Putrama Wahju Setyawan

Kinerja Solid dan Sehat, BNI Catat Laba Operasional Sebelum Pencadangan Kuartal III Tertinggi dalam Sejarah Sebesar Rp27,5 Triliun

Hedi Batubara 27 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membukukan laba operasional sebelum pencadangan atau pre-provision operating profit (PPOP) sebesar Rp27,5 triliun hingga kuartal III 2026, tumbuh 11,6% secara tahunan (year on year/YoY). Capaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah BNI untuk periode kuartal III, mencerminkan ketahanan fundamental perseroan di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan margin industri perbankan.

Kinerja tersebut didukung pertumbuhan kredit sebesar 22,2% YoY menjadi Rp992,5 triliun, *dengan distribusi yang merata di semua segmen*. Dana murah atau current account savings account (CASA) juga tumbuh 19,6% YoY menjadi Rp733,7 triliun, sementara rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross membaik menjadi 1,9%.

Di tengah dinamika ekonomi global, Bank Indonesia (BI) terus memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20–21 Oktober 2026, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% serta memutuskan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap mulai November 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan dan mendukung penyaluran kredit ke sektor produktif.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, capaian tersebut mencerminkan konsistensi perseroan dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkualitas melalui penguatan fundamental dan pengelolaan risiko.

“Di tengah dinamika pasar yang menantang, BNI tetap menjaga momentum pertumbuhan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan disiplin dalam pengelolaan risiko. Fokus kami adalah memperkuat fundamental dan produktivitas untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) BNI tumbuh 13,6% YoY menjadi Rp33,2 triliun, sedangkan fee-based income meningkat 8,3% YoY menjadi Rp13,9 triliun. Di tengah tekanan margin dan kebutuhan pencadangan yang memadai, BNI tetap membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 6,6% YoY menjadi Rp16,1 triliun.

Digitalisasi dan Penguatan Pendanaan

Pengembangan layanan digital dan jaringan cabang terus mendukung pertumbuhan bisnis BNI. Hingga September 2026, jumlah pengguna wondr by BNI mencapai 16,6 juta, tumbuh 58% YoY, dengan nilai transaksi Rp1.774 triliun atau meningkat 25% YoY. Sementara itu, BNIdirect mencatat nilai transaksi Rp9.324 triliun, tumbuh 16% YoY, dengan jumlah pengguna mencapai 293 ribu atau meningkat 19% YoY.

Penguatan layanan tersebut didukung transformasi jaringan melalui inisiatif BRAVE (Branch, Region & Area Value Empowerment) untuk meningkatkan produktivitas cabang, aktivitas transaksi, serta penghimpunan dana murah.

“Integrasi layanan digital dan jaringan cabang memungkinkan BNI memperluas jangkauan layanan, meningkatkan transaksi, sekaligus memperkuat hubungan dengan nasabah di berbagai segmen,” tambah Putrama.

Kredit Berkualitas dan Kualitas Aset Terjaga

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan, ekspansi kredit dilakukan secara selektif pada semua segmen, dengan menerapkan standar analisis kelayakan kredit (underwriting) yang disiplin. *Strategi* tersebut mendorong pangsa pasar kredit BNI meningkat 113 basis poin (bps) YoY menjadi 10,6%.

Dari sisi pendanaan, penguatan layanan perbankan transaksi melalui BNIdirect dan wondr by BNI turut mendorong pertumbuhan CASA sebesar 19,6% YoY menjadi Rp733,7 triliun. Hingga September 2026, giro BNI tumbuh 25,9% YoY, melampaui pertumbuhan industri sebesar 9,8% berdasarkan data Agustus 2026. Pangsa pasar giro meningkat 120 bps menjadi 13,2%, sementara pangsa pasar tabungan naik 10 bps menjadi 9,2%, didukung pertumbuhan tabungan BNI sebesar 11,6% YoY.

Di tengah tekanan margin industri, net interest margin (NIM) BNI turun 30 bps menjadi 3,5%, sejalan dengan penurunan NIM industri. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi penyesuaian imbal hasil kredit (loan yield) dari 7,3% menjadi 6,9%. Sementara itu, biaya dana atau cost of fund (CoF) relatif terkendali, dari 2,83% menjadi 2,77%, didukung pertumbuhan CASA yang kuat.

“Pertumbuhan kredit yang selektif dan penguatan dana murah menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan profitabilitas. Kami terus mengoptimalkan struktur pendanaan agar pertumbuhan tetap sehat dan berkelanjutan,” tutur Paolo.

Direktur Risk Management BNI David Pirzada menambahkan, kualitas aset terus membaik, tercermin dari penurunan rasio loan at risk (LaR) dari 10,4% menjadi 7,8% dan NPL gross dari 2,0% menjadi 1,9%.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, BNI menjaga rasio total pencadangan terhadap kredit sebesar 3,8%, lebih tinggi dibandingkan industri sebesar 3,5%. Sementara itu, NPL coverage ratio tercatat sebesar 193,3%, mencerminkan kecukupan pencadangan dalam mengantisipasi potensi risiko.

“Pengelolaan risiko dilakukan sejak penetapan sektor prioritas, analisis kelayakan debitur, hingga pemantauan pascapenyaluran kredit, didukung sistem peringatan dini yang terus diperkuat,” ujar David.

Fondasi Kuat untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

BNI memiliki fondasi likuiditas dan permodalan yang kuat untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis. Hal ini tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) sebesar 87,9%, Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 143,4%, dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebesar 128,4%. Sementara itu, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 19,2%, yang berada di atas ketentuan minimum, memberikan ruang bagi perseroan untuk mendukung ekspansi bisnis sekaligus mengantisipasi potensi risiko.

Penguatan fundamental dan transformasi bisnis BNI juga sejalan dengan agenda transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Danantara Indonesia, yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan perekonomian nasional.

Melalui penguatan bisnis inti, pengembangan layanan digital, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, BNI terus berupaya meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pembiayaan sektor produktif dan pembangunan nasional. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya perseroan untuk menciptakan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Memasuki kuartal IV 2026, BNI akan melanjutkan penguatan pendanaan berbasis transaksi, pertumbuhan kredit yang selektif, pengelolaan risiko yang disiplin, serta transformasi digital dan jaringan guna mendukung pembiayaan sektor produktif dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

‎FORMASI Desak KPK Periksa Dirut BNI Screenshot_20260729-155047

‎FORMASI Desak KPK Periksa Dirut BNI

Hedi Batubara 29 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – ‎Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BNI Cabang Jember, Jawa Timur. Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada pelaku di tingkat cabang, tetapi juga perlu menelusuri apakah terdapat kelemahan sistem pengawasan, tata kelola, maupun potensi pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi.

‎Desakan tersebut muncul setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi KUR Mikro BNI Cabang Jember. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp41,48 miliar.

‎”FORMASI menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun, kami berpandangan bahwa perkara dengan nilai kerugian negara yang besar harus diusut secara komprehensif. KPK memiliki kewenangan untuk memastikan apakah terdapat persoalan sistemik dalam tata kelola pengawasan internal maupun kemungkinan adanya pihak lain yang harus dimintai keterangan,” ujar Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

‎Menurut Jalih, pemeriksaan terhadap jajaran Direksi BNI, termasuk Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan, harus dipahami sebagai bagian dari proses klarifikasi dan pendalaman fakta, bukan sebagai bentuk penetapan kesalahan.

‎”Memeriksa seseorang dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan berarti yang bersangkutan telah bersalah. Justru pemeriksaan diperlukan agar penegak hukum memperoleh gambaran utuh mengenai mekanisme pengawasan, pengendalian internal, serta alur pertanggungjawaban dalam penyaluran KUR,” katanya.

‎Ia menilai, apabila dugaan penyimpangan dapat berlangsung dalam jumlah besar, maka aparat penegak hukum perlu memastikan apakah pengawasan internal telah berjalan sesuai standar manajemen risiko perbankan.

‎Jalih mengingatkan bahwa Kredit Usaha Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang didukung melalui skema penjaminan dan subsidi bunga oleh negara. Karena itu, setiap penyimpangan dalam penyaluran KUR tidak hanya berdampak terhadap lembaga perbankan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara serta mengurangi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang berhak.

‎”KUR merupakan instrumen pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Apabila terjadi penyimpangan, maka yang dirugikan bukan hanya negara secara finansial, tetapi juga masyarakat kecil yang seharusnya memperoleh manfaat program tersebut,” ujar Jalih.

‎Jalih menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dalam sektor perbankan harus dilakukan secara menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tetap terjaga.

‎Menurut Jalih, desakan agar KPK melakukan pendalaman memiliki dasar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang.

‎Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat menjadi objek penegakan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

‎Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal pada industri perbankan.

‎”Yang kami dorong adalah penegakan hukum yang objektif. Bila memang tidak ditemukan keterlibatan pihak lain, tentu harus dinyatakan demikian berdasarkan alat bukti. Tetapi apabila ada indikasi kelemahan tata kelola atau pihak yang turut bertanggung jawab, maka hal tersebut juga harus diungkap secara transparan,” kata Jalih.

‎Berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan oleh aparat penegak hukum, penyidik menduga terdapat sejumlah modus dalam perkara tersebut. Di antaranya penggunaan identitas masyarakat untuk pengajuan KUR, pengajuan debitur yang tidak memenuhi persyaratan, hingga proses verifikasi yang diduga tidak sesuai prosedur.

‎Dana KUR yang telah dicairkan diduga kemudian dikuasai oleh pihak tertentu untuk menutup kredit bermasalah maupun kepentingan pribadi. Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni mantan Pemimpin Cabang BNI Jember berinisial MFH serta dua Collection Agent berinisial AM dan IIS.

‎Audit BPKP menyebut nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp41,48 miliar.

Putrama Wahju Setyawan

Kinerja Solid dan Sehat, BNI Catat Laba Operasional Sebelum Pencadangan Kuartal III Tertinggi dalam Sejarah Sebesar Rp27,5 Triliun

‎FORMASI Desak KPK Periksa Dirut BNI

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran