakan sikap capim terhadap kasus ini, maka akan semakin jelas bahwa ada kesepakatan diam-diam di antara mereka untuk melindungi kepentingan tertentu.

Lebih jauh, Edy menekankan bahwa isu jet pribadi hanyalah pintu masuk untuk mengusut kasus yang lebih besar. Beberapa dugaan, seperti korupsi dalam penggunaan aset Pemkot Solo, penyalahgunaan wewenang terkait kebijakan investasi, dan pembatasan lokapasar, perlu diinvestigasi secara mendalam. Jika pemerintahan baru dilantik pada 20 Oktober mendatang dan “Putra Mulyono” lainnya masih berada di posisi strategis, maka NKRI bisa saja berubah menjadi panggung komedi di bawah dinasti keluarga yang semakin kebal hukum.

Dalam konteks ini, Edy menyerukan agar masyarakat tetap waspada dan tidak terjebak dalam gimmick yang tidak bermakna. Keterlibatan publik dalam pengawasan dan akuntabilitas para pemimpin sangat penting agar tidak terjadi pengulangan skandal yang merugikan negara dan masyarakat. Atas nama bapak, putra, dan menantu, kita harus berjuang untuk keadilan dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan.

Dengan segala kontroversi yang ada, penting bagi kita untuk terus mengawasi dan mempertanyakan kebijakan serta tindakan yang diambil oleh para pemimpin kita, agar masa depan bangsa tidak dipertaruhkan oleh kepentingan segelintir orang.(c@kra)